SUARAMALANG.COM, Kabupaten Malang – Lathifah Shohib menghadiri rapat koordinasi Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH) untuk program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), Senin (11/5/2026). Rapat berlangsung melalui Zoom Meeting dari Pendopo Kabupaten Malang dan membahas percepatan perizinan serta penyiapan lahan koperasi desa di Jawa Timur.
Rakor tersebut menjadi bagian dari langkah pemerintah mempercepat pembangunan KDMP sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN). Selain Wakil Bupati Malang, jajaran kepala perangkat daerah terkait juga mengikuti pertemuan tersebut.
PPKH KDMP Fokus pada Percepatan Perizinan
Peserta rapat membahas proses administrasi alih fungsi kawasan hutan untuk pembangunan gerai dan koperasi desa. Pemerintah ingin mempercepat penggunaan lahan, termasuk kawasan milik Perhutani.
Dalam forum itu, Perhutani Banyuwangi Selatan, Banyuwangi Barat, dan Banyuwangi Utara menyatakan dukungan terhadap program KDMP. Dukungan tersebut terutama berkaitan dengan penyiapan lahan pengembangan koperasi desa.
Selain itu, pemerintah juga membahas skema percepatan izin untuk lahan di bawah lima hektare. Pemerintah provinsi akan memfokuskan pengurusan administrasi agar proses berjalan lebih efektif dan sesuai regulasi terbaru.
Jawa Timur Targetkan Penguatan Koperasi Desa
Rapat koordinasi tersebut berlangsung intensif sejak awal 2026. Sejumlah instansi turut mengikuti pembahasan, mulai dari Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur, Perhutani, Dinas Kehutanan, jajaran Kodim, hingga pemerintah daerah terkait.
Pemerintah menargetkan puluhan ribu Koperasi Desa Merah Putih beroperasi secara nasional pada 2026. Jawa Timur menjadi salah satu provinsi dengan target pembentukan koperasi terbesar.
Program KDMP diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Selain itu, pemerintah juga ingin memperkuat peran koperasi sebagai off-taker produk pertanian desa.
Koperasi Desa Merah Putih Dukung Ekonomi Desa
Program ini melibatkan sinergi antara Kementerian Koperasi, Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Provinsi Jawa Timur, dan berbagai pihak terkait lainnya. Kolaborasi tersebut diarahkan untuk memperkuat ekonomi desa berbasis koperasi.
Pemerintah berharap keberadaan KDMP dapat memutus rantai kemiskinan di pedesaan. Selain itu, koperasi desa juga diharapkan mampu memperluas akses pemasaran produk pertanian masyarakat.
Wakil Bupati Malang menilai percepatan proses perizinan menjadi langkah penting dalam mendukung kelancaran program tersebut. Pemerintah daerah juga terus memperkuat koordinasi lintas sektor agar target pembentukan koperasi desa dapat tercapai tepat waktu.
