SUARAMALANG.COM, Lamongan – Praktik penimbunan BBM subsidi kembali terbongkar di Kabupaten Lamongan. Kali ini, pelaku memanfaatkan celah dari sektor pertanian.
Dua warga Kecamatan Ngimbang nekat menyalahgunakan surat rekomendasi resmi. Dokumen itu seharusnya untuk kebutuhan alat mesin pertanian.
Penangkapan Berawal dari Penyelidikan
Satreskrim Polres Lamongan mengendus kejanggalan distribusi BBM sejak beberapa waktu terakhir. Penyelidikan intensif akhirnya mengarah pada dua tersangka.
Kasat Reskrim Polres Lamongan AKP Rizky Akbar Kurniadi memastikan keduanya telah diamankan. Polisi langsung menahan mereka di rutan Polres.
“Kita amankan 2 tersangka dan melakukan penahanan,” ujar Rizky, Kamis (16/4/2026).
Surat Resmi Disalahgunakan
Pelaku menggunakan Surat Keterangan dari Dinas Pertanian sebagai alat utama. Surat itu berisi rekomendasi pembelian BBM subsidi jenis Solar dan Pertalite.
Namun, keduanya justru menimbun BBM tersebut. Mereka kemudian menjualnya kembali ke masyarakat dengan harga nonsubsidi.
“Modus tersangka adalah memanfaatkan surat keterangan Dinas Pertanian,” tegas Rizky.
Beroperasi Sejak 2025
Hasil pemeriksaan sementara menunjukkan aksi ini bukan baru terjadi. Keduanya telah menjalankan praktik tersebut sejak Oktober 2025.
Selama berbulan-bulan, mereka leluasa memanfaatkan kuota subsidi. Aktivitas ilegal itu baru terhenti pada April 2026.
Untung Harian Menggiurkan
Meski tergolong skala rumahan, keuntungan yang diraih cukup besar. Setiap hari, pelaku mampu meraup laba bersih hingga Rp250 ribu.
Keuntungan itu berasal dari selisih harga BBM subsidi dan nonsubsidi. Praktik ini jelas merugikan negara dan masyarakat.
Barang Bukti Disita Polisi
Dalam penggerebekan, polisi menemukan ratusan liter BBM. Total ada sekitar 500 liter campuran Solar dan Pertalite.
BBM tersebut disimpan dalam jeriken besar di rumah tersangka. Semua barang bukti kini diamankan untuk proses hukum.
Ancaman Kelangkaan BBM
Polisi menilai praktik ini berpotensi memicu kelangkaan BBM di daerah. Apalagi kondisi global sedang memanas akibat kenaikan harga minyak dunia.
Rizky menegaskan penindakan ini juga mendukung kebijakan pemerintah. Upaya ini penting untuk menjaga distribusi energi tetap tepat sasaran.
“Ini bentuk dukungan terhadap program pemerintah,” pungkasnya.
