Oleh: Ahmad Alif Riyan Mahdy, S.P., M.P. Dosen lnstitut Pertanian STIPER Yogyakarta Dalam beberapa waktu terakhir, informasi yang beredar di masyarakat Indonesia terus berputar-putar pada hal problematik, yaitu harga bahan pangan pokok yang terus naik, perubahan siklus cuaca yang semakin ekstrem sehingga banyak petani yang gagal panen, serta pemerintah yang terus melakukan impor dengan dalih…
Lihat Berdasarkan Tanggal
Sembilan Alasan Mengapa Muktamar NU Layak Digelar di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambakberas Jombang
Oleh: Dr. H Ahmad Fahrur Rozi Keputusan Rais Aam PBNU bersama Ketua Umum PBNU untuk menyepakati Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambakberas Jombang sebagai lokasi penyelenggaraan Muktamar Nahdlatul Ulama patut kita syukuri dan apresiasi. Kesepakatan ini menunjukkan bahwa kepentingan jam’iyah ditempatkan di atas kepentingan yang lain, sekaligus menjadi ikhtiar untuk menghadirkan Muktamar yang berjalan dengan tertib,…
Sembilan Harapan untuk Ketua Umum PBNU Mendatang
Oleh: Dr. KH. Ahmad Fahrur Rozi* Menjadi Ketua Umum PBNU bukan sekadar memimpin organisasi besar. Amanah itu berarti menjaga warisan luhur para muassis sekaligus menyiapkan Nahdlatul Ulama menghadapi tantangan abad kedua. NU telah tumbuh menjadi organisasi Islam terbesar di dunia. Karena itu, kepemimpinan mendatang tidak cukup hanya menjaga tradisi yang telah diwariskan para ulama, tetapi…
Di Bawah Bayang-Bayang Kejahatan Komersialisasi Jurnal Ilmiah
Oleh: Ahmad Alif Riyan Mahdy, S.P., M.P. Dosen lnstitut Pertanian STIPER Yogyakarta Dunia akademik dan riset saat ini memang mulai bertransformasi, sebab publikasi ilmiah tidak lagi dipandang hanya sebagai bukti bahwa suatu penelitian itu telah selesai dilaksanakan. Publikasi rasanya sudah menjadi bagian yang melekat erat dari mekanisme birokrasi yang menjadi penentu penilaian kinerja baik itu…
Menyongsong Muktamar NU yang Bermartabat
Oleh: Dr. KH.Ahmad Fahrur Rozi Muktamar adalah forum permusyawaratan tertinggi dalam jam’iyah Nahdlatul Ulama. Karena itu, seluruh proses menuju Muktamar harus dijaga dengan kedewasaan, ketertiban, dan penghormatan penuh terhadap mekanisme organisasi. Perbedaan pandangan mengenai lokasi penyelenggaraan adalah hal yang wajar. Namun setelah Munas dan Konbes di Kediri menetapkan lima lokasi untuk disurvei, tidak sepatutnya polemik…
Menuju Keterwakilan Substantif: Reorientasi Kuota Gender dan Urgensi Kapabilitas di Parlemen Indonesia.
Oleh : Trie Ambarwatie, S.Si., M.Si Kebijakan afirmatif atau affirmative action , yang mengamanatkan kuota keterwakilan perempuan dalam kancah politik, sering kali diagungkan sebagai obat mujarab bagi ketimpangan gender di institusi legislatif. Di Indonesia, regulasi yang mewajibkan partai politik menyertakan minimal 30 persen perempuan dalam daftar calon legislatif telah berjalan selama beberapa siklus pemilu. Namun,…
Menjernihkan Dinamika Penutupan Munas-Konbes NU di Kediri
Oleh: Dr. KH. Ahmad Fahrur Rozi Dinamika yang terjadi pada penutupan Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama (Munas-Konbes NU) di Kediri, Senin (22/6/2026), perlu dijelaskan secara proporsional agar tidak menimbulkan kesalahpahaman maupun framing yang keliru terhadap para kiai, peserta forum, maupun pimpinan sidang. Saya mengikuti secara langsung pembahasan Komisi Organisasi yang membahas…
Membela Kehormatan Pesantren di Tengah Gelombang Stigma Negatif
Oleh: Dr. KH Ahmad Fahrur Rozi Saya lahir tumbuh di pesantren, dibesarkan oleh pesantren, dan mengabdi di pesantren hingga hari ini. Karena itu, saya tidak akan pernah membela pelaku kejahatan di pesantren. Namun saya juga tidak akan tinggal diam ketika kehormatan pesantren dirusak oleh stigma dan generalisasi yang tidak adil. Belakangan ini, setiap kali muncul…
Bila Terjadi Tindak Kejahatan, Jangan Hukum Pesantrennya, Hukum Pelakunya
Oleh: Dr. KH Ahmad Fahrur Rozi Setiap kali terjadi dugaan tindak pidana yang melibatkan seorang kiai, pengasuh, ustaz, atau tokoh agama, selalu muncul suara-suara yang menuntut agar pesantrennya ditutup. Tuntutan seperti ini sekilas tampak tegas, tetapi sesungguhnya bertentangan dengan prinsip keadilan dan logika hukum yang sehat. Saya pernah menyampaikan sikap yang sama ketika muncul usulan…
Ketua PBNU : Main Hakim Sendiri Bukan Syariat dan Bukan Hukum
Oleh: Dr. KH Ahmad Fahrur Rozi Indonesia adalah negara hukum. Karena itu, penegakan hukum tidak boleh dilakukan oleh individu, kelompok masyarakat, maupun organisasi kemasyarakatan (ormas), melainkan oleh aparat negara yang diberi kewenangan berdasarkan undang-undang. Prinsip ini ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017….
Tidak Ada Postingan Lagi.
Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.
