SUARAMALANG.COM, Kabupaten Malang – Polemik pelantikan Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Malang terus bergulir. Hingga kini, publik masih menyoroti jabatan yang diisi putra Bupati Malang, HM Sanusi.
Sorotan itu mendorong DPRD Kabupaten Malang bergerak. Komisi I langsung mengambil langkah untuk memastikan proses pengisian jabatan berjalan sesuai aturan.
DPRD Tekankan Meritokrasi
Ketua Komisi I, Amarta Faza, menegaskan bahwa pihaknya fokus menjaga prinsip meritokrasi. Ia ingin setiap jabatan diisi melalui proses yang objektif dan transparan.
“Komisi I DPRD Kabupaten Malang pada prinsipnya fokus memastikan seluruh proses pengisian jabatan berjalan sesuai prosedur dan prinsip meritokrasi,” ujarnya.
Ia menilai kompetensi, kualifikasi, dan kinerja harus menjadi dasar utama. Tanpa itu, profesionalitas birokrasi akan sulit terjaga.
Faza juga mengingatkan bahwa kepercayaan publik sangat bergantung pada proses yang adil. Karena itu, DPRD memilih turun langsung mengawal isu ini.
“Kami memandang penting agar setiap penempatan jabatan benar-benar didasarkan pada kompetensi, kualifikasi, dan kinerja,” tegasnya.
DPRD Bidik BKPSDM
Untuk memperjelas polemik, Komisi I akan memanggil BKPSDM Kabupaten Malang. DPRD ingin menggali penjelasan lengkap terkait tahapan yang sudah dilalui.
“Dalam waktu dekat, Komisi I akan memanggil BKPSDM untuk meminta penjelasan secara komprehensif,” tambahnya.
Langkah ini diambil agar tidak muncul spekulasi berkepanjangan. DPRD ingin memastikan seluruh proses berjalan sesuai aturan.
Di sisi lain, Pemkab Malang menyatakan bahwa pengangkatan tersebut sudah mengikuti ketentuan. Namun, penjelasan itu belum meredam perdebatan di tengah masyarakat.
Isu transparansi dan potensi konflik kepentingan masih menjadi perhatian. DPRD pun memilih memperdalam persoalan agar publik mendapat kejelasan.
Melalui pemanggilan BKPSDM, DPRD berharap polemik ini segera menemukan titik terang. Mereka juga ingin memastikan tata kelola pemerintahan tetap profesional dan akuntabel.
