Menkeu Purbaya Blak-blakan: Gaji 30 Ribu Manajer Kopdes Merah Putih Tak Butuh Anggaran Tambahan

Iklan

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa akhirnya buka suara soal sumber pembiayaan gaji 30 ribu manajer Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih yang selama ini menjadi tanda tanya. Jawabannya mengejutkan: tidak ada tambahan anggaran sepeser pun.

Purbaya menegaskan gaji para manajer itu akan diambil dari sisa alokasi anggaran program Kopdes yang belum terserap — bukan dari pos baru yang harus diperjuangkan di DPR.

Iklan

“Skemanya kita akan alokasinya di beberapa kementerian lembaga yang terkait. Gini, itu kan Kopdes Merah Putih kan setahunnya dijatahkan beberapa, itu belum terbentuk semua kan. Di situ masih ada lebih uang yang bisa dipakai ke situ untuk sementara,” ujar Purbaya di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Senin (4/5/2025).

Dana sisa itu, kata dia, hanya akan digunakan dalam jangka waktu terbatas, sekitar dua tahun ke depan, sambil menunggu seluruh Kopdes terbentuk dan beroperasi penuh.

“Uangnya ada. Jadi bukan nambah anggarannya, tapi memang belum semua terbentuk sehingga masih ada sisa,” katanya menegaskan.

Akui Tak Tahu karena Anak Buah Tak Lapor

Di luar soal skema pendanaan, Purbaya juga melontarkan pengakuan yang tak kalah mengejutkan: ia mengaku tidak mengetahui perkembangan soal gaji manajer Kopdes sejak awal lantaran lemahnya pelaporan internal di kementeriannya.

Bahkan, ia tidak segan-segan mengancam akan memecat stafnya yang gemar rapat ke sana-sini tapi lupa melapor ke atasannya.

“Sebelumnya anak buah saya enggak lapor saya, jadi saya enggak tahu. Jadi, saya maaf, emang suka begitu di sini banyak rapat sana rapat sini enggak lapor. Besok-besok gue pecat,” ujarnya dengan nada berkelakar.

Status Kepegawaian Manajer Masih Abu-abu

Satu hal yang belum terjawab tuntas adalah soal di mana para manajer Kopdes ini akan bernaung secara kelembagaan. Purbaya mengaku belum mengantongi kepastian apakah mereka akan berada di bawah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau dialihkan ke Kementerian Koperasi.

Ketidakjelasan ini berpotensi menjadi ganjalan tersendiri dalam implementasi program yang ditargetkan menjadi tulang punggung ekonomi desa tersebut.

Iklan
Iklan
Iklan