SUARAMALANG.COM, Jakarta – Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyampaikan niat untuk mengundurkan diri dari jabatannya kepada Presiden Prabowo Subianto. Pernyataan tersebut disampaikan dalam pertemuan keduanya di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (10/11/2026), di tengah polemik dokumen pendidikan yang kembali menjadi sorotan setelah muncul putusan Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK).
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi membenarkan adanya pertemuan antara Presiden dan Wakil Presiden yang berlangsung sekitar dua setengah jam pada Selasa pagi.
Menurut Prasetyo, salah satu pembahasan dalam pertemuan tersebut adalah keinginan Gibran untuk mengundurkan diri sebagai Wakil Presiden menyusul dinamika yang berkembang terkait putusan kedua lembaga peradilan tersebut.
“Di antara dalam pembicaraan itu memang Pak Wapres, bersama tentunya Pak Presiden, beliau menyatakan niatan untuk mengundurkan diri menghadapi dinamika yang berkembang terkait putusan di MK dan MA,” kata Prasetyo dalam konferensi pers di Istana Kepresidenan, Selasa (10/11/2026).
Meski demikian, Prasetyo meluruskan informasi yang menyebut Prabowo menolak keinginan Gibran untuk mundur. Ia menjelaskan, Presiden justru memberikan sejumlah saran dalam diskusi tersebut.
Gibran Minta Kesempatan Membuktikan Dokumen Pendidikan
Selain menyampaikan niat pengunduran diri, Gibran disebut meminta kesempatan untuk membuktikan keabsahan dokumen pendidikan yang dimilikinya melalui proses hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
Prasetyo mengatakan, permintaan tersebut menjadi bagian dari pembicaraan antara Presiden dan Wakil Presiden.
“Namun dalam diskusi, Presiden banyak memberikan saran-saran. Dan Pak Wapres juga memohon untuk diberi kesempatan untuk dapat membuktikan keabsahan-keabsahan dokumen yang dimiliki melalui proses di Peradilan Tata Usaha Negara,” ujarnya.
Keterangan tersebut menunjukkan bahwa persoalan dokumen pendidikan masih menjadi salah satu hal yang ingin diselesaikan Gibran melalui jalur hukum.
Sementara itu, Prasetyo tidak menyampaikan adanya keputusan final mengenai pengunduran diri Gibran. Pernyataan yang disampaikan pemerintah sejauh ini adalah bahwa Gibran telah mengutarakan niat untuk mundur dalam pertemuan tersebut.
Polemik Ijazah Gibran Bergulir di DPR
Niat pengunduran diri Gibran muncul ketika polemik dokumen pendidikannya juga memasuki ranah politik di parlemen.
Sebelumnya, sekitar 50 anggota DPR dari enam fraksi disebut telah menandatangani usulan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) untuk menindaklanjuti persoalan tersebut.
Usulan itu berkaitan dengan putusan MA yang menyatakan surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA Gibran tidak sah. Putusan tersebut menjadi bagian dari rangkaian persoalan hukum mengenai dokumen pendidikan yang digunakan dalam proses pencalonannya pada Pilpres 2024.
Hak Menyatakan Pendapat merupakan salah satu kewenangan konstitusional DPR yang dapat digunakan untuk menyampaikan pendapat terhadap kebijakan pemerintah atau dugaan pelanggaran hukum oleh Presiden maupun Wakil Presiden sesuai ketentuan perundang-undangan.
Di tengah perkembangan tersebut, pemerintah menyatakan menghormati proses politik yang berjalan di DPR.
Dengan demikian, perkembangan terbaru memperlihatkan dua jalur yang berjalan bersamaan: Gibran menyampaikan niat mundur kepada Presiden, sementara sebagian anggota parlemen mendorong penggunaan mekanisme Hak Menyatakan Pendapat untuk menindaklanjuti polemik dokumen pendidikannya.
