SUARAMALANG.COM, Jakarta – Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamenkomdigi) Nezar Patria mendorong setiap instansi pemerintah memanfaatkan kecerdasan artifisial atau artificial intelligence (AI) untuk mempercepat pelayanan publik. Setiap unit diminta mengidentifikasi sedikitnya satu layanan yang waktu tunggunya dapat dipangkas dari hitungan minggu menjadi hitungan hari sebelum akhir kuartal IV 2026.
Tantangan tersebut disampaikan Nezar dalam pelatihan AI Value Chain: Indonesia’s Strategy in the AI Supply Chain as a Middle Power yang diikuti secara daring dari Jakarta Pusat, Jumat (30/10/2026).
Menurut Nezar, penerapan AI di lingkungan pemerintahan harus berorientasi pada manfaat nyata bagi masyarakat. Teknologi ini dapat dimanfaatkan untuk mempercepat pemrosesan dokumen, mempermudah pengurusan perizinan, meningkatkan layanan warga, serta mendukung kepatuhan terhadap regulasi.
“Sebelum kuartal ini berakhir, tentukan satu layanan di unit Anda di mana AI dapat memangkas waktu tunggu dari hitungan minggu menjadi hitungan hari,” tegas Nezar.
AI Harus Menghasilkan Perubahan Nyata
Nezar menegaskan, pemanfaatan AI tidak boleh berhenti pada demonstrasi teknologi atau proyek percontohan yang tidak memberikan perubahan terhadap kualitas pelayanan publik. Instansi pemerintah perlu mengidentifikasi hambatan dalam proses pelayanan, memahami kebutuhan masyarakat, kemudian menentukan bagian pekerjaan yang dapat dipercepat dengan teknologi.
Ia juga mengingatkan risiko kesenjangan antara lembaga yang mampu mengadopsi AI dan institusi yang masih mengandalkan sistem lama. Ketertinggalan dalam pemanfaatan teknologi dinilai dapat mengurangi efektivitas lembaga publik dalam menjalankan tugasnya.
Menurut Nezar, sektor swasta yang telah memanfaatkan AI berpotensi memberikan layanan administratif secara lebih efisien dibandingkan instansi pemerintah, termasuk dalam pengurusan dokumen dan perizinan. Kondisi tersebut menjadi pengingat bagi pemerintah untuk mempercepat transformasi digital.
“Tidak mengadopsi AI bukanlah pilihan yang wajar. Itu adalah sebuah keputusan untuk mengalami kemunduran,” katanya.
Karena itu, setiap instansi perlu memulai transformasi berbasis AI dari persoalan pelayanan yang bisa ditangani secara cepat dan terukur. Hasil penerapan teknologi perlu dilihat dari perubahan nyata, terutama dalam efisiensi proses dan waktu yang dibutuhkan masyarakat untuk memperoleh layanan.
Pengalaman Praktis Jadi Kunci Transformasi
Nezar menilai kemampuan menggunakan AI dalam pekerjaan sehari-hari merupakan bagian penting dalam membangun kesiapan kelembagaan. Pemerintah tidak cukup hanya memiliki dokumen strategi atau kebijakan jika belum mampu menerapkan teknologi untuk menyelesaikan persoalan konkret.
Ia menekankan bahwa pemahaman mengenai strategi AI perlu dibangun melalui pengalaman penerapan langsung, bukan sekadar perencanaan di atas kertas.
“Pemahaman mengenai strategi lahir dari penerapan nyata, bukan sekadar dari dokumen kebijakan,” jelasnya.
Melalui pendekatan tersebut, instansi pemerintah diharapkan dapat mengembangkan penggunaan AI yang lebih relevan dengan kebutuhan masyarakat. Target pemangkasan waktu tunggu menjadi salah satu langkah untuk mendorong transformasi digital yang hasilnya dapat dirasakan langsung oleh warga.
