SUARAMALANG, Jawa Timur – Program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KMP) dan Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi dua program strategis nasional andalan pemerintah. Namun di balik ambisi besar tersebut, pelaksanaannya dinilai masih menyisakan berbagai persoalan di lapangan.
Lumbung Informasi Rakyat (LIRA) Jawa Timur pun menyatakan komitmennya untuk ikut melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan dua program tersebut. Pasalnya, anggaran yang digelontorkan pemerintah untuk menjalankan program itu mencapai ratusan triliun rupiah.
Gubernur LIRA Jawa Timur, M. Zuhdy Achmadi, mengatakan pengawasan tersebut merupakan instruksi langsung dari LIRA secara terpusat. Karena itu, seluruh jajaran di daerah diminta aktif melakukan pemantauan terhadap implementasi program.
“Pengawasan yang kami lakukan ini juga menjadi instruksi dan arahan langsung secara terpusat oleh LIRA. Sehingga, sudah menjadi hal wajib untuk turut dilakukan di tingkat daerah,” ujar pria yang akrab disapa Didik itu.
LIRA mencatat pemerintah mengalokasikan sekitar Rp34,57 triliun dari Dana Desa untuk mendukung pembangunan Koperasi Merah Putih di berbagai daerah. Anggaran tersebut mencakup pembangunan fisik gerai koperasi dengan estimasi Rp1,6 miliar per gedung, serta modal awal pinjaman produktif sekitar Rp3 miliar hingga Rp5 miliar per koperasi desa maupun kelurahan.
Saat ini, sebanyak 1.061 unit koperasi telah diresmikan dan mulai beroperasi. Pemerintah juga menargetkan sebanyak 20 ribu unit koperasi dapat beroperasi pada Agustus 2026.
Sementara itu, program MBG disebut memperoleh dukungan anggaran sekitar Rp335 triliun dalam APBN. Anggaran tersebut digunakan untuk mendukung penyediaan makanan bergizi secara nasional, termasuk melalui keterlibatan Koperasi Merah Putih dalam rantai pasok bahan pangan daerah.
Secara nasional, terdapat 28.390 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Dari jumlah tersebut, sebanyak 28.172 unit telah beroperasi aktif, sementara sisanya masih dalam tahap evaluasi dan penyesuaian.
Didik menilai dua program tersebut memiliki tujuan yang baik untuk masyarakat. Namun, menurutnya, pelaksanaan di lapangan belum diimbangi pengawasan yang memadai sehingga memunculkan berbagai persoalan.
Ia menyoroti sejumlah temuan dalam pelaksanaan MBG, mulai dari kualitas makanan produksi SPPG, kelaikan dapur, kesiapan armada distribusi, hingga persoalan pengolahan limbah.
“Ini program yang bagus sebenarnya tidak kami pungkiri, namun seperti yang banyak diketahui, banyak sekali temuan-temuan yang seharusnya tidak terjadi. Seperti makanan berbelatung, limbah bahkan peristiwa kecelakaan armada SPPG. Ini tentunya berkaitan dengan SOP,” jelasnya.
LIRA juga tidak ingin berbagai persoalan serupa terjadi dalam pembangunan dan operasional Koperasi Merah Putih. Sebab, saat ini pembangunan gerai koperasi di sejumlah daerah mulai menjadi sorotan publik.
Menurut Didik, beberapa persoalan yang muncul antara lain terkait lokasi pembangunan yang dinilai kurang tepat hingga kualitas bangunan gerai koperasi.
“Sebelum memunculkan masalah, tak ada salahnya langkah mitigasi dilakukan. Sekarang yang sedang marak, pembangunan gerai KMP yang banyak jadi sorotan. Baik karena lokasi pembangunan yang tidak tepat, hingga kualitas bangunan gerai,” katanya.
Dalam waktu dekat, LIRA Jawa Timur akan melakukan konsolidasi bersama seluruh unsur organisasi di daerah. Langkah itu dilakukan untuk menyusun strategi mitigasi sekaligus pengawasan terhadap pelaksanaan dua program strategis nasional tersebut.
