SUARAMALANG.COM, Surabaya – Pemerintah Provinsi Jawa Timur mulai mengantisipasi potensi mandeknya operasional Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP). Langkah tersebut dilakukan setelah muncul laporan sejumlah koperasi yang sempat beroperasi, namun kembali tutup karena masih menunggu kepastian skema operasional dari pemerintah pusat.
Kondisi itu memunculkan kekhawatiran bahwa program yang telah diresmikan secara nasional tersebut hanya berhenti pada pembangunan fisik. Tanpa kepastian sistem usaha dan distribusi, koperasi berisiko kehilangan fungsi sebagai penggerak ekonomi desa.
Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Elestianto Dardak, mengakui operasional KDKMP masih membutuhkan kepastian dari pemerintah pusat. Karena itu, Pemprov Jatim terus menjalin koordinasi dengan Kementerian Koperasi dan Agrinas agar koperasi yang telah berdiri dapat segera berjalan optimal.
Pemprov Cari Jalan Keluar
Emil menjelaskan, pemerintah daerah memang tidak memegang kendali penuh terhadap operasional KDKMP. Meski demikian, Pemprov Jatim berupaya memastikan koperasi tersebut tidak berjalan sendiri setelah dibentuk.
“Walaupun kendali operasional berada di pusat, kami mendorong agar KDMP tidak berjalan sendirian, melainkan harus terintegrasi dengan potensi lokal. Target utamanya adalah menyelaraskan KDMP dengan koperasi-koperasi daerah yang sudah lebih dulu eksis dan sehat,” ujar Emil, Minggu (28/6/2026).
Menurutnya, kolaborasi dengan koperasi yang telah berkembang menjadi langkah realistis untuk menjaga aktivitas KDKMP tetap berjalan. Pendekatan tersebut juga dinilai mampu mempercepat terbentuknya rantai usaha yang lebih kuat di tingkat desa.
Bangunan Saja Tidak Cukup
Emil menegaskan, keberhasilan KDKMP tidak cukup diukur dari berdirinya gedung maupun gerai koperasi. Yang lebih penting adalah memastikan koperasi memiliki ekosistem usaha yang mampu menopang aktivitas ekonomi secara berkelanjutan.
Karena itu, Pemprov Jatim mendorong setiap KDKMP membangun kemitraan dengan koperasi lokal yang telah memiliki jaringan usaha, distribusi, dan pasar. Dengan begitu, koperasi tidak hanya menunggu pasokan dari pusat untuk mulai bergerak.
Salah satu model yang dinilai berhasil ialah Toko Rakyat Sejahtera (Torasera) di lingkungan Pondok Pesantren Paiton, Kabupaten Probolinggo. Selama ini, Torasera mampu menghimpun sekaligus memasarkan berbagai produk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dari desa-desa sekitar.
“Fokus kami saat ini adalah membangun ekosistemnya. Bagaimana KDMP yang sudah berdiri ini menjadi bagian yang saling menguatkan dengan koperasi yang sudah eksis,” katanya.
Desa Mulai Bergerak Mandiri
Di tengah belum adanya kepastian distribusi barang dari pemerintah pusat, sejumlah desa mulai mengambil inisiatif agar koperasi tetap hidup. Pengurus memanfaatkan berbagai potensi ekonomi lokal sebagai modal awal sambil menunggu sistem distribusi nasional berjalan.
Berbagai inovasi juga mulai bermunculan di lapangan. Di beberapa daerah, armada truk logistik koperasi dimanfaatkan sementara sebagai media sosialisasi dengan memasang pengeras suara untuk memperkenalkan keberadaan KDKMP kepada masyarakat.
“Ada yang kreatif menggunakan truknya untuk sosialisasi agar masyarakat tahu keberadaan KDMP. Kreasi-kreasi di tingkat tapak seperti ini tentu memicu reaksi publik yang variatif. Tugas kami di daerah adalah mengecek dan memastikan tujuannya tetap positif demi kesejahteraan warga,” pungkas Emil.
