SUARAMALANG.COM, Jakarta – Wali Kota Malang Wahyu Hidayat bersama jajaran terkait melakukan kunjungan kerja ke Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia di Jakarta, Selasa (16/12/2025).
Kunjungan tersebut dilakukan sebagai upaya memotret sekaligus mencari solusi atas berbagai permasalahan infrastruktur yang dihadapi Kota Malang.
Dalam pertemuan itu, sejumlah isu strategis bidang Bina Marga dibahas secara komprehensif antara Pemerintah Kota Malang dan pemerintah pusat.
Isu-isu tersebut meliputi persoalan banjir, perawatan jembatan dan fly over, serta kemacetan lalu lintas yang kerap terjadi di sejumlah titik di Kota Malang.
Wali Kota Malang yang akrab disapa Pak Mbois menegaskan bahwa konsultasi dengan pemerintah pusat menjadi langkah penting karena tidak semua infrastruktur berada dalam kewenangan pemerintah daerah.
“Mengapa perlu kami konsultasikan? Karena ada beberapa infrastruktur yang bukan menjadi kewenangan Kota Malang. Baik terkait jalan, jembatan, daerah sepadan sungai, maupun jalur aliran sungai. Dari hasil mitigasi, banyak infrastruktur yang mengalami perubahan dan hal tersebut berdampak pada terjadinya banjir maupun kemacetan,” beber Wahyu Hidayat.
Ia menjelaskan bahwa perubahan kondisi infrastruktur tersebut menuntut penanganan lintas kewenangan agar solusi yang diambil dapat bersifat menyeluruh dan berkelanjutan.
Selain persoalan kewenangan, Wahyu juga menyoroti keterbatasan postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai tantangan utama dalam optimalisasi pembangunan infrastruktur.
“Dengan kondisi anggaran daerah yang terbatas, tentu diperlukan sinergi dan dukungan dari pemerintah pusat, terutama untuk infrastruktur yang bersifat strategis dan lintas kewenangan,” jelasnya.
Menanggapi hal tersebut, Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian PU Roy Rizali Anwar menyampaikan bahwa tingkat urgensi penanganan akan menjadi salah satu faktor utama perhatian pemerintah pusat.
Ia menyebutkan bahwa pihaknya akan melakukan identifikasi lebih lanjut, termasuk memastikan status kewenangan terhadap infrastruktur yang dibahas bersama Pemerintah Kota Malang.
Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi, permasalahan banjir di sejumlah wilayah umumnya disebabkan oleh faktor sampah, sedimentasi, serta sistem drainase yang tidak berfungsi secara optimal.
Dalam kesempatan tersebut, Dirjen Bina Marga juga memberikan respons positif terhadap berbagai isu yang disampaikan oleh Pemerintah Kota Malang.
Salah satu perhatian khusus diarahkan pada kondisi Jembatan Muharto Barat yang dinilai memiliki kerentanan secara konstruktif.
Jembatan tersebut dipandang strategis karena berfungsi sebagai penghubung kawasan logistik sehingga membutuhkan penanganan yang tepat untuk mendukung kelancaran mobilitas dan aktivitas ekonomi masyarakat.