SUARAMALANG, Jawa Timur – Program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KMP) dan Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi dua program strategis nasional andalan pemerintah. Namun di balik ambisi besar tersebut, pelaksanaannya dinilai masih menyisakan berbagai persoalan di lapangan.
Lumbung Informasi Rakyat (LIRA) Jawa Timur pun menyatakan komitmennya untuk ikut melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan dua program tersebut. Pasalnya, anggaran yang digelontorkan pemerintah untuk menjalankan program itu mencapai ratusan triliun rupiah.
Gubernur LIRA Jawa Timur, M. Zuhdy Achmadi, mengatakan pengawasan tersebut merupakan instruksi langsung dari LIRA secara terpusat. Karena itu, seluruh jajaran di daerah diminta aktif melakukan pemantauan terhadap implementasi program.
“Pengawasan yang kami lakukan ini juga menjadi instruksi dan arahan langsung secara terpusat oleh LIRA. Sehingga, sudah menjadi hal wajib untuk turut dilakukan di tingkat daerah,” ujar pria yang akrab disapa Didik itu.
LIRA mencatat pemerintah mengalokasikan sekitar Rp34,57 triliun dari Dana Desa untuk mendukung pembangunan Koperasi Merah Putih di berbagai daerah. Anggaran tersebut mencakup pembangunan fisik gerai koperasi dengan estimasi Rp1,6 miliar per gedung, serta modal awal pinjaman produktif sekitar Rp3 miliar hingga Rp5 miliar per koperasi desa maupun kelurahan.
Saat ini, sebanyak 1.061 unit koperasi telah diresmikan dan mulai beroperasi. Pemerintah juga menargetkan sebanyak 20 ribu unit koperasi dapat beroperasi pada Agustus 2026.
Sementara itu, program MBG disebut memperoleh dukungan anggaran sekitar Rp335 triliun dalam APBN. Anggaran tersebut digunakan untuk mendukung penyediaan makanan bergizi secara nasional, termasuk melalui keterlibatan Koperasi Merah Putih dalam rantai pasok bahan pangan daerah.
Secara nasional, terdapat 28.390 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Dari jumlah tersebut, sebanyak 28.172 unit telah beroperasi aktif, sementara sisanya masih dalam tahap evaluasi dan penyesuaian.
Didik menilai dua program tersebut memiliki tujuan yang baik untuk masyarakat. Namun, menurutnya, pelaksanaan di lapangan belum diimbangi pengawasan yang memadai sehingga memunculkan berbagai persoalan.
Ia menyoroti sejumlah temuan dalam pelaksanaan MBG, mulai dari kualitas makanan produksi SPPG, kelaikan dapur, kesiapan armada distribusi, hingga persoalan pengolahan limbah.
“Ini program yang bagus sebenarnya tidak kami pungkiri, namun seperti yang banyak diketahui, banyak sekali temuan-temuan yang seharusnya tidak terjadi. Seperti makanan berbelatung, limbah bahkan peristiwa kecelakaan armada SPPG. Ini tentunya berkaitan dengan SOP,” jelasnya.
LIRA juga tidak ingin berbagai persoalan serupa terjadi dalam pembangunan dan operasional Koperasi Merah Putih. Sebab, saat ini pembangunan gerai koperasi di sejumlah daerah mulai menjadi sorotan publik.
Menurut Didik, beberapa persoalan yang muncul antara lain terkait lokasi pembangunan yang dinilai kurang tepat hingga kualitas bangunan gerai koperasi.
“Sebelum memunculkan masalah, tak ada salahnya langkah mitigasi dilakukan. Sekarang yang sedang marak, pembangunan gerai KMP yang banyak jadi sorotan. Baik karena lokasi pembangunan yang tidak tepat, hingga kualitas bangunan gerai,” katanya.
Dalam waktu dekat, LIRA Jawa Timur akan melakukan konsolidasi bersama seluruh unsur organisasi di daerah. Langkah itu dilakukan untuk menyusun strategi mitigasi sekaligus pengawasan terhadap pelaksanaan dua program strategis nasional tersebut.
