SUARAMALANG.COM, JAKARTA – Pemerintah merancang defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2027 sebesar 2,4 persen terhadap produk domestik bruto (PDB), turun dari estimasi sekitar 2,85 persen pada 2026. Target tersebut menjadi bagian dari strategi menjaga kredibilitas anggaran melalui efisiensi belanja, pengelolaan pendapatan yang terukur, dan penguatan integritas di lingkungan Kementerian Keuangan.
Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyampaikan strategi tersebut dalam wawancara di Gedung AA Maramis, Jakarta, Rabu (7/10/2026). Ia menegaskan bahwa APBN harus dikelola secara transparan dan bertanggung jawab agar tetap mendapat kepercayaan masyarakat maupun komunitas internasional.
“Pemerintah Republik Indonesia itu adalah pemerintah yang harus bisa dipercaya oleh semua pihak. Dipercaya oleh rakyatnya, dipercaya oleh komunitas internasional. APBN sebagai alatnya juga harus bisa dipercaya,” ujar Suahasil.
Defisit Turun, Belanja Prioritas Tetap Dijaga
Menurut Suahasil, APBN yang kredibel tidak hanya bergantung pada pengelolaan pendapatan dan belanja yang tertib, tetapi juga pada kemampuan pemerintah membiayai kebutuhan masyarakat secara efektif.
Ia menegaskan bahwa kebijakan belanja tetap dirancang ekspansif, tetapi harus terukur dan tidak berlebihan. Anggaran diarahkan untuk menjaga pelayanan publik, mendukung operasional pemerintahan yang efisien, mempertahankan perlindungan sosial, serta membiayai infrastruktur dasar, perdesaan, dan sosial.
“Terukur, bukan jor-joran, tetapi memang belanja yang dimaksudkan untuk bisa menyentuh kehidupan masyarakat,” jelasnya.
Suahasil juga mengatakan efisiensi anggaran dilakukan sepanjang tahun pelaksanaan APBN, bukan melalui pemotongan mendadak ketika penerimaan negara berfluktuasi. Pemerintah tetap memprioritaskan program nasional di delapan bidang utama.
Dalam pelaksanaannya, program Badan Gizi Nasional diarahkan untuk mengoptimalkan operasional tanpa mengurangi kualitas layanan dan ketepatan sasaran. Sementara itu, penyaluran anggaran untuk Koperasi Desa Merah Putih dan Kampung Nelayan disebut perlu mengikuti tata kelola yang baik agar manfaatnya dirasakan masyarakat daerah.
Pembiayaan Negara dan Integritas Kemenkeu Jadi Perhatian
Selain efisiensi belanja, pemerintah menyiapkan strategi pembiayaan melalui diversifikasi portofolio surat utang, baik dalam rupiah maupun valuta asing.
Suahasil menilai penjualan Surat Berharga Negara (SBN) ritel, seperti Obligasi Negara Ritel (ORI) dan Savings Bond Ritel (SBR), kepada investor domestik dapat memberikan manfaat bagi masyarakat Indonesia. Pembayaran imbal hasil kepada investor dalam negeri menjadi salah satu pertimbangan dalam strategi tersebut.
Di sisi lain, Suahasil menekankan pentingnya menjaga integritas pegawai Kementerian Keuangan. Ia menyatakan penguatan integritas akan terus dilakukan di setiap kantor pelayanan untuk mencegah korupsi dan pelanggaran etika.
“Kita tidak akan memberi ruang kepada pencederaan integritas, korupsi, dan hal-hal yang tidak baik yang dilakukan oleh seluruh pegawai Kementerian Keuangan,” tegasnya.
Target defisit 2,4 persen terhadap PDB pada 2027 menunjukkan arah kebijakan fiskal yang ingin ditempuh pemerintah. Realisasi target tersebut akan bergantung pada perkembangan penerimaan negara, pelaksanaan belanja, dan pengelolaan pembiayaan sepanjang tahun anggaran.
