SUARAMALANG.COM, Jakarta – Keterjangkauan harga pangan dan kemampuan pemerintah daerah membiayai pelayanan publik menjadi sorotan dalam evaluasi dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Anggota DPR RI Mardani Ali Sera menilai capaian ketahanan pangan perlu diikuti dengan upaya menjaga harga kebutuhan pokok, sementara kebijakan anggaran daerah dan pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) perlu terus dievaluasi.
Catatan tersebut disampaikan Mardani dalam diskusi Dialektika Demokrasi bertema “Mengupas Dua Tahun Pemerintahan Prabowo, Kebijakan yang Berpihak pada Rakyat, Ekonomi Kuat, hingga Kemandirian Nasional” di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (22/10/2026).
Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu menegaskan, evaluasi pemerintah harus dilakukan secara objektif dengan mengakui capaian sekaligus mengidentifikasi persoalan yang masih perlu dibenahi. Menurutnya, kebijakan publik harus berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
Ketahanan Pangan Perlu Diikuti Harga Terjangkau
Mardani mengapresiasi capaian pemerintah dalam menjaga produksi beras, ketersediaan pupuk, serta kebijakan yang memungkinkan Indonesia tidak mengimpor beras. Namun, ia mengingatkan bahwa keberhasilan ketahanan pangan tidak cukup hanya dilihat dari ketersediaan komoditas tersebut.
Menurut Mardani, akses masyarakat terhadap pangan bergizi dengan harga terjangkau juga harus menjadi perhatian, terutama untuk daging dan sumber protein hewani lainnya.
“Di beras sudah oke, tetapi di daging kita masih jauh,” ujarnya.
Ia turut menyoroti penguasaan cadangan beras oleh Perum Bulog yang, berdasarkan pemaparannya, masih berkisar 14–15 persen. Mardani menilai penguatan peran negara dalam pengelolaan dan distribusi bahan pokok perlu dipertimbangkan agar stabilitas harga dapat dirasakan hingga tingkat konsumen.
Dalam pemaparannya, ia juga menyebut harga beras di tingkat konsumen mencapai Rp15.000 per kilogram. Kondisi harga pangan, menurutnya, berkaitan dengan kemampuan masyarakat memenuhi kebutuhan gizi sehari-hari dan perlu menjadi bagian dari evaluasi kebijakan pemerintah.
“Untuk bahan pokok, dominasi negara perlu diperbesar. Kalau perlu, ada proteksi negara karena ini menyangkut stunting dan persoalan gizi masyarakat,” kata anggota DPR dari daerah pemilihan Jakarta Timur tersebut.
Anggaran Daerah dan Tata Kelola MBG Jadi Catatan
Persoalan lain yang disoroti Mardani adalah kebijakan Transfer ke Daerah (TKD). Ia menilai keterbatasan ruang fiskal berpotensi menyulitkan pemerintah daerah membiayai program prioritas, memenuhi kebutuhan belanja pegawai, dan menjaga kualitas pelayanan publik.
Mardani juga mengaitkan persoalan tersebut dengan pengangkatan sekitar 1,3 juta pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK). Menurutnya, kebutuhan belanja pegawai harus diperhitungkan bersama kemampuan keuangan daerah agar tidak mengurangi kapasitas pemerintah daerah dalam memenuhi kebutuhan masyarakat.
Karena itu, ia meminta pembagian anggaran antara pemerintah pusat dan daerah dievaluasi dengan mempertimbangkan prinsip otonomi daerah. Desentralisasi, menurut Mardani, perlu didukung alokasi anggaran yang adil dan sesuai dengan kebutuhan daerah.
“NKRI harus terlihat juga dari keadilan dalam anggaran,” tegasnya.
Di sisi lain, Mardani menilai program MBG memiliki tujuan penting dalam mendukung pemenuhan gizi masyarakat. Namun, program berskala besar tersebut membutuhkan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan yang memadai, disertai tata kelola anggaran yang transparan serta akuntabel.
Ia mendorong pemerintah tetap membuka ruang bagi kritik dan masukan masyarakat untuk memperbaiki pelaksanaan program. Pengawasan, menurutnya, bukan berarti menolak kebijakan pemerintah, melainkan memastikan program strategis berjalan sesuai tujuan dan manfaatnya benar-benar dirasakan oleh kelompok sasaran.
Bagi Mardani, evaluasi dua tahun pemerintahan Prabowo perlu berujung pada perbaikan kebijakan yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat, mulai dari keterjangkauan pangan hingga pemerataan anggaran dan kualitas pelayanan dasar.
