SUARAMALANG.COM, Kota Malang – Pemerintah Kota Malang kembali menegaskan komitmennya dalam memperkuat keterbukaan informasi publik sebagai landasan penting untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan modern yang semakin akuntabel dan responsif di tengah percepatan transformasi digital yang terus berkembang.
Wali Kota Malang Wahyu Hidayat menyampaikan hal tersebut dalam kegiatan Pengelolaan Informasi Publik di Era Digital yang diselenggarakan Direktorat Pemanfaatan Riset dan Inovasi pada Kementerian/Lembaga, Masyarakat, dan UMKM Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) di Hotel Harris pada Sabtu (15/11/2025).
Dalam forum tersebut, Wahyu menyoroti bahwa kebutuhan masyarakat terhadap akses informasi yang cepat, terbuka, dan mudah dijangkau kini semakin meningkat sehingga pemerintah harus mampu menghadirkan sistem layanan yang relevan dan mampu dipertanggungjawabkan.
Ia menjelaskan bahwa teknologi digital telah menjadi instrumen penting dalam memperkuat pengawasan internal, mencegah penyalahgunaan kewenangan, dan mendorong kualitas pelayanan publik yang lebih efisien serta tepat sasaran.
Wahyu menegaskan bahwa Pemkot Malang terus memperkuat ekosistem keterbukaan data melalui Malang Satu Data, Ngalam Command Center, dan berbagai aplikasi layanan publik lainnya yang dirancang untuk mempermudah masyarakat mengakses informasi resmi pemerintah.
Wahyu memberikan apresiasi terhadap kegiatan BRIN yang dinilai mampu mendukung peningkatan kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola informasi publik secara lebih adaptif, sistematis, dan berbasis teknologi masa kini.
“Ini menjadi momentum penting bagi Kota Malang dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, sekaligus memperkuat integrasi data dan transparansi pemerintahan. Dalam konteks ini, kami juga mengoptimalkan peran PPID Utama dan PPID Pembantu dalam penyediaan data dan dokumentasi publik yang mudah diakses,” imbuhnya.
Ia juga menekankan bahwa keterbukaan informasi publik tidak hanya terkait penyediaan data, namun juga memastikan masyarakat memperoleh informasi yang valid melalui kanal resmi seperti portal malangkota.go.id dan media sosial pemerintah yang dikelola secara profesional.
Menurut Wahyu, pengelolaan informasi publik masih menghadapi sejumlah tantangan seperti keamanan data, kesenjangan literasi digital, dan potensi penyebaran informasi yang tidak akurat sehingga pemerintah harus memiliki strategi komprehensif dalam memperkuat kapasitas aparatur.
“Pemerintah harus mampu merespons tantangan ini dengan kebijakan komprehensif dan strategi penguatan kapasitas aparatur. Dalam konteks tersebut, kegiatan yang diselenggarakan BRIN ini memiliki nilai strategis yang sangat penting,” jelasnya.
Wahyu menambahkan bahwa kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, akademisi, masyarakat, dan pelaku UMKM menjadi kunci dalam membangun tata kelola informasi publik yang tangguh, adaptif, dan mampu mengikuti perkembangan teknologi.
Ia berharap kegiatan ini menjadi wahana peningkatan wawasan sekaligus memperkuat sinergi lintas sektor dalam membangun sistem pemerintahan digital yang semakin transparan dan akuntabel bagi seluruh masyarakat Kota Malang.
