SUARAMALANG.COM, Kabupaten Malang – Pemerintah Kabupaten Malang menorehkan capaian penting dalam tata kelola pemerintahan tahun ini. Kemendagri menetapkan daerah tersebut sebagai wilayah dengan kinerja tinggi.
Penghargaan itu diumumkan saat peringatan Hari Otonomi Daerah ke-30, Senin (27/4/2026). Agenda berlangsung di Plaza Kemendagri, Jakarta.
Penilaian mengacu pada hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) Tahun 2025. Selain kinerja, aspek kedisiplinan pelaporan juga mendapat sorotan.
Bupati Terima Langsung Penghargaan
Bupati Malang, HM Sanusi, hadir langsung menerima penghargaan tersebut. Ia mengikuti upacara yang dipimpin Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiarto.
“Alhamdulillah, apresiasi ini menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kualitas kinerja pemerintahan,” ujar Sanusi.
Ia menilai capaian tersebut lahir dari kerja bersama seluruh perangkat daerah. Konsistensi menjadi faktor penting dalam menjaga kualitas kinerja.
Kerja Kolektif Perangkat Daerah
Sanusi menegaskan peran strategis seluruh organisasi perangkat daerah (OPD). Mereka dinilai berhasil menjaga ritme pelaporan secara rutin dan tepat waktu.
“Saya berterima kasih kepada seluruh perangkat daerah yang konsisten menyampaikan laporan sebagai bentuk pertanggungjawaban,” katanya.
Menurutnya, pelaporan yang tertib bukan sekadar kewajiban administratif. Hal itu menjadi fondasi dalam membangun sistem pemerintahan yang sehat.
Transparansi Jadi Fokus Utama
Ia menekankan pentingnya transparansi dalam tata kelola pemerintahan. Pelaporan kinerja menjadi instrumen penting untuk menjaga akuntabilitas.
“Ini bagian dari upaya meningkatkan kepercayaan publik,” jelasnya.
Selain itu, kualitas layanan kepada masyarakat ikut terdorong melalui sistem pelaporan yang baik. Pemerintah daerah dapat lebih cepat melakukan evaluasi.
Momentum Evaluasi Otonomi Daerah
Peringatan Hari Otonomi Daerah ke-30 mengangkat tema “Dengan Otonomi Daerah Kita Wujudkan Asta Cita”. Tema ini menekankan pentingnya sinergi pusat dan daerah.
Dalam amanatnya, Bima Arya menyampaikan pesan Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian. Ia menegaskan bahwa otonomi daerah harus terus disempurnakan.
“Kewenangan ini menjadi pembeda dengan era sebelumnya. Prosesnya panjang dan harus terus dievaluasi,” ujar Bima Arya.
Otonomi Daerah Terus Berkembang
Pemerintah pusat menilai otonomi daerah sebagai sistem yang dinamis. Setiap daerah dituntut adaptif terhadap perubahan.
Evaluasi berkala menjadi langkah penting untuk menjaga kualitas pemerintahan. Termasuk melalui instrumen seperti EPPD.
Dengan capaian ini, Pemkab Malang memperkuat posisinya sebagai daerah dengan tata kelola yang baik. Ke depan, tantangan peningkatan layanan publik tetap menjadi fokus utama.
