SUARAMALANG.COM, Jakarta – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI akan mulai memproses berbagai usulan untuk menindaklanjuti putusan Mahkamah Agung (MA) terkait surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka pada Selasa (10/11/2026).
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, pembahasan selama ini masih berlangsung secara informal karena DPR sedang menjalani masa reses. Setelah masa sidang dibuka kembali, aspirasi dari berbagai pihak dapat diproses melalui mekanisme kelembagaan.
“Ya, kan besok itu baru pembukaan masa sidang, sehingga proses-proses yang tentunya baru bisa berjalan kalau masa sidang DPR RI kemudian sudah berjalan,” kata Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (9/11/2026).
Dasco mengungkapkan, DPR telah menerima sejumlah usulan terkait polemik dokumen pendidikan Gibran. Masukan tersebut berasal dari organisasi masyarakat sipil hingga anggota DPR dari berbagai fraksi.
Menurutnya, aspirasi tersebut perlu disampaikan melalui forum resmi agar dapat ditindaklanjuti sesuai mekanisme yang berlaku di parlemen.
“Nah, oleh karena itu, kami mungkin menunggu setelah besok masa sidang untuk apa yang terjadi pada saat ini nanti pada waktunya akan disikapi oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia,” ujarnya.
MA Batalkan Surat Penyetaraan Pendidikan Gibran
Polemik ini mencuat setelah MA mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan pengacara Subhan Palal terhadap surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA Gibran.
Putusan tersebut tercatat dalam perkara Nomor 742 K/TUN/2026 yang diputus pada Jumat (30/10/2026).
Dalam amar putusannya, MA membatalkan putusan pengadilan sebelumnya dan mengabulkan seluruh gugatan penggugat. Salah satu konsekuensinya, Surat Keterangan Nomor 9149/D.D1/KS/2019 yang diterbitkan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah pada 6 Agustus 2019 dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum. <Cite refs={[“turn214343search5″,”turn214343search9″,”turn214343search12”]}/>
Surat tersebut berkaitan dengan penyetaraan pendidikan Gibran setelah menempuh pendidikan di luar negeri.
Dalam gugatannya, Subhan Palal meminta agar surat keterangan tersebut dinyatakan tidak sah, ditarik dari pihak yang menguasainya, dan dimusnahkan. MA mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan.
DPR Tunggu Mekanisme Pembahasan Resmi
Putusan MA tersebut kemudian memunculkan berbagai aspirasi agar DPR mengambil langkah sesuai kewenangan lembaga legislatif.
Dasco mengatakan, sejumlah pihak telah meminta agar persoalan tersebut dibahas melalui mekanisme resmi DPR. Namun, selama masa reses, komunikasi yang berlangsung belum memasuki tahap pembahasan formal.
DPR kini menunggu dimulainya masa sidang untuk menentukan mekanisme tindak lanjut terhadap berbagai masukan yang telah diterima.
Dengan demikian, proses yang dijadwalkan mulai berjalan pada 10 November merupakan tahap awal penanganan aspirasi di parlemen. Belum ada keputusan DPR mengenai bentuk tindak lanjut maupun konsekuensi lebih lanjut dari putusan MA tersebut.
