SUARAMALANG.COM, Kabupaten Malang – Polemik pelaksanaan uji kompetensi (ujikom) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang terus bergulir. Kali ini, kritik datang dari Gubernur Lumbung Informasi Rakyat (LIRA) Jawa Timur, M. Zuhdy Achmadi.
Didik, sapaan akrabnya menilai, proses ujikom yang telah beberapa kali dijalani oleh para kepala dinas (kadis) sebelum dilakukan mutasi jabatan dinilai berlebihan. Ia menyebut, evaluasi yang terlalu sering justru berpotensi menimbulkan dampak negatif di internal birokrasi.
“Kalau dilakukan berkali-kali dengan metode yang sama, ini berlebihan. Apalagi sampai memunculkan keluhan soal tekanan mental,” ujarnya kepada wartawan media ini (Kamis, 16/4/2026)
Menurut Didik, pada prinsipnya ujikom memang penting sebagai bagian dari peningkatan kualitas aparatur sipil negara (ASN). Namun, pelaksanaannya harus tetap mempertimbangkan aspek psikologis dan profesionalitas pejabat yang diuji.
“Evaluasi itu perlu, tapi harus proporsional. Jangan sampai terkesan akal-akalan untuk menjatuhkan mental pejabat yang sebenarnya sudah berpengalaman, sehingga cukup dijadikan alasan untuk melakukan mutasi,” tegasnya.
Ia juga menyoroti pentingnya menghargai rekam jejak para kadis yang telah lama mengabdi. Menurutnya, pengalaman birokrasi merupakan aset yang tidak bisa diabaikan dalam proses penilaian kompetensi.
“Jangan sampai pengalaman panjang mereka seolah tidak dianggap. Ini bisa memicu demotivasi,” imbuhnya.
Lebih lanjut, Didik mendorong agar pemerintah daerah melakukan evaluasi terhadap metode pelaksanaan ujikom. Pendekatan yang lebih humanis dinilai perlu diterapkan agar tujuan peningkatan kualitas tetap tercapai tanpa menimbulkan polemik.
“Kalau tujuannya meningkatkan kualitas, maka caranya juga harus tepat. Humanis, objektif, dan tidak berlebihan, toh ada beberapa diantara mereka yang mendekati purna tugas” katanya.
Sebelumnya, sejumlah kadis senior di Pemkab Malang mengeluhkan pelaksanaan ujikom yang dinilai menekan secara psikologis. Mereka merasa proses tersebut tidak hanya menguji kompetensi, tetapi juga berdampak pada kondisi mental.
Selain itu menurut Didik, jabatan Sekda sebagai pimpinan tertinggi di sebuah pemerintah daerah juga tidak mungkin asal dipilih. Salah satunya juga ditunjuk karena tingkat pengenalannya terhadap jajaran perangkat daerahnya.
“Kalau yang bersangkutan masih harus melakukan banyak ujikom untuk mengetahui kualitasnya, saya rasa yang perlu dipertanyakan adalah kualitas pimpinannya, berarti dia (Sekda) yang tidak mengenal jajarannya,” tuturnya.
Di sisi lain, Sekretaris Daerah Kabupaten Malang, Budiar, menegaskan bahwa ujikom merupakan bagian dari mekanisme evaluasi kinerja ASN. Ia menyebut, proses tersebut bertujuan untuk memastikan pejabat sesuai dengan kompetensi jabatan.
“Ini bukan untuk menjatuhkan, tetapi untuk meningkatkan kualitas,” ujar Budiar.
Dengan berbagai sorotan yang muncul, pelaksanaan ujikom di Pemkab Malang diharapkan dapat dievaluasi agar tetap berjalan efektif sekaligus menjaga kondusivitas internal birokrasi.
