SUARAMALANG.COM, Jakarta – Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI menjadwalkan sidang paripurna pengisian jabatan Wakil Presiden pada Rabu, 2 Desember 2026, pukul 11.00 WIB. Untuk mempersiapkan proses tersebut, MPR membentuk tim verifikasi dan tim ad hoc yang masing-masing beranggotakan 36 orang dari unsur DPR RI dan DPD RI.
Jadwal tersebut disampaikan anggota DPR RI Hinca Pandjaitan setelah mengikuti Rapat Gabungan MPR bersama unsur DPR dan DPD di Gedung Nusantara IV, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (13/11/2026).
Menurut Hinca, sidang paripurna akan mencakup tahapan pemilihan, penetapan, hingga pelantikan Wakil Presiden terpilih untuk sisa masa jabatan 2026–2029.
“Yang khusus ini, kapan jadwal untuk paripurna pemilihan, penetapan, dan pelantikan calon Wakil Presiden terpilih? Itu 2 Desember 2026, hari Rabu, jam 11.00,” ujar Hinca kepada Parlementaria.
Rapat gabungan tersebut membahas mekanisme pengisian jabatan Wakil Presiden yang kosong setelah Gibran Rakabuming Raka menyampaikan surat pengunduran diri kepada pimpinan MPR pada 12 November 2026.
MPR Bentuk Tim Verifikasi dan Tim Ad Hoc
Selain menetapkan jadwal sidang paripurna, rapat gabungan menyepakati pengiriman surat dari pimpinan MPR kepada Presiden Prabowo Subianto. Surat tersebut berisi permintaan agar Presiden mengajukan dua nama calon Wakil Presiden sesuai ketentuan yang berlaku.
Hinca menjelaskan, dua nama yang diajukan Presiden nantinya akan diperiksa oleh tim verifikasi MPR. Tim ini beranggotakan 36 orang dari unsur fraksi-fraksi DPR RI dan kelompok DPD RI.
Tugas utamanya memeriksa kelengkapan serta kesesuaian persyaratan administrasi calon Wakil Presiden sebelum proses pemilihan dalam sidang paripurna.
Selain itu, rapat gabungan juga menyepakati pembentukan tim ad hoc dengan jumlah anggota yang sama, yakni 36 orang. Tim tersebut disiapkan untuk mendukung kebutuhan proses pengisian jabatan Wakil Presiden.
Kedua tim melibatkan perwakilan DPR RI dan DPD RI dengan susunan pimpinan yang ditentukan melalui mekanisme internal MPR.
Hinca menyebut Fraksi Partai Demokrat telah menyiapkan sejumlah anggotanya untuk mengisi kedua tim tersebut. Ia bersama Anton Suratto akan bertugas dalam tim verifikasi, sedangkan Benny K. Harman dan Herman Khaeron menjadi bagian dari tim ad hoc.
Pengajuan Dua Nama Menunggu Presiden
Setelah surat permintaan disampaikan kepada Presiden, tahapan berikutnya bergantung pada pengajuan dua nama calon Wakil Presiden oleh kepala negara.
Hinca menyebut pengajuan tersebut harus dilakukan paling lambat 14 hari sebelum sidang paripurna MPR pada 2 Desember 2026.
Dengan demikian, proses pengisian jabatan Wakil Presiden akan melalui beberapa tahapan, mulai dari pengajuan nama oleh Presiden, pemeriksaan persyaratan oleh tim verifikasi, hingga pemilihan dan penetapan dalam sidang paripurna.
Hinca menilai tahapan tersebut menjadi bagian penting untuk memastikan proses pengisian jabatan berjalan sesuai mekanisme yang telah ditetapkan.
“Sekarang bola betul di MPR, hari ini sampai nanti tanggal 2 Desember. Jadi jam 11.00 pembukaan dan seterusnya, pemilihan, penetapan untuk pelantikan. Jadi 2 Desember kita punya Wapres, siapa pun itu,” pungkasnya.
Sementara itu, Ketua MPR RI Ahmad Muzani menyampaikan apresiasi atas perhatian dan dukungan masyarakat terhadap proses pengisian jabatan Wakil Presiden.
Muzani berharap seluruh tahapan yang telah disepakati dapat berjalan lancar dengan dukungan masyarakat Indonesia.
“Kami berharap semua hajat yang akan kami selenggarakan nanti berjalan lancar. Karena itu, kami mohon doa, dukungan, support yang terus-menerus dari seluruh rakyat dan bangsa Indonesia,” ujarnya.
Meski jadwal sidang telah ditetapkan, proses menuju pemilihan masih menunggu pengajuan dua nama calon dari Presiden serta penyelesaian verifikasi persyaratan oleh MPR.
