SUARAMALANG.COM, Kota Malang – Wali Kota Malang Wahyu Hidayat memberikan sambutan sekaligus menjadi keynote speaker dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan Lowokwaru Tahun 2026 untuk penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Malang Tahun 2027. Kegiatan tersebut digelar di Aula Kecamatan Lowokwaru, Rabu.
Dalam arahannya, Wahyu menegaskan bahwa Kecamatan Lowokwaru memiliki dinamika pembangunan paling tinggi di Kota Malang dibandingkan wilayah lain. Kondisi tersebut dipengaruhi tingginya mobilitas penduduk, banyaknya kawasan pendidikan, serta kompleksitas persoalan perkotaan yang terus berkembang.
“Lowokwaru ini dinamikanya paling tinggi di Kota Malang. Pendatang sangat banyak, kampus juga banyak, sehingga permasalahan perkotaan ikut meningkat. Karena itu, aspirasi masyarakat dalam Musrenbang harus benar-benar disusun menjadi prioritas yang bisa direalisasikan dalam RKPD 2027,” ujar Wahyu.
Wahyu menekankan pentingnya penyusunan program pembangunan yang selaras dengan visi pembangunan Kota Malang serta kebijakan pemerintah di atasnya, agar tidak terjadi tumpang tindih perencanaan.
“Perencanaan harus satu hierarki, tidak bertentangan dengan kebijakan di atasnya. Keinginan masyarakat harus terpetakan dengan baik dan diselaraskan dengan regulasi yang ada,” jelasnya.
Selain itu, Wahyu juga menyoroti partisipasi seluruh unsur masyarakat, termasuk pendatang, dalam proses perencanaan pembangunan. Menurutnya, rendahnya keterlibatan sebagian kelompok masyarakat dapat berdampak pada kurang optimalnya perumusan kebutuhan riil di lapangan.
Wali Kota Malang juga menegaskan bahwa arah pembangunan daerah harus sejalan dengan program strategis nasional, termasuk penguatan sektor pendidikan, pembangunan sumber daya manusia, serta percepatan program prioritas menuju Indonesia Emas 2045.
Lebih dari 1.400 Usulan Masuk
Berdasarkan paparan data Musrenbang, jumlah usulan pembangunan dari wilayah Kecamatan Lowokwaru tercatat lebih dari 1.400 usulan. Menariknya, komposisi usulan tersebut relatif seimbang, bahkan didominasi usulan nonfisik dibandingkan fisik.
Usulan nonfisik tersebut meliputi pemberdayaan masyarakat, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, penguatan ekonomi lokal, serta program sosial kemasyarakatan.
“Sekarang usulan nonfisik mulai meningkat. Ini menandakan masyarakat semakin paham bahwa pembangunan tidak hanya soal fisik, tetapi juga pemberdayaan,” ungkap Wahyu.
Ia berharap, semakin banyaknya usulan yang masuk dapat membuat kebutuhan masyarakat lebih terakomodasi dan berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan warga.
Wahyu juga menyinggung sinergi Musrenbang dengan program unggulan Pemkot Malang, RT Berkelas. Menurutnya, program tersebut diharapkan sejalan dan saling menguatkan dengan kebutuhan masyarakat di tingkat lingkungan.
“Program RT Berkelas ini semoga bisa sejalan dengan kebutuhan yang muncul dalam Musrenbang, sehingga benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” ujarnya.
Meski demikian, Wahyu menegaskan bahwa seluruh usulan tetap akan melalui proses verifikasi perangkat daerah terkait. Mengingat keterbatasan kemampuan keuangan daerah, penetapan skala prioritas menjadi hal yang tidak terpisahkan.
Musrenbang Kecamatan Lowokwaru merupakan lanjutan dari Musrenbang tingkat kelurahan. Seluruh hasilnya akan dibawa ke Musrenbang tingkat kota yang dijadwalkan berlangsung hingga akhir Maret 2026.
DPRD Soroti Kompleksitas Masalah Perkotaan
Dalam kesempatan yang sama, Ketua DPRD Kota Malang, Amithya Ratnanggani Sirraduhita, menilai Kecamatan Lowokwaru memiliki karakter persoalan perkotaan yang cukup kompleks, mulai dari konflik sosial, persoalan drainase, pengelolaan sampah, penguatan UMKM dan ekonomi lokal, hingga parkir dan lalu lintas.
“Permasalahan di Lowokwaru ini khas perkotaan. Harapannya, usulan Musrenbang benar-benar mencerminkan kebutuhan wilayah, sehingga ada perbedaan fokus program antar kecamatan,” ujar Amithya.
Ia juga menekankan pentingnya agar program RT Berkelas disusun lebih spesifik dan terarah, sehingga mampu menjawab persoalan di tingkat lingkungan terkecil, yakni RT.
Menurutnya, DPRD Kota Malang akan terus mengawal agar seluruh masukan masyarakat menjadi bahan evaluasi dan penyempurnaan kebijakan pembangunan Kota Malang ke depan.
Pewarta: * Ali Halim
