SUARAMALANG.COM, Nasional – Satgas Penanganan Haji dan Umrah Ilegal dibentuk 14 April 2026. Kinerja awal langsung terlihat. Pencegahan dan penindakan dijalankan sejak awal pembentukan.
Negara hadir melalui Kepolisian Negara Republik Indonesia bersama kementerian terkait. Perlindungan jemaah diperkuat. Koordinasi lintas sektor terus dilakukan.
Wakapolri Dedi Prasetyo menyampaikan langkah strategis di Mabes Polri. Pernyataan disampaikan Kamis, 30 April 2026. Rapat juga dihadiri Dahnil Anzar Simanjuntak.
“Satgas Haji tahun ini fokus pada pencegahan sekaligus penegakan hukum secara tegas dan profesional,” tegas Dedi Prasetyo. Pendekatan preemtif, preventif, dan represif dijalankan terpadu.
Pemetaan Pelaku Diperketat
Polri dan kementerian melakukan pertukaran data. Pemetaan pelaku terus diperbarui. Edukasi publik digencarkan untuk meningkatkan kewaspadaan.
Pelaku dengan modus berulang berhasil diidentifikasi. Penipuan dilakukan hingga puluhan kali. Penindakan tegas dinilai penting untuk efek jera.
Penanganan dilakukan secara komprehensif. Mediasi menjadi langkah awal penyelesaian. Keadilan restoratif diterapkan jika memungkinkan.
Jika mediasi gagal, proses hukum dilanjutkan. Penegakan hukum dilakukan tegas. Langkah ini mencegah kejahatan berulang.
Perlindungan Hingga Luar Negeri
Koordinasi diperluas hingga luar negeri. Kolaborasi dilakukan dengan otoritas Arab Saudi. Pendampingan diberikan kepada WNI yang berhadapan dengan hukum.
Kasus tiga WNI di Makkah menjadi perhatian. Dugaan pemalsuan dokumen sedang ditangani. Pendampingan hukum disiapkan pemerintah.
Sebanyak 115 laporan telah diterima. Peningkatan dipicu edukasi publik. Sebanyak 68 kasus masih diproses.
“Kami memastikan negara hadir secara utuh, baik di dalam negeri maupun di Tanah Suci,” ujar Dahnil Anzar Simanjuntak. Sinergi dinilai penting untuk perlindungan jemaah.
Sinergi lintas sektor akan diperkuat. Keterlibatan Polri dalam Amirul Hajj direncanakan. Langkah ini meningkatkan keamanan jemaah.
Polri menegaskan komitmen penegakan hukum. Pencegahan dan edukasi terus diperluas. Upaya ini diharapkan menekan haji ilegal.
