LIRA

Hukum & Kriminal  

RJ Perkara Sabu Libatkan DPRD Gerindra Disorot, LIRA: Tak Ada Standar Ganda

SUARAMALANG.CON, Malang – Penerapan restorative justice (RJ) terhadap delapan orang yang diamankan dalam perkara dugaan penyalahgunaan narkotika di salah satu hotel di Surabaya memunculkan sorotan soal konsistensi penegakan hukum. Pasalnya, tiga dari delapan orang tersebut diketahui merupakan anggota DPRD aktif. Mereka masing-masing berasal dari Kabupaten Malang, Banyuwangi, dan Situbondo. Bupati LIRA Malang yang juga advokat,…

LIRA Soroti Lambannya KPK Tahan Tersangka Korupsi Anwar Sadad
LIRA Desak Pemerintah Kembalikan Program MBG ke Daerah 3T, Minta Evaluasi Total
Polemik Pasar Karangploso, LIRA Minta APH Usut Dugaan Pidana Pembangunan 72 Kios
Kabupaten Malang  

Polemik Pasar Karangploso, LIRA Minta APH Usut Dugaan Pidana Pembangunan 72 Kios

Pewarta : Reza | Editor : M.Alkatiri

SUARAMALANG.COM, Kabupaten Malang – Polemik pembangunan kios Pasar Buah Karangploso terus memicu sorotan. Jumlah kios yang tersedia tidak sebanding dengan banyaknya pedagang yang mengantongi Surat Hak Penempatan (SHP). Data yang beredar menunjukkan paguyuban pedagang membangun 72 kios. Namun, sebanyak 184 pedagang telah mengantongi SHP sejak 2023 dan hingga kini masih menunggu kepastian untuk menempati kios….

LIRA Minta Pansus Pasar Karangploso, Soroti SHP Ganda dan Setoran Ratusan Juta
Kabupaten Malang  

LIRA Minta Pansus Pasar Karangploso, Soroti SHP Ganda dan Setoran Ratusan Juta

Pewarta : Reza | Editor : M.Alkatiri

SUARAMALANG.COM, KABUPATEN MALANG – Polemik Pasar Karangploso memasuki fase baru. Setelah berlarut selama bertahun-tahun tanpa penyelesaian, Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Lumbung Informasi Rakyat (LIRA) Kabupaten Malang resmi meminta DPRD Kabupaten Malang membentuk Panitia Khusus (Pansus) untuk mengusut carut-marut pembangunan dan pengelolaan pasar milik pemerintah daerah tersebut. Surat permohonan itu dikirim kepada Ketua DPRD Kabupaten Malang…

Meski Kios Dibangun Swadaya di Lahan Pemerintah, Disperindag Ngaku Tak Bisa Intervensi
Kabupaten Malang  

Meski Kios Dibangun Swadaya di Lahan Pemerintah, Disperindag Ngaku Tak Bisa Intervensi

Pewarta : Reza | Editor : M.Alkatiri

SUARAMALANG.COM, Kabupaten Malang – Polemik dugaan praktik jual beli kios buah yang baru dibangun di kawasan Karangploso kembali memunculkan fakta baru. Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kabupaten Malang memastikan kios tersebut berdiri di atas aset milik Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang. Namun di sisi lain, Disperindag menyatakan tidak memiliki kewenangan untuk mengintervensi proses pembangunan maupun kesepakatan…

Gugatan Citizen Law Suit LIRA Memanas, Kejaksaan Diseret Masuk Perkara
Kabupaten Malang  

Gugatan Citizen Law Suit LIRA Memanas, Kejaksaan Diseret Masuk Perkara

Pewarta : Reza | Editor : M.Alkatiri

SUARAMALANG.COM, Malang – Sidang gugatan Citizen Law Suit (CLS) yang diajukan DPD LIRA Kabupaten Malang berlangsung ramai dan dipadati pengunjung. Suasana ruang sidang terlihat dinamis sejak awal persidangan digelar. Dari pihak penggugat, hadir Bupati LIRA Kabupaten Malang, Wiwid Tuhu SH, MH bersama tim kuasa hukumnya. Sementara itu, pihak tergugat dari Pemerintah Kabupaten Malang diwakili bagian…

DPKPCK Malang Bantah Dugaan Fee Proyek PL: “Tidak Benar, Semua Sesuai Prosedur”
Kabupaten Malang  

DPKPCK Malang Bantah Dugaan Fee Proyek PL: “Tidak Benar, Semua Sesuai Prosedur”

Pewarta : Rozi | Editor : M.Alkatiri

SUARAMALANG.COM, Kabupaten Malang – Isu dugaan permintaan setoran fee proyek Penunjukan Langsung (PL) di lingkungan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Cipta Karya (DPKPCK) Kabupaten Malang masih menjadi sorotan publik. Namun pihak dinas menegaskan tudingan tersebut tidak benar. Kepala Dinas DPKPCK Kabupaten Malang, Farid Habibah, ST, MT, membantah adanya praktik permintaan fee proyek maupun dugaan tender…

Daftar 28 Perusahaan Dicabut Izinnya, LIRA Soroti Tata Kelola Lingkungan
Nasional  

Daftar 28 Perusahaan Dicabut Izinnya, LIRA Soroti Tata Kelola Lingkungan

Pewarta : *M.Nan Editor : M.AlKatiri

SUARAMALANG.COM, Jakarta – Pencabutan izin operasional terhadap 28 perusahaan di Sumatera oleh Presiden Republik Indonesia dinilai Lumbung Informasi Rakyat (LIRA) sebagai langkah maju dalam perlindungan lingkungan hidup sekaligus ujian serius bagi tata kelola sumber daya alam nasional. Kebijakan tersebut mencakup pencabutan izin 22 perusahaan pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) serta enam badan usaha non-kehutanan…

Revisi KUHP Dinilai Rawan Tumpang Tindih dengan Undang-Undang Pidana Lain
Nasional  

Revisi KUHP Dinilai Rawan Tumpang Tindih dengan Undang-Undang Pidana Lain

Pewarta : *M.Nan Editor : M.AlKatiri

SUARAMALANG.COM, JAKARTA – Rencana penerapan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) hasil revisi menuai perhatian sejumlah elemen masyarakat sipil. Lumbung Informasi Rakyat (LIRA) menilai regulasi pidana yang tidak disusun secara terintegrasi berpotensi menimbulkan tumpang tindih dengan undang-undang pidana lain yang telah lebih dulu berlaku, sehingga dapat melemahkan kepastian hukum dan perlindungan hak warga negara. Presiden LIRA…

Tidak Ada Postingan Lagi.

Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.