SUARAMALANG.COM, JAKARTA – Pemerintah masih memusatkan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Tengah dan Sumatra Selatan. Berdasarkan laporan dalam rapat terbatas yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto pada Senin (12/10/2026) malam, sekitar 639 hektare lahan di enam provinsi terdampak masih dalam proses pemadaman.
Pemerintah mengerahkan lebih dari 60.177 personel gabungan untuk memadamkan kebakaran, didukung operasi udara menggunakan helikopter dan pesawat water bombing. Meski tingkat keberhasilan pemadaman rata-rata dilaporkan mencapai lebih dari 80 persen dari luas lahan yang baru terbakar setiap hari, upaya pengendalian masih berlanjut di sejumlah wilayah.
Presiden Prabowo meminta seluruh sumber daya dikerahkan secara optimal untuk mempercepat pemadaman dan mencegah kebakaran meluas. Rapat berlangsung secara hybrid dari Istana Merdeka, Jakarta, dengan melibatkan sejumlah pejabat kementerian, TNI, Polri, BNPB, serta pimpinan daerah terdampak.
Pemerintah Perkuat Operasi Darat dan Udara
Penanganan karhutla mengandalkan operasi darat, pemadaman melalui udara, dan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC). Pemerintah mengoptimalkan OMC untuk memanfaatkan pertumbuhan awan hujan, seiring perkiraan awal musim hujan mulai merata pada pertengahan hingga akhir Oktober 2026.
Laporan pemerintah menyebut kondisi di Riau, Kalimantan Barat, Jambi, dan Kalimantan Selatan menunjukkan perkembangan yang lebih baik. Sementara itu, Kalimantan Tengah dan Sumatra Selatan masih menjadi prioritas penanganan.
Menteri Luar Negeri Arrmanatha Nasir sebelumnya menyampaikan bahwa Indonesia telah mengerahkan lebih dari 60.000 personel serta 48 helikopter dan pesawat untuk mendukung penanganan karhutla, termasuk melalui water bombing dan modifikasi cuaca.
Arrmanatha juga telah berkomunikasi dengan Menteri Luar Negeri Malaysia Mohamad Hasan untuk menjelaskan langkah penanganan kebakaran di Sumatra dan Kalimantan. Komunikasi tersebut menindaklanjuti pembicaraan Presiden Prabowo dengan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim.
Pemerintah berharap kondisi cuaca yang diperkirakan memasuki musim hujan dapat membantu meredakan kebakaran. Namun, pemadaman tetap menjadi prioritas agar titik kebakaran tidak meluas.
Pemerintah Belum Tetapkan Karhutla sebagai Bencana Nasional
Di tengah upaya pemadaman, pemerintah belum berencana menetapkan karhutla sebagai bencana nasional. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Dudung Abdurachman mengatakan pemerintah masih mampu menangani kebakaran yang terjadi.
“Belum, belum. Masih mampu kita mengatasi,” kata Dudung di Kompleks Istana Kepresidenan, Senin (12/10/2026).
Dudung juga menyatakan pemerintah belum membahas permintaan bantuan dari negara lain bersama Presiden Prabowo. Ia menegaskan bahwa pemerintah berkomitmen menyelesaikan persoalan karhutla secepat mungkin.
Keputusan untuk tidak menetapkan status bencana nasional tersebut disampaikan ketika operasi pemadaman masih berlangsung di sejumlah provinsi. Pemerintah tetap mengandalkan pengerahan personel, dukungan udara, dan modifikasi cuaca untuk mengendalikan kebakaran.
Perkembangan penanganan dalam beberapa hari ke depan akan menjadi perhatian, terutama untuk melihat apakah operasi di Kalimantan Tengah dan Sumatra Selatan mampu menekan luas lahan yang masih terbakar. Pemerintah juga perlu memastikan upaya pemadaman berjalan efektif hingga kebakaran benar-benar terkendali.
