SUARAMALANG.COM, Jakarta – Proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,1 persen pada 2026 memberi sinyal bahwa aktivitas ekonomi nasional masih memiliki daya tahan di tengah ketidakpastian global. Namun, menjaga pertumbuhan tetap kuat sekaligus melindungi daya beli masyarakat menjadi tantangan penting bagi kebijakan pemerintah.
Dalam laporan World Economic Outlook (WEO) Oktober 2026 bertajuk Resilience Under Strain, Urgent Choices, Dana Moneter Internasional (IMF) menyoroti tekanan inflasi, risiko ekonomi global, serta semakin mendesaknya upaya membangun kembali ruang fiskal. Laporan ini menempatkan ketahanan ekonomi bukan sekadar persoalan mempertahankan pertumbuhan, melainkan juga kemampuan pemerintah merespons guncangan tanpa mengorbankan keberlanjutan anggaran.
IMF memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,1 persen pada 2026 dan 2027, dengan inflasi diperkirakan mencapai 3,3 persen pada 2026 sebelum turun menjadi 2,8 persen pada 2027. Angka tersebut merupakan proyeksi, sehingga perkembangan aktual tetap bergantung pada kondisi domestik dan perekonomian global.
Di tingkat global, IMF memperkirakan pertumbuhan ekonomi mencapai 3,1 persen pada 2026 dan 3,2 persen pada 2027. Tekanan harga dan ketidakpastian geopolitik masih menjadi risiko yang dapat memengaruhi perdagangan, biaya energi, serta kondisi keuangan internasional.
Perlindungan daya beli perlu tepat sasaran
Salah satu pesan penting WEO Oktober 2026 adalah perlunya pendekatan yang terukur dalam menghadapi krisis biaya hidup. IMF mendorong pemerintah mengutamakan bantuan pendapatan yang bersifat sementara dan tepat sasaran, sembari mempertahankan sinyal harga agar keputusan konsumsi dan produksi tidak mengalami distorsi berlebihan.
Rekomendasi tersebut relevan bagi Indonesia ketika pemerintah harus menjaga keterjangkauan kebutuhan pokok dan energi sekaligus mengelola beban subsidi. Bantuan yang menjangkau rumah tangga rentan dapat menjadi instrumen perlindungan sosial. Namun, ketepatan penerima, besaran bantuan, dan sumber pembiayaan perlu diperhitungkan agar manfaatnya tidak disertai tekanan anggaran yang berlebihan.
Pendekatan ini juga menunjukkan bahwa perlindungan daya beli tidak cukup hanya dinilai dari besarnya anggaran. Efektivitas kebijakan bergantung pada kemampuan memastikan bantuan benar-benar diterima kelompok yang membutuhkan, tanpa mengurangi ruang untuk belanja publik lain yang mendukung produktivitas dan kesejahteraan jangka panjang.
Menjaga ruang fiskal dan mengantisipasi risiko eksternal
IMF turut mengingatkan pentingnya membangun kembali penyangga fiskal di tengah guncangan yang berulang. Dalam laporan tersebut, kebijakan pemotongan pajak penghasilan badan yang dibiayai utang dinilai dapat mendukung aktivitas ekonomi dalam jangka pendek, tetapi berpotensi menekan penerimaan dan membatasi investasi publik apabila dampak pertumbuhan jangka panjangnya tidak cukup mengimbangi kehilangan pendapatan.
Bagi Indonesia, isu tersebut berkaitan dengan pilihan prioritas belanja, mobilisasi penerimaan negara, serta kebutuhan pembiayaan program pembangunan. Pemerintah perlu memastikan bahwa kebijakan untuk mendorong aktivitas ekonomi tetap disertai perhitungan mengenai biaya, manfaat, dan risiko fiskal dalam jangka menengah.
Tantangan lainnya datang dari sektor eksternal. Proyeksi yang dikutip sejumlah media dari WEO memperkirakan defisit transaksi berjalan Indonesia mencapai 1,6 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) pada 2026, sebelum menyempit menjadi 1 persen pada 2027. Perkembangan harga komoditas, kebutuhan impor energi, dan permintaan dari mitra dagang dapat memengaruhi arah neraca eksternal tersebut.
Angka-angka itu tidak dengan sendirinya menunjukkan bahwa ekonomi Indonesia sedang mengalami krisis. Namun, proyeksi tersebut menjadi pengingat bahwa pertumbuhan perlu ditopang oleh pengelolaan risiko yang disiplin. Kombinasi perlindungan sosial yang tepat sasaran, belanja publik yang produktif, penerimaan negara yang memadai, dan kewaspadaan terhadap guncangan global akan menentukan seberapa kuat pertumbuhan ekonomi dirasakan masyarakat.
Dengan demikian, tantangan kebijakan Indonesia bukan hanya mengejar angka pertumbuhan, melainkan memastikan pertumbuhan tersebut tetap inklusif dan berkelanjutan tanpa mengurangi kemampuan negara menghadapi tekanan ekonomi berikutnya.
Sumber: IMF, World Economic Outlook Oktober 2026, “Resilience Under Strain, Urgent Choices”.
