Suaramalang – Israel menggunakan kecerdasan buatan atau teknologi AI terbaru dan tercanggih dalam skala besar untuk melakukan serangan ke Gaza.
Ketika korban sipil meningkat, kelompok hak asasi manusia regional mempertanyakan apakah sistem penargetan AI Israel mempunyai batas.
Hal ini memaksa Amerika Serikat (AS) menghadapi beberapa pertanyaan mengenai sejauh mana mereka akan membiarkan sekutunya lolos dari penggunaan peperangan yang didukung AI.
Dalam serangannya di Gaza, militer Israel mengandalkan sistem berkemampuan AI yang disebut Gospel untuk membantu mengidentifikasi sasaran, termasuk sekolah, kantor organisasi bantuan, tempat ibadah, dan fasilitas medis. Para pejabat Hamas memperkirakan lebih dari 30.000 warga Palestina telah tewas dalam konflik tersebut, termasuk banyak perempuan dan anak-anak.
Mengutip Politico, Senin (4/2/2025), belum diketahui apakah ada korban sipil di Gaza akibat langsung dari penggunaan penargetan AI oleh Israel.
Namun, para aktivis di kawasan ini menuntut transparansi yang lebih besar, dengan menunjuk pada potensi kesalahan yang dapat dilakukan oleh sistem AI. Mereka juga berpendapat bahwa sistem penargetan AI yang bergerak cepat inilah yang memungkinkan Israel menyerang sebagian besar Gaza.
Kelompok hak digital Palestina ‘7amleh’ berpendapat dalam sebuah makalah baru-baru ini bahwa penggunaan senjata otomatis dalam perang merupakan ancaman terbesar bagi rakyat Palestina.
Organisasi hak asasi manusia tertua dan terbesar di Israel, Masyarakat Hak-Hak Sipil di Israel, mengajukan permintaan Kebebasan Informasi kepada divisi hukum Pasukan Pertahanan Israel pada bulan Desember lalu yang menuntut lebih banyak transparansi mengenai penargetan otomatis.
Sistem Gospel, yang hanya diberikan sedikit rincian oleh IDF, menggunakan pembelajaran mesin untuk mengurai sejumlah besar data guna dengan cepat menghasilkan target serangan potensial.
Pasukan Pertahanan Israel menolak berkomentar mengenai penggunaan bom yang dipandu AI di Gaza, atau penggunaan AI lainnya dalam serangan mereka.
Seorang juru bicara IDF mengatakan dalam pernyataan publik pada bulan Februari bahwa meskipun Injil digunakan untuk mengidentifikasi target potensial, keputusan akhir untuk melancarkan serangan selalu dibuat oleh manusia dan disetujui oleh setidaknya satu orang dalam rantai komando.
IDF menyatakan bahwa selain meningkatkan akurasi, sistem Injil memungkinkan penggunaan alat otomatis untuk menghasilkan target dengan cepat. Pernyataan yang sama mengatakan bahwa Israel telah mencapai lebih dari 12.000 sasaran dalam 27 hari pertama pertempuran.
Dorongan untuk mendapatkan lebih banyak jawaban mengenai perang AI yang dilakukan Israel berpotensi besar di AS, sehingga menciptakan tuntutan bagi negara Paman Sam untuk memantau teknologi sekutunya di luar negeri dan menciptakan kebijakan bagi anggota parlemen AS yang ingin menggunakan AI di medan perang di masa depan.
Beberapa orang yang melacak kebijakan perang AI AS berpendapat bahwa Israel memutarbalikkan tujuan teknologi tersebut. Mereka menggunakannya untuk memperluas daftar sasaran mereka alih-alih melindungi warga sipil. Dan, menurut mereka, AS harus menyalahkan IDF atas pelanggaran etika.
“Jelas bahwa Israel telah menggunakan AI untuk mendapatkan apa yang mereka sebut sebagai ‘penargetan paksa’ sehingga mereka menggunakannya dengan sengaja, bukan sebagaimana seharusnya, yaitu membantu dengan presisi, untuk menargetkan warga sipil,” kata Nancy Okail, Presiden dari Lembaga Pemikir Kebijakan Luar Negeri. . Pusat Kebijakan Internasional Nasional Progresif.
Dia mengatakan IDF tampaknya mengizinkan definisi luas mengenai “target kekuatan,” yang didefinisikan oleh badan intelijen militer sebagai “target yang aman atau dianggap penting bagi Hamas atau Jihad Islam Palestina.”
“Dengan lebih dari 30.000 korban di Gaza, sulit untuk mengetahui apakah IDF menggunakan AI berteknologi tinggi untuk mengidentifikasi target atau melemparkan anak panah ke peta,” kata Shaan Shaikh, wakil direktur dan rekan Proyek Pertahanan Rudal di Center for Strategic. Studi.
“AS harus menggunakan pengaruhnya yang belum dimanfaatkan untuk melakukan operasi ini, namun sejauh ini, pemerintahan Biden tidak bersedia melakukannya.” dia menambahkan.
