Oleh: Dr. Nurudin, M.Si
Silaturahmi itu memang indah. Ajaran manapun mengajarkan begitu. Dalam ajaran Islam sendiri, silaturahmi bahkan dianjurkan. Nabi Muhammad SAW juga mengingatkan pentingnya menjaga silaturahmi. Termasuk dengan siapa pun, bahkan dengan penguasa. Maka tidak salah ketika seorang ulama bertemu pejabat. Tidak keliru pula jika ia memberi nasihat. Bahkan membela. Dalam konteks tertentu, bisa saja menjadi bagian dari dakwah.
Namun, persoalannya bukan pada pertemuan itu sendiri. Persoalannya adalah jarak. Seberapa dekat seorang ulama dengan kekuasaan. Seberapa dalam ia larut di dalamnya. Di sinilah garis tipis itu sering kabur. Ketika batas itu hilang, banyak orang akan mulai bertanya. “Ini suara ulama atau suara kekuasaan?”
Menggerus Wibawa
Ketika ulama terlalu dekat dengan penguasa, wibawanya bisa ikut tergerus. Masyarakat tidak lagi melihatnya sebagai suara moral. Tapi sebagai bagian dari kekuasaan itu sendiri. Padahal, fungsi utama ulama adalah menjadi penyeimbang. Menjadi pengingat. Menjadi pengkritik. Ketika penguasa keliru, ulama harus berdiri di depan. Bukan justru di samping, apalagi di belakang atau berlindung di baliknya.
Fenomena akhir-akhir ini cukup jelas. Media sosial menjadi ruang terbuka. Semua orang bisa menilai. Semua orang bisa bersuara. Di sana, ulama tidak lagi berada di menara gading. Mereka diawasi dan juga dinilai. Tak tanggung-tanggung kadang dihakimi.
Contoh yang sering muncul dalam perbincangan publik adalah Miftah Maulana Habiburrahman (Gus Miftah). Ia dikenal dekat dengan lingkar kekuasaan dan kalangan elit. Gaya dakwahnya santai. Kadang kontroversial. Dalam beberapa kesempatan, ia terlihat membela tokoh atau kebijakan tertentu.
Hal ini memunculkan kritik dari sebagian besar masyarakat yang menilai ia terlalu “masuk” ke dalam orbit kekuasaan. Bukan soal benar atau salah. Tapi soal persepsi publik yang berubah.
Nama lain adalah Yaqut Cholil Qoumas atau Gus Yaqut. Saat menjabat Menteri Agama, ia beberapa kali mengeluarkan pernyataan yang memicu polemik. Salah satu yang ramai adalah perbandingan suara azan dengan suara gonggongan anjing dalam konteks pengaturan pengeras suara masjid.
Pernyataan itu menuai kritik luas. Banyak yang menilai cara penyampaiannya kurang bijak. Ditambah posisinya sebagai pejabat, publik semakin sensitif. Ia dianggap lebih sebagai representasi pemerintah ketimbang ulama yang menenangkan.
Dalam konteks ini, kritik publik bukan semata kebencian. Tapi ekspresi kekecewaan. Masyarakat berharap ulama tetap menjadi peneduh. Bukan ikut memanaskan suasana. Ketika ulama terlihat membela kekuasaan tanpa jarak kritis, maka kepercayaan mulai goyah. Di era digital, goyah itu bisa berubah menjadi gelombang kritik yang masif.
Berkaca pada Ulama Besar
Sejarah memberi kita pelajaran penting. Ulama besar justru dikenang karena keberaniannya menjaga jarak dari kekuasaan. Bahkan melawan ketika diperlukan. Imam Ahmad bin Hanbal (780-855 M) adalah contoh klasik.
Ia menolak mengikuti paham resmi negara (muktazilah) yang dipaksakan negara. Ia pernah dipenjara dan disiksa. Tapi tetap teguh. Hari ini, namanya dikenang sebagai simbol keteguhan iman dan integritas yang kemudian dikenal dengan mazhab Hambali.
Begitu pula Imam Abu Hanifah (699-767 M). Ia menolak jabatan hakim yang ditawarkan Dinasti Umayyah dan Abbasiyah. Ia tidak ingin menjadi alat penguasa yang dianggap dholim dan ingin menjaga independensi keilmuannya. Akhirnya ia memilih jalan sunyi. Buntutnya, ia dipenjara, disiksa, dan dicambuk tapi tetap teguh pendirian.
