SUARAMALANG.COM, Jakarta – Pemerintah memilih tidak membentuk satuan tugas (satgas) khusus untuk menangani kasus dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto. Penanganan perkara tersebut sepenuhnya dipercayakan kepada Bareskrim Polri yang masih melakukan pendalaman dan mengumpulkan alat bukti.
Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengatakan, penyelidikan dan penyidikan masih berlangsung. Sejumlah saksi telah diperiksa, sementara penyidik juga mendengarkan keterangan ahli untuk memperkuat pembuktian.
Yusril menegaskan, pemerintah tidak memiliki keinginan membentuk tim penyidik sendiri karena proses penegakan hukum telah ditangani aparat kepolisian.
“Ini betul-betul penyidik profesional dan kita percayakan ke pihak Kepolisian untuk melakukan penyelidikan ini,” kata Yusril dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (9/11/2026).
Menurutnya, Presiden Prabowo juga telah memberikan arahan agar penegakan hukum dilakukan secara objektif dan berdasarkan ketentuan yang berlaku, tanpa pandang bulu.
Pembukaan Hasil Penyadapan Menunggu Keputusan Penyidik
Selain perkembangan penyidikan, kemungkinan dibukanya hasil penyadapan kepada publik juga menjadi perhatian. Yusril menyebut keputusan mengenai informasi yang dapat disampaikan kepada masyarakat berada di tangan penyidik.
Ia menjelaskan, penyidik memiliki kewenangan untuk menentukan komunikasi kepada publik terkait perkembangan maupun materi perkara.
“Iya, karena penyidik juga kan untuk komunikasi kepada publik,” ujarnya saat ditemui di Hotel Pullman, Jakarta, Senin (9/11/2026).
Dengan demikian, belum ada kepastian apakah hasil penyadapan yang menjadi bagian dari perkara tersebut akan dibuka secara luas. Pemerintah menyerahkan pertimbangan itu kepada penyidik dengan memperhatikan proses hukum yang sedang berjalan.
Yusril juga mengingatkan bahwa dirinya tidak dapat menyampaikan secara terperinci perkembangan penyidikan. Informasi lebih lanjut, termasuk materi pemeriksaan dan alat bukti, perlu dikonfirmasi langsung kepada Bareskrim Polri.
Penyidikan Masih Berjalan, Jumlah Tersangka Empat Orang
Dalam perkara ini, Polri telah menetapkan empat orang sebagai tersangka. Nama terbaru yang disebut dalam perkembangan kasus adalah Irjen Pol Slamet Uliandi.
Selain Slamet, nama yang tercantum dalam pemberitaan terkait perkara tersebut adalah Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo, Irjen Pol Ahrie Sonta Nasution, dan Irjen Pol Eko Hadi Santoso.
Penyidik menerapkan sejumlah ketentuan hukum dalam menangani dugaan perbuatan tersebut, di antaranya Pasal 258 dan Pasal 332 ayat (1) dan/atau ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, serta Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).
Pasal-pasal tersebut berkaitan dengan dugaan tindakan melawan hukum terhadap transmisi informasi elektronik, akses tanpa hak ke sistem elektronik, serta perubahan atau penghilangan informasi elektronik milik pihak lain.
Meski demikian, proses penyidikan masih harus berjalan untuk mengungkap rangkaian peristiwa dan memastikan pertanggungjawaban hukum pihak-pihak yang terlibat.
Yusril menyatakan, hingga Senin (9/11/2026), belum ada penambahan tersangka. Penyidik masih memeriksa saksi, menghimpun alat bukti, dan meminta pendapat ahli sebelum menyampaikan perkembangan lebih lanjut kepada publik.
