Oleh: Dr. Fidela Dzatadini Wahyudi, S.Sosio, M.Sos
Seruan efisiensi dari negara tidak pernah berhenti di ruang kebijakan, tetapi justru bertransformasi menjadi pengurangan yang paling nyata di meja makan rumah tangga. Negara berbicara tentang penghematan anggaran sebagai rasionalitas fiskal. Namun di banyak rumah, penghematan itu hadir dalam bentuk yang jauh lebih konkret: porsi makan yang lebih kecil, pilihan bahan pangan yang semakin terbatas, dan kebutuhan pribadi yang pelan-pelan ditunda. Paradoks ini jarang tercatat dalam laporan resmi, tetapi hadir dalam keputusan-keputusan kecil yang dijalankan perempuan setiap hari.
Dapur rumah tangga menjadi titik pertama tempat kebijakan ekonomi negara berubah bentuk menjadi pengalaman hidup. Di ruang ini, perempuan memegang peran utama dalam menyesuaikan keterbatasan dengan kebutuhan yang tidak pernah benar-benar berkurang. Ketika istilah efisiensi hadir dalam bahasa kebijakan yang teknis, ia tidak lagi berbentuk angka. Ia berubah menjadi strategi bertahan yang dijalankan berulang, hari demi hari, tanpa banyak pengakuan.
Peran perempuan dalam pengaturan kehidupan sehari-hari tidak dapat dilepaskan dari dinamika ekonomi yang lebih luas. Saat harga kebutuhan pokok meningkat sedangkan pendapatan keluarga tidak berkembang, perempuan sering menjadi pihak pertama yang melakukan penyesuaian. Mereka mengatur ulang prioritas belanja, mengganti pola konsumsi keluarga, dan dalam banyak kasus menunda kebutuhan dirinya sendiri agar kebutuhan anggota keluarga lain tetap terpenuhi.
Kerja semacam ini sering disebut sebagai kerja perawatan atau care work, yaitu seluruh aktivitas yang menjaga agar kehidupan sehari-hari tetap berjalan. Bentuknya sangat konkret: memasak, mengurus anak, merawat anggota keluarga yang sakit, mengatur keuangan kecil rumah tangga, hingga menjaga stabilitas emosional keluarga.
Ketimpangan Pekerjaan
Meski menentukan keberlangsungan hidup, kerja ini tidak dihitung sebagai pekerjaan ekonomi formal. Ia tidak muncul dalam indikator produktivitas nasional, seolah-olah tidak pernah ada. Padahal tanpa kerja ini, aktivitas ekonomi lain tidak akan berjalan stabil.
Ketimpangan dalam distribusi kerja perawatan menunjukkan bahwa beban menjaga kehidupan sehari-hari masih tidak terbagi secara setara dalam struktur sosial. Perempuan tidak hanya menjalankan peran domestik, tetapi juga menjadi pihak yang paling cepat menyerap dampak perubahan ekonomi di tingkat rumah tangga. Ketika tekanan ekonomi muncul, beban penyesuaian tidak berhenti di angka makro, tetapi berpindah ke ruang privat yang pengelola utamanya adalah perempuan.
Dalam konteks ini, kebijakan efisiensi negara tidak hanya dapat dipahami sebagai keputusan teknokratis, tetapi juga sebagai proses sosial yang memiliki dampak tidak langsung. Efisiensi yang terlihat di tingkat anggaran sering kali diikuti oleh peningkatan beban pengelolaan di tingkat keluarga. Dengan kata lain, penghematan di satu sisi dapat berarti penambahan kerja di sisi lain, meskipun tidak pernah tercatat dalam sistem formal.
R.A. Kartini dalam sejarahnya kerap dipahami sebagai simbol perjuangan perempuan dalam pendidikan dan kesetaraan akses ruang publik. Namun dalam konteks sosial hari ini, gagasan Kartini dapat dibaca ulang sebagai pertanyaan tentang bagaimana beban kehidupan dibagi dalam masyarakat modern. Emansipasi tidak hanya soal kesempatan hadir di ruang publik, tetapi juga tentang sejauh mana kerja yang menopang kehidupan sehari-hari diakui sebagai bagian dari sistem sosial yang adil.
