Kota Malang  

SUARAMALANG.COM, Kota Malang – Polemik relokasi Pasar Gadang Kota Malang kembali memunculkan pertanyaan baru. Kali ini, Fraksi PKB DPRD Kota Malang menyoroti kabar iuran pedagang yang mencapai ratusan juta rupiah. Ketua Fraksi PKB DPRD Kota Malang, Saniman Wafi, meminta Pemkot Malang membuka secara jelas skema pembiayaan relokasi. Ia juga meminta pemerintah menjelaskan jumlah kios yang sebenarnya…

DPRD Soroti 167 Jabatan Kosong di Pemkot Malang, Minta Sistem Merit Dikedepankan
Kota Malang  

DPRD Soroti 167 Jabatan Kosong di Pemkot Malang, Minta Sistem Merit Dikedepankan

SUARAMALANG.COM, Kota Malang – Sebanyak 167 jabatan Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Malang masih mengalami kekosongan hingga Rabu (2/9/2026). Kekosongan tersebut terjadi di berbagai jenjang birokrasi, mulai dari jabatan di tingkat kelurahan hingga posisi strategis pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD). Salah satu posisi yang belum terisi secara definitif adalah Sekretaris Daerah…

Polemik Jalan Tembus Griyashanta, UB Pernah Coba Buka Akses Ditolak Warga
Kota Malang  

Polemik Jalan Tembus Griyashanta, UB Pernah Coba Buka Akses Ditolak Warga

SUARAMALANG.COM, Kota Malang – Polemik rencana jalan tembus di kawasan Perumahan Griyashanta, Kota Malang, kembali mendapat perhatian DPRD Kota Malang. Wakil Ketua Komisi C DPRD Kota Malang, Dito Arief Nurakhmadi, meminta seluruh pihak terkait duduk bersama mencari solusi. Menurut Dito, persoalan tersebut tidak bisa hanya melihat hubungan antara Pemkot Malang dan warga yang menolak jalan…

Drainase Sempit Picu Banjir Lowokwaru, Penertiban Bangunan Mulai Bergerak
Kota Malang  

Drainase Sempit Picu Banjir Lowokwaru, Penertiban Bangunan Mulai Bergerak

SUARAMALANG.COM, Kota Malang – Persoalan banjir di RW 4 Kelurahan Lowokwaru, Kota Malang, mulai mendapat penanganan dari sisi drainase. Warga bersama Pemkot Malang menertibkan bangunan yang mempersempit saluran air pada Rabu (26/8/2026). Langkah itu menyasar sekitar 40 meter drainase yang selama ini kehilangan ruang aliran. Masalah tersebut bukan persoalan baru bagi warga setempat. Genangan air…

Serapan Anggaran Kota Malang Baru 18,58 Persen, DPRD Warning Pemkot
Berita  

Serapan Anggaran Kota Malang Baru 18,58 Persen, DPRD Warning Pemkot

SUARAMALANG.COM, Kota Malang – DPRD Kota Malang mengingatkan Pemerintah Kota Malang agar tidak asal mengejar pelaksanaan program pada semester II 2026. Pasalnya, kinerja program dalam dokumen P-RKPD baru mencapai 26,37 persen. Realisasi anggaran bahkan lebih rendah dengan capaian baru 18,58 persen. Angka tersebut menunjukkan pemerintah masih memiliki pekerjaan besar hingga akhir tahun. DPRD khawatir kondisi…

PKS Nilai Target Pendapatan Kota Malang Terlalu Aman, Belanja Pegawai Naik
Berita  

PKS Nilai Target Pendapatan Kota Malang Terlalu Aman, Belanja Pegawai Naik

SUARAMALANG.COM, Kota Malang – Fraksi PKS DPRD Kota Malang menilai Pemkot Malang belum cukup agresif menggali pendapatan daerah. Di saat yang sama, kenaikan belanja pegawai justru memunculkan kekhawatiran terhadap efektivitas anggaran. Catatan itu muncul dalam pandangan Fraksi PKS terhadap KUPA-PPAS APBD Kota Malang 2026. PKS menilai pemerintah masih memiliki ruang untuk menaikkan target pendapatan dengan…

DPRD Kota Malang Setujui Perubahan KUA-PPAS APBD 2026
Kota Malang  

DPRD Kota Malang Setujui Perubahan KUA-PPAS APBD 2026

SUARAMALANG.COM, Kota Malang – DPRD Kota Malang menyetujui Rancangan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD 2026 dalam rapat paripurna, Rabu (19/8/2026). Kesepakatan itu menaikkan proyeksi pendapatan daerah menjadi Rp2,326 triliun dan belanja daerah menjadi Rp2,629 triliun. Selanjutnya, Pemerintah Kota Malang akan menggunakan perubahan tersebut sebagai dasar untuk menyusun Rancangan Peraturan…

NasDem-PSI Sebut APBD Malang Lebih Sibuk Membiayai Birokrasi daripada Mengurus Warga
Kota Malang  

NasDem-PSI Sebut APBD Malang Lebih Sibuk Membiayai Birokrasi daripada Mengurus Warga

SUARAMALANG.COM, Kota Malang – Fraksi NasDem-PSI DPRD Kota Malang melontarkan kritik paling keras dalam pembahasan pertanggungjawaban APBD 2025. Bukan sekadar menolak memberikan persetujuan, fraksi tersebut memilih abstain karena menilai anggaran daerah lebih banyak menopang birokrasi daripada menyelesaikan persoalan masyarakat. Keputusan itu lahir setelah fraksi menilai berbagai indikator kinerja pemerintah belum sejalan dengan besarnya anggaran yang…

Tidak Ada Postingan Lagi.

Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.