SUARAMALANG.COM, KOTA MALANG – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Malang mulai serius menjajaki wacana penggunaan kendaraan listrik sebagai kendaraan dinas. Langkah ini diproyeksikan sebagai strategi jangka panjang untuk efisiensi anggaran operasional dan pemeliharaan.
Ketua DPRD Kota Malang, Amithya Ratnanggani Sirraduhita, menjelaskan bahwa pihaknya tidak ingin terburu-buru dalam mengambil keputusan. Saat ini, rencana tersebut masih masuk dalam tahap kajian mendalam, terutama dari sisi kalkulasi biaya.
“Kami lihat dulu, karena poin utamanya adalah efisiensi. Harus dihitung secara detail, apakah dari sisi maintenance (perawatan) dan operasionalnya memang lebih hemat dibandingkan kendaraan konvensional,” ujar Amithya.
Pertimbangan Skala Pengadaan Anggaran
Amithya menambahkan bahwa pengadaan kendaraan dinas memerlukan perencanaan yang kompleks. Hal ini dikarenakan jumlah unit yang dibutuhkan cukup banyak, sehingga beban APBD harus dipertimbangkan secara matang.
Jika hasil kajian menunjukkan bahwa biaya jangka panjang kendaraan listrik jauh lebih rendah daripada mobil berbahan bakar minyak (BBM), maka DPRD Kota Malang siap merealisasikan kebijakan tersebut.
Strategi Efisiensi Jangka Pendek: “Satu Kendaraan Bareng”
Sembari menunggu hasil kajian kendaraan listrik, DPRD Kota Malang telah menerapkan langkah nyata untuk menekan konsumsi BBM. Salah satu cara yang mulai dijalankan adalah penataan ulang mekanisme perjalanan dinas.
DPRD kini mendorong para anggotanya untuk tidak menggunakan kendaraan pribadi atau dinas secara terpisah saat melakukan kunjungan kerja.
Langkah efisiensi yang diterapkan antara lain:
- Pengurangan Frekuensi: Memangkas intensitas perjalanan dinas yang tidak mendesak.
- Satu Kendaraan Bersama: Mendorong penggunaan satu kendaraan besar untuk banyak personel.
- Optimalisasi Kapasitas: Satu mobil diupayakan bisa menampung 9 hingga 12 orang sekaligus (satu komisi).
“Jika bisa satu kendaraan digunakan bersama, kenapa harus sendiri-sendiri? Misalnya satu komisi berangkat bareng, itu jauh lebih hemat BBM,” tegasnya.
Langkah kolektif ini dinilai sebagai solusi paling realistis saat ini untuk menjaga kesehatan anggaran daerah sekaligus mendukung gerakan ramah lingkungan di lingkungan pemerintahan Kota Malang.
