SUARAMALANG.COM, JAKARTA – Menjelang dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka pada 20 Oktober 2026, data kemiskinan nasional dan hasil survei kepuasan publik menjadi dua indikator yang menggambarkan perkembangan sekaligus penilaian masyarakat terhadap pemerintah.
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat tingkat kemiskinan Indonesia pada Maret 2026 sebesar 8,07 persen, dengan jumlah penduduk miskin mencapai 22,93 juta orang. Angka tersebut turun 0,40 poin persentase dan berkurang sekitar 920 ribu orang dibandingkan Maret 2025.
Sementara itu, survei Parameter Politik Indonesia (PPI) yang dilaksanakan pada 26 September hingga 6 Oktober 2026 menunjukkan 65,4 persen responden menyatakan puas terhadap kinerja pemerintahan Prabowo-Gibran.
Kedua data tersebut mengukur hal yang berbeda. Statistik BPS menggambarkan kondisi kemiskinan berdasarkan indikator dan periode pengukuran tertentu, sedangkan survei PPI merekam penilaian responden terhadap kinerja pemerintah.
BPS Catat 22,93 Juta Penduduk Masih Miskin
Dalam laporan resminya, BPS menyebut jumlah penduduk miskin pada Maret 2026 mencapai 22,93 juta orang. Jumlah tersebut menurun dari 23,85 juta orang pada Maret 2025.
Secara persentase, tingkat kemiskinan turun dari 8,47 persen pada Maret 2025 menjadi 8,07 persen pada Maret 2026. Perubahan ini menunjukkan penurunan kemiskinan secara tahunan berdasarkan ukuran nasional yang digunakan BPS.
Meski demikian, angka tersebut juga menunjukkan masih terdapat puluhan juta penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan. Karena itu, perkembangan tingkat kemiskinan tetap perlu dilihat bersama kondisi daya beli, kesempatan kerja, dan kemampuan rumah tangga memenuhi kebutuhan dasarnya.
Pemerintah melalui Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) menyatakan upaya pengentasan kemiskinan dilakukan melalui perlindungan sosial, pemenuhan kebutuhan dasar, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.
Dalam keterangan yang disampaikan Deputi Bidang Kemitraan dan Hubungan Media Bakom, Kurnia Ramadhana, pemerintah juga mengembangkan perlindungan sosial berbasis data terpadu untuk meningkatkan ketepatan sasaran bantuan.
Bantuan Sosial dan Program Pendidikan Jadi Perhatian Publik
Selain data kemiskinan, survei PPI memetakan sejumlah program pemerintah yang dinilai baik oleh responden.
Berdasarkan hasil survei tersebut, bantuan sosial menempati urutan pertama sebagai program yang dinilai paling baik. Berikutnya adalah Sekolah Rakyat di posisi kedua dan Makan Bergizi Gratis (MBG) di posisi ketiga.
Program sekolah gratis hingga perguruan tinggi berada di urutan keempat, sedangkan program cek kesehatan gratis menempati urutan kelima.
Hasil tersebut menunjukkan bahwa program yang berkaitan dengan bantuan sosial, pendidikan, pemenuhan gizi, dan layanan kesehatan termasuk di antara program pemerintah yang mendapat penilaian positif dari responden survei.
Namun, urutan program dalam survei tersebut merupakan gambaran penilaian responden, bukan pengukuran langsung mengenai dampak setiap program terhadap penurunan kemiskinan atau peningkatan kesejahteraan.
Survei PPI: Kepuasan terhadap Pemerintah 65,4 Persen
Survei PPI mencatat 65,4 persen responden menyatakan puas terhadap kinerja pemerintahan Prabowo-Gibran. Sementara itu, tingkat kepuasan terhadap kinerja Presiden Prabowo secara khusus mencapai 65,2 persen.
PPI juga menemukan 67 persen responden optimistis pemerintah mampu menjalankan tugas dan kewajibannya dengan baik.
Survei tersebut dilaksanakan pada 26 September hingga 6 Oktober 2026 melalui wawancara tatap muka terhadap 1.200 responden berusia minimal 17 tahun atau sudah menikah. Responden tersebar di 38 provinsi, dengan pengambilan sampel menggunakan metode multistage random sampling.
PPI menyebut survei tersebut memiliki tingkat kepercayaan 95 persen dengan margin of error sekitar 2,83 persen. Angka ini merupakan ukuran ketidakpastian sampling berdasarkan metodologi yang digunakan, bukan jaminan bahwa hasil survei pasti mencerminkan pandangan seluruh masyarakat.
Dalam pemetaan pejabat dengan kinerja terbaik menurut responden, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menempati posisi pertama, diikuti Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya dan Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir.
Hasil survei tersebut menggambarkan penilaian responden pada periode pengumpulan data. Tingkat kepuasan publik dapat berbeda menurut pertanyaan yang diajukan, metode survei, waktu pengumpulan data, dan karakteristik responden.
Evaluasi Dua Tahun Pemerintahan Perlu Melihat Lebih dari Satu Indikator
Data kemiskinan BPS dan hasil survei PPI memberikan dua sudut pandang untuk melihat perkembangan pemerintahan menjelang 20 Oktober 2026.
Penurunan tingkat kemiskinan menjadi 8,07 persen menunjukkan perbaikan berdasarkan indikator kemiskinan nasional. Di sisi lain, tingkat kepuasan 65,4 persen dalam survei PPI menggambarkan penilaian responden terhadap kinerja pemerintah pada periode survei tersebut.
Keduanya belum cukup untuk menyimpulkan seluruh kondisi kesejahteraan masyarakat atau menilai keberhasilan semua kebijakan pemerintah. Evaluasi yang lebih menyeluruh juga memerlukan indikator lain, seperti kualitas pekerjaan, pendapatan rumah tangga, ketimpangan, akses pendidikan dan kesehatan, serta pemerataan manfaat pembangunan.
Bagi masyarakat, perkembangan angka kemiskinan dan hasil survei kepuasan publik tetap perlu dibaca bersama kondisi ekonomi sehari-hari. Penurunan angka kemiskinan merupakan salah satu perkembangan yang perlu dicermati, sementara besarnya jumlah penduduk miskin yang masih tersisa menunjukkan bahwa upaya peningkatan kesejahteraan tetap menjadi pekerjaan penting.
