Oleh: Abdul Qodir, .SH, Ketua Fraksi PDI-Perjuangan DPRD Kabupaten Malang Pembangunan Alun-Alun Kepanjen bukan proyek selera, bukan pula hiasan janji politik. Ia adalah perintah hukum yang tertulis tegas dalam RPJMD Kabupaten Malang Tahun 2025–2030, sebuah dokumen perencanaan yang berstatus Peraturan Daerah dan mengikat seluruh jajaran birokrasi. Pertanyaannya kini bukan lagi apakah perlu dibangun, melainkan mengapa…
Lihat Berdasarkan Tanggal
Paradoks Board of Peace: Ujian Nyata Pemerintah Daerah di Tengah Depresiasi Rupiah dan Tarik-Menarik Investasi
Oleh: Asep Dana Saputra, S.T., S.E., M.M., Dosen Manajemen STIE PEMNAS Malang Keterlibatan Indonesia dalam Board of Peace (BoP) bentukan Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada awal 2026 bukan sekadar langkah diplomatik simbolik. Keputusan ini lahir di tengah tekanan ekonomi yang nyata, ketika nilai tukar Rupiah terperosok hingga kisaran Rp16.900–Rp17.000 per dolar AS pada Januari…
Pilkada Langsung Vs Dprd: Menimbang Ulang Demokrasi Dalam Bingkai Konstitusionalisme Fungsional
Oleh: H.Moh. Anwar Sanusi, S.AP. Anggota DPRD Kabupaten Sampang Siklus lima tahunan ini kembali menjadi tajuk ruang publik kita. Seperti sebuah kaset rusak yang diputar berulang-ulang, perdebatan klasik mengenai mekanisme pemilihan kepala daerah kembali menyeruak ke permukaan. Narasi yang dibangun pun seolah tak pernah beranjak dari dikotomi usang: apakah kita harus mempertahankan pemilihan langsung yang…
Kreator Digital Antara Jam Kerja, Prestise dan Penghasilan yang Tidak Sebanding
SUARAMALANG.COM–Dimasa sekarang semua orang ingin menjadi konten kreator, semua ingin dikenal, viral di sosial media dan cerita sukses di media sosial. Namun sayangnya kenyataannya berbeda, dibalik layar banyak kreator bekerja setiap hari tanpa kepastian penghasilan. Platform tumbuh dengan cepat dan mengahruskan para Kreator menyesuaikan diri terus. Realita yang terjadi di lapangan yang sering dialami pada…
Segarkan Diskursus Pembangunan, Magister Sosiologi Mengadakan Kuliah Pakar
SUARAMALANG.COM, Kota Malang – Isu pembangunan negara berkembang dikupas tuntas dalam Kuliah Tamu Awal Tahun Magister Sosiologi UMM. Bertempat di GKB IV, Universitas Muhammadiyah Malang, Sabtu lalu ( 10/01/2026). Acara yang menggandeng praktisi kebijakan Kota Malang dan mahasiswa internasional serta guru-guru Sosiologi yang tergabung dalam MGMP (Musyawarah Guru Mata Pelajaran) Sosiologi Kabupaten Malang dan MGMP…
Pakar Internasional UB: Intervensi AS dan Penangkapan Maduro Bisa Rusak Tatanan Hukum Dunia
SUARAMALANG.COM, Kota Malang— Ketegangan antara Amerika Serikat dan Venezuela kembali menjadi sorotan dunia setelah operasi militer AS yang berujung pada penangkapan Presiden Venezuela Nicolás Maduro. Peristiwa yang terjadi awal Januari 2026 itu menuai pro dan kontra internasional serta memicu kekhawatiran serius soal masa depan hukum internasional. Pakar Hubungan Internasional Universitas Brawijaya (UB), Yusli Effendi, S.IP.,…
Industri Kreatif: Bukan Hiburan, tapi Penggerak Ekonomi Baru
SUARAMALANG.COM, Kota Malang–Selama bertahun-tahun, industri kreatif kerap ditempatkan di pinggir pembahasan ekonomi nasional. Sektor ini sering dipandang sebatas hiburan, urusan seni, atau aktivitas anak muda yang belum tentu menghasilkan. Padahal, di tengah perlambatan ekonomi global dan ketergantungan pada komoditas tradisional, industri kreatif justru menunjukkan daya tahan dan kontribusi nyata bagi perekonomian Indonesia. Data pemerintah mencatat,…
Perempuan, Tenda Pengungsian, Dan Akses Air Yang Jarang Tersentuh
Oleh: Dr. Fidela Dzatadini Wahyudi, S.Sosio, M.Sos Dosen Prodi Ilmu Hukum Universitas Cipta Wacana Malang Di tenda-tenda pengungsian Aceh dan Sumatera Utara, air bersih bukan lagi kebutuhan sehari-hari yang tersedia, tetapi sebuah perjuangan yang menguras tenaga, waktu, dan harapan — terutama bagi perempuan yang harus menjaga keluarga di tengah krisis yang tak berujung. Banjir besar…
Soal Anggaran Renovasi Rumdin Rp 2,4 M Wali Kota & Wawali Malang, AWAS Solidarity: Pemborosan Tidak Berguna untuk Masyarakat
Terkait dengan anggaran renovasi rumah dinas Walikota dan wakil walikota Malang senilai 2,4 miliar rupiah, menurut lembaga pemerhati publik AWAS Solidarity, warga berhak bertanya — “Mengapa renovasi rumah dinas pejabat justru menjadi prioritas di tengah berbagai kebutuhan mendesak warga?”. Faktanya : banjir, gorong-gorong, jalan berlubang, pasar besar ,pasar blimbing,pasar gadang kumuh gak dirawat, apa akibat…
PLT Kepala Dinas di Kabupaten Malang Lebih dari Satu Tahun, Diduga Langgar Prinsip Merit System dan Permenpan RB Nomor 15 Tahun 2019
Oleh : Wiwid Tuhu Prasetyanto, S.H., M.H. Advokat/Bupati LIRA Malang Fenomena berlarut-larutnya penunjukan Pelaksana Tugas (PLT) Kepala Dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang kembali menjadi perhatian publik. Berdasarkan hasil kajian yang dilakukan oleh tim pemantau kebijakan public LIRA Kabupaten Malang, kondisi tersebut diduga kuat bertentangan dengan prinsip sistem merit dan ketentuan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan…
Tidak Ada Postingan Lagi.
Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.
