SUARAMALANG.COM, Jakarta – Presiden DPP Lumbung Informasi Rakyat (LIRA), Andi Syafrani SHI., MCCL, menegaskan bahwa krisis sosial dan politik yang kini melanda Indonesia tidak bisa dilepaskan dari perilaku pejabat serta maraknya kasus korupsi di tubuh pemerintahan.
Dalam pernyataan resmi yang dikeluarkan di Jakarta pada 31 Agustus 2025, Andi menyebut bahwa keresahan publik akan terus berulang jika masalah pokok itu tidak segera diselesaikan.
Menurutnya, rakyat sudah terlalu lama menanggung beban akibat pejabat yang lebih mementingkan kekuasaan ketimbang kesejahteraan rakyat.
“Kami bersama rakyat, menyuarakan harapan mereka, sekaligus menjaga keseimbangan agar bangsa ini tidak kehilangan arah,” kata Andi.
Ia menekankan bahwa korupsi adalah penyakit sistemik yang merusak kepercayaan rakyat sekaligus menggerogoti sendi-sendi demokrasi.
“Korupsi adalah musuh bersama. Mari kita kawal negeri ini dengan mata dan hati yang jujur,” ujarnya menegaskan.
Andi menilai, perilaku pejabat yang arogan dan abai terhadap aspirasi rakyat hanya akan memperlebar jurang ketidakpercayaan.
Ia mengingatkan elit pemerintahan agar rendah hati, ramah, dan terbuka dalam mendengar suara rakyat.
Menurutnya, Presiden Republik Indonesia harus berani mengambil langkah tegas terhadap pejabat yang tidak mendukung perubahan dan justru membiarkan rakyat menderita.
LIRA menegaskan, mengganti menteri atau pembantu presiden yang gagal berpihak pada rakyat merupakan tindakan mendesak demi menyelamatkan bangsa.
Andi juga menyoroti tindakan aparat keamanan di lapangan yang seringkali bertindak brutal saat menghadapi aksi mahasiswa.
“Jangan ada lagi luka, jangan ada lagi nyawa melayang hanya karena menyuarakan kebenaran,” ungkapnya lirih namun tegas.
Ia mendesak agar aparat brutal segera dicopot dan diproses hukum, karena rakyat membutuhkan perlindungan, bukan ketakutan.
Andi meyakini bahwa gejolak sosial yang muncul saat ini berakar dari ketidakadilan dan kesenjangan yang dibiarkan pejabat korup.
LIRA pun mendorong Presiden mengambil kebijakan yang benar-benar menyentuh akar masalah: membersihkan pemerintahan dari pejabat bermasalah dan menindak kasus korupsi tanpa pandang bulu.
Dalam pernyataannya, Andi merangkum sembilan butir sikap resmi LIRA sebagai berikut:
Melarang pengurus dan relawan LIRA di seluruh Indonesia terlibat dalam anarkisme dan penjarahan.
Menegaskan komitmen LIRA untuk tetap bersama rakyat, menjadi jembatan aspirasi ke pemerintah.
Mengajak kader LIRA mengawasi jalannya pemerintahan dan melaporkan perilaku korupsi pejabat.
Meminta elit pemerintahan bersikap sopan, ramah, dan rendah hati dalam menerima aspirasi rakyat.
Mendesak Presiden melindungi rakyat, terutama mahasiswa, dalam menyampaikan aspirasi secara damai.
Menuntut pencopotan dan penghukuman aparat keamanan yang bertindak brutal.
Mendukung Presiden mengambil kebijakan menyelesaikan ketimpangan ekonomi dan kesulitan rakyat kecil.
Mendorong Presiden berani mengganti pejabat atau menteri yang gagal berpihak pada rakyat.
Mengajak bangsa menyalurkan aspirasi dengan damai agar kebijakan publik berpihak pada rakyat.
Andi menutup pernyataannya dengan doa agar Indonesia diberi kekuatan melewati masa sulit dengan kebersamaan dan gotong royong.
“Karena hanya dalam suasana damai, kebijakan publik bisa benar-benar berpihak kepada rakyat,” pungkasnya.
Pewarta : *Solikin/Rudi.H
