SUARAMALANG.COM, Jakarta – Aksi demonstrasi Women’s March Jakarta 2026 digelar di kawasan Jakarta Pusat, Sabtu (7/11/2026). Mengusung slogan “Negara Menindas, Kita Lawan!”, aksi ini menjadi ruang bagi kelompok perempuan, buruh, dan masyarakat sipil untuk menyuarakan berbagai persoalan sosial yang dinilai belum mendapat penanganan memadai.
Massa mulai berkumpul di kawasan Perempatan Sarinah sejak pukul 06.30 WIB. Peserta kemudian melakukan aksi jalan kaki bersama atau long march menuju kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat.
Aksi yang diinisiasi Perkumpulan Lintas Feminis Jakarta tersebut mengangkat persoalan yang dekat dengan kehidupan masyarakat, mulai dari kenaikan harga kebutuhan pokok, tekanan ekonomi rumah tangga, persoalan pajak, diskriminasi terhadap kelompok rentan, hingga dampak krisis iklim.
Melalui slogan “Negara Menindas, Kita Lawan!”, peserta menyampaikan kritik terhadap sejumlah kebijakan negara yang mereka nilai belum memberikan perlindungan dan keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat.
Sembilan Tuntutan, dari Keadilan Ekonomi hingga Perlindungan Lingkungan
Women’s March Jakarta 2026 membawa sembilan tuntutan utama yang mencakup persoalan ekonomi, hak asasi manusia, perlindungan perempuan, serta kebebasan sipil.
Dalam bidang ekonomi, peserta mendesak terwujudnya keadilan ekonomi dan perlindungan sosial universal. Tuntutan tersebut berkaitan dengan kekhawatiran masyarakat terhadap meningkatnya biaya hidup dan akses terhadap kebutuhan dasar.
Peserta juga menuntut penghapusan kekerasan, diskriminasi, dan kriminalisasi, serta jaminan hak atas tubuh, kesehatan, dan kehidupan yang bebas dari kekerasan.
Persoalan keamanan digital turut menjadi perhatian. Gerakan ini menyerukan penghentian kekerasan berbasis gender online, sensor, dan represi digital, sekaligus mendorong pembentukan peraturan yang berlandaskan hak asasi manusia.
Tuntutan lainnya mencakup penghentian militerisasi ruang sipil, perlindungan pembela HAM, serta penghentian pendekatan militer dalam penanganan persoalan di Papua.
Di bidang lingkungan, peserta menuntut keadilan ekologis dan perlindungan ruang hidup masyarakat. Isu ini berkaitan dengan dampak kerusakan lingkungan dan krisis iklim yang dapat memperburuk kerentanan sosial maupun ekonomi.
Gerakan ini juga menyoroti sejumlah kebijakan pemerintah, termasuk program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang dinilai perlu dievaluasi karena persoalan dalam pelaksanaannya.
MBG dan Kopdes Merah Putih Ikut Menjadi Sorotan
Kritik terhadap program MBG dan Koperasi Desa Merah Putih (Kopdes) menjadi bagian dari perdebatan lebih luas mengenai prioritas anggaran dan efektivitas kebijakan pemerintah.
Sebelumnya, dalam rangkaian aksi masyarakat sipil pada Oktober 2026, muncul tuntutan agar pemerintah mengevaluasi penggunaan anggaran negara, termasuk untuk kedua program tersebut.
Kelompok masyarakat sipil menilai pemerintah perlu memastikan anggaran publik digunakan untuk memenuhi kebutuhan mendasar masyarakat, memberikan perlindungan sosial, serta menangani persoalan lingkungan.
Namun, penilaian bahwa program pemerintah gagal merupakan kritik yang disampaikan kelompok masyarakat sipil, bukan kesimpulan yang telah terbukti secara menyeluruh. Evaluasi program tetap memerlukan data pelaksanaan, capaian, penggunaan anggaran, dan tanggapan dari instansi terkait.
Women’s March Jakarta sendiri bukan gerakan baru. Aksi ini pertama kali diselenggarakan pada 2017 dengan sekitar 400 peserta dan berkembang menjadi gerakan yang melibatkan ribuan orang dalam penyelenggaraan tahunannya.
Gerakan tersebut membuka ruang partisipasi bagi perempuan, pekerja rumah tangga, buruh migran, masyarakat adat, penyandang disabilitas, kelompok minoritas, serta masyarakat luas yang memiliki perhatian terhadap kesetaraan dan keadilan sosial.
Melalui aksi tahun ini, peserta berharap tuntutan mengenai kesejahteraan, perlindungan kelompok rentan, kebebasan sipil, dan keadilan lingkungan mendapat perhatian dalam proses penyusunan maupun evaluasi kebijakan pemerintah.