Ia sadar, kedekatan dengan kekuasaan bisa mengaburkan kebenaran. Maka ia menjaga jarak. Olah karena itu, ia dihormati sepanjang masa. Ia wafat dalam penjara Baghdad (767 M) tetapi meninggalkan warisan luar biasa yang sekarang disebut dengan mazhab Hanafi.
Dalam konteks Indonesia, Abdurrahman Wahid atau Gus Dur juga layak menjadi contoh penting. Sebelum menjadi presiden, ia dikenal sangat kritis terhadap rezim Orde Baru. Ia tidak takut berbeda. Ia tidak segan bersuara saat risikonya besar. Ia pernah diancam akan dibunuh pula. Karena sikapnya itu, ia mendapatkan tempat di hati masyarakat sebagai tokoh moral bahkan lintas agama.
Nama lain seperti Quraish Shihab menunjukkan pendekatan yang lebih moderat. Ia tetap berinteraksi dengan pemerintah. Tapi menjaga independensi pemikirannya. Fokus pada pendidikan. Fokus pada ilmu tafsir. Mencoba mencerahkan masyarakat dengan pemikiran. Ia tidak begitu larut dalam tarik-menarik politik praktis.
Kemudian Emha Ainun Nadjib (Cak Nun). Ia budayawan dan intelektual yang sangat berani. Ia memilih jalur kultural. Kritiknya tajam , tetapi disampaikan dengan cara reflektif. Omongannya blak-blakan. Prediksinya sering terbukti meskipun saat mengatakan banyak yang “membully”.
Ia tidak memusuhi penguasa. Tapi juga tidak pernah kehilangan jarak. Dari situ lahir kepercayaan yang kuat dari masyarakat. Sepeninggal Gus Dur, Cak Nun termasuk “tokoh langka” dalam menyuarakan kebenaran.
Begitu pula KH Bahauddin Nursalaim (Gus Baha). Kesederhanaannya menjadi kekuatan. Ia tidak sibuk dengan panggung kekuasaan. Ia fokus pada ilmu. Di situlah wibawanya tumbuh alami. Ia menjaga jarak dengan kekuasaan politik praktis. Prinsip kehati-hatian dan menekankan kemandirian serta fokus dakwah ilmu.
Di lingkungan Muhammadiyah, tradisi kritis juga kuat. Organisasi ini sering memberikan masukan terhadap kebijakan pemerintah. Terutama ketika dianggap tidak adil. Ini menunjukkan bahwa relasi dengan negara tidak harus berarti kehilangan sikap kritis. Lihat saat ulama lain membela kebijakan pemerintah yang tidak adil, ulama dan intelektual Muhammadiyah tetap kritis.
Harus diakui, hubungan ulama dan penguasa memang tidak bisa dipisahkan sepenuhnya. Akan selalu ada pertemuan dan interaksi. Tapi yang perlu dijaga adalah posisi. Ulama harus tetap berdiri sebagai penjaga moral. Bukan bagian dari kekuasaan itu sendiri. Mereka harus tetap bisa berkata “tidak” ketika kebijakan menyimpang. Mereka harus tetap bisa mengingatkan ketika kekuasaan lupa arah.
Di tengah hiruk pikuk politik dan derasnya arus informasi, posisi ulama menjadi semakin penting sekaligus rentan. Kedekatan dengan kekuasaan bisa membuka peluang pengaruh, tetapi juga berisiko mengikis kepercayaan publik.
Sejarah telah menunjukkan bahwa ulama yang menjaga jarak, tetap kritis, dan berani menyuarakan kebenaran adalah mereka yang dikenang sepanjang masa. Sementara mereka yang terlalu larut dalam kekuasaan sering kali kehilangan wibawa di mata masyarakat. Maka, menjaga jarak bukan berarti menjauh, tetapi menempatkan diri secara tepat. Di antara “mimbar” dan “istana”, ulama harus tetap berdiri di sisi umat.
Dr. Nurudin, M.Si, Dosen Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Malang. Alamat: IG/tiktok/tread/X: nurudinwriter_
