SUARAMALANG.COM, Jakarta – Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi membenarkan kabar Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengundurkan diri dari jabatannya pada Rabu (11/11/2026). Ia juga menyebut surat pengunduran diri tersebut telah diserahkan kepada Presiden Prabowo Subianto di Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta.
Konfirmasi Budi Arie muncul di tengah meningkatnya tekanan politik terhadap Gibran, menyusul polemik dokumen pendidikannya dan pengajuan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) oleh 120 anggota DPR dari delapan fraksi.
Saat dikonfirmasi awak media mengenai kabar pengunduran diri Gibran, Budi Arie memberikan jawaban singkat yang membenarkan informasi tersebut.
Ia juga membenarkan lokasi penyerahan surat kepada Prabowo berlangsung di Lanud Halim Perdanakusuma. Namun, hingga Rabu malam, belum ada pernyataan resmi dari Istana maupun MPR yang memastikan penerimaan dan tindak lanjut surat tersebut.
Berawal dari Pertemuan Gibran dan Prabowo
Kabar pengunduran diri ini muncul sehari setelah Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengungkapkan bahwa Gibran telah menyampaikan niat untuk mundur kepada Presiden Prabowo.
Keduanya diketahui menggelar pertemuan tertutup selama sekitar 2,5 jam di Istana Kepresidenan pada Selasa (10/11/2026).
Prasetyo membenarkan adanya pembicaraan mengenai keinginan Gibran mengundurkan diri. Namun, ia meluruskan kabar yang menyebut Prabowo menolak permintaan tersebut.
Menurut Prasetyo, Presiden justru memberikan sejumlah saran kepada Gibran. Dalam pertemuan itu, Gibran juga meminta kesempatan untuk membuktikan keabsahan dokumen pendidikannya melalui proses hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
Sehari setelah pertemuan tersebut, Budi Arie menyampaikan konfirmasi mengenai penyerahan surat pengunduran diri Gibran kepada Presiden.
Meski demikian, keterangan dari Budi Arie belum disertai pengumuman resmi mengenai status administrasi pengunduran diri tersebut.
Bagaimana Mekanisme Pengunduran Diri Wakil Presiden?
Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra sebelumnya telah menjelaskan mekanisme konstitusional apabila Wakil Presiden mengundurkan diri.
Menurut Yusril, proses formal perlu diawali dengan pernyataan tertulis dari Wakil Presiden yang ditujukan kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).
Setelah menerima surat tersebut, MPR dapat bersidang untuk menindaklanjuti pengunduran diri dan menyatakan adanya kekosongan jabatan. Selanjutnya, MPR akan meminta Presiden mengajukan dua nama calon Wakil Presiden pengganti.
Berdasarkan Pasal 8 ayat (2) UUD 1945, MPR memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan Presiden dalam waktu paling lambat 60 hari apabila terjadi kekosongan jabatan.
Penjelasan tersebut menjadi penting karena penyerahan surat kepada Presiden sebagaimana dikonfirmasi Budi Arie tidak serta-merta membuktikan seluruh tahapan formal pengunduran diri telah selesai.
Bersamaan dengan Usulan HMP dari 120 Anggota DPR
Kabar pengunduran diri Gibran juga muncul ketika DPR tengah memproses usulan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat terkait polemik persyaratan Wakil Presiden.
Sebanyak 120 anggota DPR dari delapan fraksi telah menandatangani usulan HMP dan menyerahkannya kepada pimpinan DPR pada Rabu (11/11/2026).
Wakil Ketua DPR Saan Mustopa menyatakan usulan tersebut memenuhi persyaratan awal karena melibatkan lebih dari 25 anggota dan berasal dari lintas fraksi. Rencana pengumuman usulan itu dijadwalkan masuk dalam agenda Rapat Paripurna DPR pada Kamis (12/11/2026).
HMP yang diajukan berkaitan dengan dugaan bahwa Gibran tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Wakil Presiden. Substansi tersebut merupakan pendapat para pengusul yang masih harus diproses melalui mekanisme DPR dan ketentuan konstitusi.
Dengan demikian, perkembangan pengunduran diri Gibran dan pengajuan HMP merupakan dua proses yang berbeda. Kepastian mengenai status jabatan Wakil Presiden masih menunggu penjelasan resmi dari pihak terkait serta pemenuhan prosedur ketatanegaraan.
