SUARAMALANG.COM, Jakarta – Di tengah tantangan dan dinamika pemerintahan mulai dari efisiensi anggaran hingga penanganan isu strategis nasional, kinerja Pemkot Malang sepanjang tahun 2025 mendapat penilaian dan apresiasi positif dari Kemendagri Republik Indonesia.
Bekerjasama dengan salah satu media nasional, Kemendagri melakukan riset berbasis data kuantitatif untuk mengukur kinerja Pemerintah daerah se Indonesia yang mencakup tujuh kategori penilaian diantaranya penanggulangan kemiskinan, pengendalian inflasi, layanan pendidikan, layanan kesehatan, penyerapan tenaga kerja, pertumbuhan ekonomi serta penurunan gini ratio.
Melalui seleksi penilaian yang kredibel, 19 Pemerintah Provinsi dan 38 Pemerintah Kab/Kota terpilih sebagai Pemerintah daerah dengan kinerja terbaik. Pemerintah Kota Malang dinobatkan sebagai Pemerintah Kota klasifikasi fiskal sedang dengan kinerja terbaik kategori penyerapan tenaga kerja serta kategori penurunan ketimpangan kesejahteraan masyarakat atau gini ratio.
Berbasis data BPS 2024-2025, Pemkot Malang dinilai mampu meningkatkan kesempatan kerja hingga 0,41 % melampaui penurunan kesempatan kerja terendah hingga 1,33 %, serta penurunan tingkat gini ratio minus 0,049 di banding nilai terendah 0,035.
Penghargaan bergengsi ini diserahkan langsung oleh Menteri Tenaga Kerja, Yassierli dan Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian kepada Wali Kota Malang Wahyu Hidayat pada ajang Apresiasi Kinerja Pemerintah Daerah Kemendagri 2025 di Ballroom Hotel Borobudur Jakarta, Senin (1/12).
Dalam sambutannya, Mendagri Tito Karnavian mengatakan di era birokrasi modern seperti sekarang, Pemerintah daerah harus memiliki jiwa entrepeneur yang tinggi dan penuh inovasi. Mendagri mendasari itu dari semakin kompleks nya tantangan yang harus dihadapi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
“Program reward ini kita laksanakan, sebagai upaya untuk membentuk iklim yang kompetitif bagi pemerintah daerah, karena itu harus banyak terobosan,bisa melakukan inovasi, terobosan kreatif, sejumlah perda bisa dibuat yang bisa menentukan hajat hidup masyarakatnya”.
Mendagri juga menambahkan pihaknya ingin terus mendorong pemerintah daerah untuk memperkuat legitimasi kepala daerah dalam menentukan kebijakan yang berpihak kepada masyarakat.
“Rasionalnya, rekan-rekan kepala daerah ini kan dipilih melalui proses pilkada, pasti punya legitimasi. Maka apa yang menjadi domain kepala daerah perlu ditindaklanjuti dengan kebijakan yang baik, pro masyarakat dan bisa menjawab serta menyelesaikan permasalahan di daerah”.
Sementara itu, ditemui usai acara Walikota Malang Wahyu Hidayat mengatakan bersyukur dengan apresiasi yang diberikan Mendagri. Dirinya berharap ini menjadi stimulus positif bagi jajarannya untuk memperkuat implementasi dasa bhakti Kota Malang.
“Tentu bersyukur dan menjadi dorongan yang positif, motivasinya tentu kembali kepada bagaimana implementasi dasa bhakti bisa dirasakan warga Kota Malang,” tutupnya.
Pewarta: *Tia
