SUARAMALANG.COM, Jakarta – Pemerintah Kabupaten Malang memperkuat koordinasi dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) untuk pengembangan pariwisata berbasis lingkungan di kawasan Pantai Balekambang melalui audiensi yang digelar di Gedung Manggala Wanabakti, Jakarta Pusat, Selasa (28/4/2026).
Audiensi yang dipimpin Bupati Malang Drs. H. M. Sanusi, M.M., didampingi Sekretaris Daerah Dr. Ir. Budiar, M.Si., tersebut menjadi langkah strategis dalam memperoleh kepastian hukum terkait rencana pemanfaatan kawasan hutan di destinasi wisata unggulan Kabupaten Malang.
Pariwisata Balekambang dan Kepastian Pemanfaatan Kawasan Hutan
Pertemuan dengan Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan (PKTL) KLHK ini menitikberatkan pada sinkronisasi kebijakan antara pemerintah daerah dan pusat. Fokus utamanya adalah memastikan bahwa pengembangan Pantai Balekambang tetap selaras dengan regulasi kehutanan serta prinsip keberlanjutan lingkungan.
Kehadiran perwakilan Ditjen PKTL KLHK, Herban Heryandana, memperkuat proses koordinasi teknis terkait tata kelola kawasan hutan yang akan dimanfaatkan sebagai bagian dari pengembangan destinasi wisata.
Dalam forum tersebut, Bupati Malang menegaskan komitmen daerah untuk mengoptimalkan potensi pesisir tanpa mengabaikan aspek konservasi. “Kami berkomitmen mengembangkan potensi Pantai Balekambang dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” ujarnya, Selasa (28/4/2026).
Sinergi KLHK dan Pemkab Malang untuk Pariwisata Berkelanjutan
Langkah koordinatif ini mencerminkan pendekatan pembangunan pariwisata yang tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menjaga keseimbangan ekologi. Pariwisata Balekambang dinilai memiliki potensi besar sebagai destinasi unggulan yang mampu menarik wisatawan sekaligus memberdayakan masyarakat lokal.
Melalui sinergi dengan KLHK, Pemerintah Kabupaten Malang berharap dapat menghadirkan model pengelolaan kawasan hutan yang produktif dan berkelanjutan. Hal ini mencakup aspek legalitas, tata ruang, hingga mekanisme pengawasan lingkungan.
Selain itu, penguatan koordinasi ini juga menjadi bagian dari upaya mengurangi risiko konflik pemanfaatan lahan, sekaligus memastikan setiap pengembangan berjalan sesuai prinsip tata kelola yang baik.
Pada akhirnya, pengembangan pariwisata berbasis lingkungan di Balekambang tidak hanya bertujuan meningkatkan daya tarik wisata, tetapi juga menciptakan manfaat ekonomi yang inklusif bagi masyarakat sekitar. Dengan dukungan kebijakan yang tepat, kawasan ini diharapkan mampu menjadi contoh integrasi antara konservasi dan pembangunan daerah.