Perspektif ini dapat dipahami lebih jauh melalui pemikiran Simone de Beauvoir yang melihat bahwa posisi sosial perempuan dibentuk melalui struktur yang terus berulang, bukan sekadar peran alami. Dalam konteks efisiensi negara, struktur itu tampak dalam cara kerja perawatan tetap dilekatkan secara tidak proporsional pada perempuan, seolah-olah hal tersebut merupakan sesuatu yang wajar, bukan hasil dari pembagian sosial yang bisa diperdebatkan.
Efisiensi Dimaknai Penghematan
Ketika kerja perawatan tidak pernah diakui dalam perhitungan kebijakan, maka terjadi ketimpangan dalam pengakuan atas kontribusi sosial. Negara dapat mencatat efisiensi dalam angka anggaran, tetapi pada saat yang sama beban kehidupan sehari-hari dapat meningkat di tingkat rumah tangga tanpa pernah masuk dalam indikator tersebut. Di titik ini, jarak antara kebijakan dan kehidupan menjadi semakin jelas.
Jika efisiensi hanya dimaknai sebagai penghematan tanpa membaca distribusi dampaknya, maka kebijakan publik berpotensi menciptakan bentuk ketimpangan yang lebih halus dan sulit dikenali. Dalam praktik sosial sehari-hari, akumulasi beban tersebut menyatu dengan rutinitas yang dianggap wajar dalam kehidupan keluarga. Penyesuaian konsumsi, pengelolaan kebutuhan anak, hingga pengaturan ulang prioritas rumah tangga berlangsung sebagai proses yang berulang dan jarang dipersoalkan.
Pada titik ini, perempuan tidak hanya berperan sebagai pelaksana tugas domestik, tetapi juga sebagai pengelola utama stabilitas mikro yang menjaga agar dampak tekanan ekonomi tidak meluas menjadi krisis dalam rumah tangga. Situasi ini menunjukkan bahwa kerja perawatan tidak dapat dipahami semata sebagai urusan privat, melainkan bagian dari mekanisme sosial yang menopang keberlangsungan sistem ekonomi yang lebih luas.
Ketika mekanisme ini terus bekerja tanpa pengakuan yang memadai, maka yang terbentuk bukan hanya ketimpangan dalam distribusi kerja, tetapi juga ketimpangan dalam cara negara memahami kontribusi sosial warganya.
R.A. Kartini dalam konteks hari ini tidak lagi cukup dibaca sebagai simbol keterbukaan akses perempuan ke ruang publik, melainkan sebagai cermin dari cara kerja ketimpangan yang semakin halus dalam kehidupan sehari-hari. Keadilan sosial tidak hanya ditentukan oleh siapa yang bisa masuk ke ruang pendidikan, pekerjaan, atau kebijakan, tetapi juga oleh siapa yang diam-diam mengelola agar kehidupan tetap berjalan ketika sistem ekonomi dan kebijakan bekerja di tingkat makro.
Dalam banyak kasus, keberlanjutan itu ditopang oleh kerja yang tidak pernah sepenuhnya diakui sebagai bagian dari struktur ekonomi, padahal menjadi fondasi bagi stabilitas sosial itu sendiri. Ketika beban tersebut terus melekat secara tidak proporsional pada perempuan, maka yang terjadi bukan sekadar distribusi kerja yang timpang, tetapi juga ketidakseimbangan dalam cara masyarakat mendefinisikan kontribusi.
Di titik ini, yang perlu direnungkan bukan sekadar siapa yang hadir di ruang formal, melainkan bagaimana bisa sistem tetap berjalan ketika kerja perempuan yang menopangnya tidak pernah dihitung sebagai bagian darinya. Jika demikian, sistem seperti apa yang sebenarnya sedang kita pertahankan?
Dr. Fidela Dzatadini Wahyudi, S.Sosio, M.Sos, Dosen Prodi Ilmu Hukum Universitas Cipta Wacana Malang
