SUARAMALANG.COM, Kabupaten Malang – Sarasehan Nasional Majelis Pesantren Dakwah Indonesia (MPDI) 2026 resmi berakhir di Pondok Pesantren Daarul Ukhuwwah, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang, Minggu (28/6/2026).
Wakil Menteri Agama Republik Indonesia, Dr. KH. Romo H.R. Muhammad Syafii, S.H., M.Hum., menutup kegiatan yang diikuti perwakilan sekitar 350 pondok pesantren dari seluruh Indonesia tersebut.
Sekretaris Daerah Kabupaten Malang, Dr. Ir. Budiar, M.Si., hadir mewakili Bupati Malang HM Sanusi. Dalam kesempatan itu, Budiar mengajak pesantren memperkuat ekonomi melalui koperasi yang berlandaskan dakwah dan nilai-nilai Al-Qur’an.
Pesantren Dinilai Mampu Menggerakkan Ekonomi Umat
Mewakili Pemerintah Kabupaten Malang, Budiar menyampaikan apresiasi kepada Wakil Menteri Agama, pengurus MPDI, dan seluruh peserta yang datang dari berbagai daerah.
Menurutnya, kehadiran para peserta menjadi momentum mempererat kolaborasi. Selain itu, kegiatan tersebut memperkuat kontribusi pesantren dalam membangun sumber daya manusia yang unggul dan berakhlak.
“Terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kami sampaikan atas kehadiran Bapak di tengah-tengah para ulama, kiai, pimpinan pondok pesantren, serta peserta Sarasehan Nasional MPDI Tahun 2026. Kehadiran Bapak tidak hanya menjadi kehormatan bagi kami, tetapi juga menjadi motivasi dan penguat semangat bagi seluruh insan pesantren,” ujar Budiar.
Sarasehan mengusung tema “Bersama Dakwah dan Al-Qur’an, Menguatkan Kemandirian Ekonomi Pesantren Berbasis Koperasi”.
Budiar menilai pembangunan ekonomi harus berpijak pada nilai-nilai keislaman. Karena itu, dakwah dan Al-Qur’an perlu menjadi fondasi moral dalam membangun sistem ekonomi yang adil, produktif, inklusif, dan berorientasi pada kemaslahatan umat.
Selain menjadi ruang diskusi, sarasehan juga mempererat ukhuwah Islamiyah. Kegiatan itu sekaligus memperluas jejaring antarpesantren dan merumuskan langkah konkret untuk membangun kemandirian ekonomi pesantren.
Koperasi Pesantren Didorong Menjadi Lokomotif Ekonomi
Budiar menegaskan pesantren telah membuktikan perannya sebagai pusat pendidikan, pembinaan akhlak, dan pemberdayaan masyarakat.
Menurutnya, pesantren harus terus beradaptasi menghadapi ketidakpastian ekonomi, transformasi digital, dan persaingan berbasis teknologi. Namun, pesantren tetap harus menjaga jati dirinya.
Ia menambahkan pemerintah terus memperkuat ekonomi kerakyatan melalui pengembangan koperasi sebagai instrumen pemerataan kesejahteraan.
Dalam konteks tersebut, pesantren memiliki modal besar. Pesantren didukung jutaan santri, jaringan sosial yang luas, serta tingkat kepercayaan masyarakat yang tinggi.
“Jika dikelola secara profesional dan berbasis teknologi, koperasi pesantren dapat menjadi lokomotif pertumbuhan ekonomi umat yang berkelanjutan,” tegasnya.
Budiar meyakini koperasi pesantren bukan sekadar lembaga ekonomi. Koperasi juga menjadi sarana pendidikan kewirausahaan, pembentukan karakter, dan pemberdayaan masyarakat sekitar.
Pemkab Malang Dorong Implementasi Hasil Sarasehan
Pemerintah Kabupaten Malang berharap seluruh rekomendasi Sarasehan Nasional MPDI 2026 dapat memperkuat ekosistem ekonomi pesantren di tingkat daerah maupun nasional.
Budiar juga mengajak seluruh peserta memperkuat kolaborasi antara pesantren, pemerintah, dunia usaha, perguruan tinggi, lembaga keuangan syariah, dan berbagai pemangku kepentingan.
Menurutnya, sinergi tersebut menjadi kunci untuk membangun kemandirian ekonomi umat yang berkelanjutan.
“Atas nama Pemerintah Kabupaten Malang saya menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Majelis Pesantren Dakwah Indonesia, Pondok Pesantren Daarul Ukhuwwah, serta seluruh panitia yang telah sukses menyelenggarakan Sarasehan Nasional MPDI Tahun 2026. Semoga seluruh gagasan, rekomendasi, dan hasil diskusi yang telah dirumuskan dapat ditindaklanjuti secara konkret dan memberikan manfaat yang luas bagi kemajuan bangsa dan negara,” pungkasnya.
