SUARAMALANG.COM, Jakarta – Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan aparat penegak hukum tidak boleh menjadi alat kekuasaan siapa pun. Pesan tersebut disampaikan saat membuka Masa Persidangan II DPR Tahun Sidang 2026–2027, sekaligus menyoroti penanganan kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto.
Pernyataan itu disampaikan Puan dalam Rapat Paripurna di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (10/11/2026).
Dalam pidatonya, Puan mengapresiasi langkah kepolisian yang telah menangani perkara dugaan penyadapan terhadap Presiden. Namun, ia mengingatkan bahwa kewenangan negara harus digunakan sesuai hukum dan tidak boleh disalahgunakan untuk kepentingan politik.
“DPR RI mengapresiasi tindakan Kepolisian yang sigap dalam menangani kasus penyadapan Presiden RI. Kewenangan negara tidak boleh disalahgunakan sebagai instrumen kepentingan politik, kriminalisasi, ataupun pembungkaman suara kritis masyarakat. Aparat penegak hukum harus bekerja secara profesional, independen, dan tidak menjadi alat kekuasaan siapa pun,” kata Puan.
Ia memastikan DPR mendukung proses pengusutan yang dilakukan Polri agar perkara tersebut dapat diungkap secara transparan dan profesional.
Menurut Puan, penanganan kasus penyadapan Presiden menjadi salah satu persoalan yang akan dikawal parlemen melalui fungsi pengawasan selama masa persidangan berlangsung.
Kasus Penyadapan Masuk Agenda Pengawasan DPR
Puan menyebut, fungsi pengawasan DPR pada masa persidangan kali ini akan diarahkan pada sejumlah persoalan strategis yang menjadi perhatian masyarakat dan membutuhkan tindak lanjut pemerintah.
Kasus dugaan penyadapan Presiden ditempatkan sebagai salah satu agenda yang akan dipantau DPR. Perhatian tersebut muncul di tengah proses hukum yang masih berjalan terhadap sejumlah perwira tinggi Polri yang telah ditetapkan sebagai tersangka.
Selain perkara tersebut, DPR menetapkan 11 isu lain sebagai fokus pengawasan, yakni penyelesaian persoalan administrasi kewilayahan, penanganan kasus perundungan anak, serta upaya mengatasi kelangkaan dan kenaikan harga pakan ternak.
DPR juga akan mengawasi percepatan pembangunan dan rekonstruksi infrastruktur pascabencana, gangguan keamanan, kemacetan, persoalan tata ruang dan pertanahan, serta perizinan di kawasan industri.
Isu lainnya mencakup perbaikan ketepatan sasaran dan tata kelola bantuan sosial, evaluasi penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), serta percepatan penanganan gangguan kesehatan masyarakat yang terdampak.
Di sektor kesehatan dan pendidikan, perhatian diarahkan pada kesiapan serta akurasi data dalam reformasi Program Jaminan Kesehatan Nasional dan pemerataan program revitalisasi sekolah.
Sementara itu, DPR juga memasukkan perbaikan tata kelola dan regulasi pasar modal serta penguatan ketahanan energi nasional melalui peningkatan produksi minyak dan lifting minyak dan gas bumi dalam negeri.
Masa Sidang Berlangsung hingga 17 Desember 2026
Pembukaan Masa Persidangan II menandai berakhirnya masa reses anggota DPR. Puan mengatakan berbagai aspirasi yang dihimpun anggota dewan ketika kembali ke daerah pemilihan harus ditindaklanjuti melalui fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan.
“Aspirasi yang disampaikan oleh para konstituen selama masa reses menjadi tanggung jawab bersama untuk kita tindak lanjuti melalui fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan,” ujarnya.
Masa Persidangan II DPR Tahun Sidang 2026–2027 dijadwalkan berlangsung mulai 10 November hingga 17 Desember 2026.
Puan mengajak seluruh anggota DPR kembali memperkuat komitmen dalam menjalankan fungsi konstitusional parlemen, terutama untuk menjaga penyelenggaraan negara yang berdaulat serta melindungi dan menyejahterakan masyarakat.
Dengan masuknya kasus penyadapan Presiden dalam agenda pengawasan, DPR menyatakan akan mengawal proses penanganan perkara tersebut bersama sejumlah persoalan lain yang berkaitan dengan pelayanan publik, penegakan hukum, dan kepentingan masyarakat.
