SUARAMALANG.COM – Ponsel tidak selalu harus terinfeksi aplikasi mata-mata agar komunikasinya bisa disadap. Ada teknologi yang memungkinkan intersepsi berlangsung langsung melalui jaringan telekomunikasi.
Teknologi tersebut menjadi sorotan setelah Bareskrim Polri mengungkap dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto. Dalam perkara ini, penyidik menyebut penggunaan Lawful Interception Management System (LIMS).
Kasus tersebut sekaligus membuka pemahaman bahwa penyadapan tidak selalu bekerja seperti yang digambarkan dalam film. Pelaku tidak harus memegang ponsel target atau memasang aplikasi tersembunyi di dalamnya.
LIMS Bekerja Melalui Jaringan Operator
Lawful Interception Management System merupakan sistem yang menghubungkan kebutuhan intersepsi aparat berwenang dengan infrastruktur operator telekomunikasi.
Chairman Lembaga Riset Keamanan Siber Indonesia (CISSReC), Pratama Persadha, menjelaskan LIMS bekerja dengan meneruskan instruksi intersepsi melalui jaringan operator.
Melalui mekanisme tersebut, operator dapat mengalirkan salinan komunikasi target menuju pusat pemantauan yang berwenang.
Informasi yang dapat diperoleh mencakup isi komunikasi dan metadata. Metadata antara lain mencatat nomor yang berkomunikasi, waktu, durasi, serta pola komunikasi.
Dengan demikian, proses intersepsi tidak harus mengubah atau memasang sesuatu pada perangkat milik target.
Mengapa Ponsel Tidak Menunjukkan Tanda Penyadapan?
Perbedaan lokasi intersepsi menjadi alasan utama mengapa pengguna tidak selalu menyadari aktivitas penyadapan.
Pakar keamanan siber Alfons Tanujaya menjelaskan bahwa penyadapan melalui jaringan operator tidak mengubah kondisi perangkat target.
“Karena penyadapan terjadi di jaringan operator, tidak ada perubahan apapun di perangkat yang disadap,” kata Alfons kepada Katadata.co.id, Rabu (4/11/2026).
Artinya, pengguna tidak selalu menemukan aplikasi asing, baterai boros, atau perubahan kinerja ponsel.
Karena itu, pemeriksaan aplikasi saja tidak cukup untuk memastikan keamanan komunikasi. Penyadapan berbasis jaringan membutuhkan pengawasan pada sisi infrastruktur telekomunikasi.
Berbeda dengan Pegasus yang Menyusup ke Perangkat
LIMS kerap dibandingkan dengan Pegasus, perangkat lunak mata-mata yang dikembangkan perusahaan teknologi asal Israel, NSO Group.
Keduanya memiliki pendekatan berbeda. LIMS bekerja melalui infrastruktur jaringan telekomunikasi, sedangkan Pegasus menargetkan perangkat yang menjadi sasaran.
Jika Pegasus berhasil menginfeksi ponsel, spyware tersebut dapat mengakses informasi dari dalam perangkat. Kemampuannya dapat mencakup pesan, kontak, hingga fungsi mikrofon dan kamera.
Sebaliknya, LIMS tidak otomatis memberikan akses terhadap seluruh isi perangkat. Kemampuannya bergantung pada jenis komunikasi, layanan, jaringan, dan sistem keamanan yang digunakan.
Pratama Persadha mengingatkan agar publik tidak terburu-buru mengaitkan kasus penyadapan Presiden dengan spyware tertentu.
“Menyimpulkan penyadapan dilakukan dengan spyware tertentu adalah lompatan yang tidak berdasar,” jelas Pratama kepada detikINET, Rabu (4/11/2026).
Apakah Semua Komunikasi Bisa Dibaca?
Kemampuan intersepsi melalui jaringan operator tidak berarti seluruh komunikasi digital otomatis terbuka.
Teknologi enkripsi, khususnya end-to-end encryption, dapat membatasi akses terhadap isi pesan. Dalam layanan seperti WhatsApp, pesan terenkripsi sehingga operator jaringan tidak otomatis memperoleh isi percakapan dalam bentuk terbaca.
Namun, informasi tertentu seperti waktu koneksi dan karakteristik lalu lintas komunikasi bisa memiliki tingkat keterlihatan berbeda. Hal ini bergantung pada layanan dan data yang tersedia.
Karena itu, intersepsi jaringan tidak bisa disamakan dengan kemampuan mengambil seluruh isi ponsel. Akses terhadap perangkat dan akses terhadap komunikasi melalui jaringan merupakan dua persoalan berbeda.
Kasus Prabowo Memunculkan Pertanyaan Pengawasan
Dalam konferensi pers pada 3 November 2026, Kabareskrim Polri Komjen Asep Safrudin mengungkap dugaan penyalahgunaan server LIMS.
Menurut Asep, sejumlah nomor telepon diduga masuk ke server tanpa verifikasi. Penyadapan juga tidak berkaitan dengan proses penyelidikan maupun penyidikan yang sah.
“Terdapat beberapa nomor tersebut dimasukkan ke server LIMS atau Lawful Interception Management System tanpa melalui verifikasi,” kata Asep.
Kasus ini memperlihatkan bahwa persoalan penyadapan tidak hanya berkaitan dengan kecanggihan teknologi. Pengawasan terhadap pihak yang memiliki akses juga menjadi persoalan penting.
Pratama Persadha menekankan perlunya pengawasan yang sebanding dengan besarnya kewenangan penyadapan.
“Satu prinsip yang harus dipegang: semakin besar kewenangan seseorang mengawasi komunikasi masyarakat, semakin kuat pengawasan yang harus diberlakukan terhadap orang itu,” tegasnya.
Dengan demikian, keamanan komunikasi masyarakat tidak cukup bergantung pada perlindungan ponsel masing-masing. Pengawasan terhadap infrastruktur operator dan kewenangan aparat juga membutuhkan kontrol yang ketat.
