Mensesneg Bantah Prabowo Tolak Niat Gibran Mundur, Wapres Minta Kesempatan ke PTUN

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi memberikan keterangan mengenai pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di Istana Kepresidenan, Jakarta. (Foto: Istimewa)

SUARAMALANG.COM, Jakarta – Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi membantah kabar Presiden Prabowo Subianto menolak niat Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk mengundurkan diri dari jabatannya.

Prasetyo menegaskan, dalam pertemuan yang berlangsung di Istana Kepresidenan, Selasa (10/11/2026), Prabowo tidak menyampaikan penolakan terhadap niat tersebut. Presiden justru memberikan sejumlah saran kepada Gibran.

Pernyataan itu disampaikan Prasetyo dalam konferensi pers di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta. Ia sekaligus meluruskan informasi yang berkembang setelah pertemuan antara Presiden dan Wakil Presiden tersebut.

“Sekaligus kami juga ingin meluruskan bahwa tidak benar dalam pertemuan tersebut kalau Bapak Presiden kemudian melakukan atau menyampaikan penolakan terhadap niatan tersebut,” ujar Prasetyo.

Menurut Prasetyo, pertemuan Prabowo dan Gibran berlangsung sekitar 2,5 jam pada Selasa pagi. Dalam pembicaraan tersebut, Gibran menyampaikan niat untuk mengundurkan diri di tengah dinamika hukum yang berkembang terkait dokumen pendidikannya.

“Dalam pembicaraan itu memang Bapak Wakil Presiden bersama tentunya dengan Bapak Presiden, Bapak Prabowo Subianto, beliau menyatakan niatan untuk mengundurkan diri menghadapi dinamika yang berkembang,” katanya.

Gibran Minta Kesempatan Membuktikan Dokumen Pendidikan

Selain menyampaikan niat mundur, Gibran juga meminta kesempatan kepada Prabowo untuk membuktikan keabsahan dokumen pendidikannya melalui proses hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Prasetyo mengatakan Presiden memberikan sejumlah masukan dalam diskusi tersebut. Namun, ia tidak merinci bentuk saran yang disampaikan Prabowo kepada Gibran.

“Di dalam diskusi, Bapak Presiden banyak memberikan saran-saran dan Bapak Wakil Presiden, Bapak Gibran Rakabuming, di dalam pertemuan tersebut juga memohon diberi kesempatan untuk dapat membuktikan keabsahan-keabsahan dokumen yang dimiliki melalui proses di Peradilan Tata Usaha Negara,” jelasnya.

Dengan demikian, pernyataan Istana tersebut menegaskan bahwa pertemuan itu membahas niat pengunduran diri sekaligus permintaan Gibran untuk menempuh proses hukum terkait dokumen pendidikannya.

Polemik Dokumen Pendidikan Jadi Latar Belakang

Dinamika tersebut muncul setelah persoalan dokumen pendidikan Gibran kembali menjadi perhatian menyusul perkembangan putusan di Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA).

Dalam perkara yang berkaitan dengan persyaratan pendidikan calon wakil presiden, MK sebelumnya tidak mengabulkan permohonan yang meminta pendiskualifikasian Gibran. Sementara itu, MA mengabulkan gugatan kasasi terkait surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA yang menjadi objek sengketa.

Putusan MA tersebut berkaitan dengan pembatalan surat keterangan penyetaraan pendidikan, bukan keputusan yang secara langsung memberhentikan Gibran dari jabatan Wakil Presiden.

Di tengah perkembangan itu, Gibran menyampaikan niat pengunduran diri kepada Prabowo. Namun, hingga keterangan Prasetyo disampaikan, belum ada pengumuman bahwa Gibran telah mengajukan pengunduran diri secara resmi atau berhenti dari jabatannya.

Persoalan keabsahan dokumen pendidikan dan langkah politik selanjutnya pun masih menjadi perhatian dalam dinamika pemerintahan dan pembahasan di parlemen.

Exit mobile version