SUARAMALANG.COM, Jakarta – Komisi III DPR RI meminta Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto mengungkap seluruh fakta dalam kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto. DPR juga ingin mendalami dugaan rangkaian aktivitas lain yang disebut berkaitan dengan para tersangka dalam perkara tersebut.
Permintaan itu menjadi agenda utama rapat kerja Komisi III DPR bersama Kapolri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/11/2026). Rapat dipimpin Ketua Komisi III DPR Habiburokhman dan dijadwalkan berlangsung mulai pukul 08.30 hingga 12.00 WIB.
Habiburokhman mengatakan, DPR meminta kepolisian membuka secara menyeluruh perkembangan penyidikan, termasuk dugaan keterlibatan pihak lain dan rangkaian perbuatan yang diduga saling berkaitan.
“Hari ini kami minta Kapolri buka semua fakta-fakta soal penyadapan ilegal dan rangkaian perbuatan ilegal kelompok LSP yang diduga saling terkait,” kata Habiburokhman.
Menurutnya, dugaan aktivitas lain yang perlu didalami mencakup surveilans ilegal, pembunuhan karakter, pengondisian opini di media sosial untuk merongrong program pemerintah, hingga penggalangan massa aksi.
Habiburokhman menilai dugaan tersebut perlu diperiksa secara serius untuk mengetahui apakah terdapat keterkaitan dengan perkara penyadapan.
Ia juga menyebut, apabila dugaan rangkaian perbuatan tersebut terbukti, tindakan itu dapat dikaitkan dengan serangan terhadap pemerintahan sebagaimana ketentuan yang disebutnya dalam Pasal 160 KUHP.
Namun, pernyataan tersebut merupakan pandangan Ketua Komisi III DPR mengenai dugaan yang perlu didalami. Penentuan unsur tindak pidana dan pertanggungjawaban pihak-pihak terkait tetap menjadi kewenangan aparat penegak hukum melalui proses pembuktian.
DPR Minta Penanganan Perkara Dibuka Secara Menyeluruh
Rapat kerja tersebut memiliki dua agenda utama. Pertama, meminta penjelasan Kapolri mengenai penegakan hukum terhadap dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo.
Kedua, meminta keterangan mengenai tindakan atau kegiatan lain yang diduga dilakukan maupun dikendalikan oleh para tersangka dalam perkara tersebut.
Sebelumnya, DPR telah menjadwalkan rapat kerja ini sebagai bagian dari fungsi pengawasan terhadap penanganan kasus penyadapan ilegal. Komisi III ingin memperoleh penjelasan mengenai pihak yang diduga memerintahkan penyadapan, motif, serta pertanggungjawaban hukum pihak-pihak yang terlibat.
Dalam perkembangan perkara, Bareskrim Polri telah menetapkan empat orang sebagai tersangka. Mereka masing-masing berinisial LSP, AS, EH, dan SU.
Berdasarkan keterangan Polri yang diberitakan ANTARA, perkara tersebut tidak hanya berkaitan dengan dugaan penyadapan tanpa prosedur, tetapi juga dugaan penghapusan data elektronik dan akses ilegal terhadap sistem elektronik.
Penyidik masih perlu mengungkap konstruksi perkara serta peran masing-masing tersangka melalui proses hukum.
Kapolri Diminta Jelaskan Perkembangan Penyidikan
Rapat kerja Komisi III juga menjadi kesempatan bagi Kapolri untuk menjelaskan langkah kepolisian dalam menangani perkara tersebut, termasuk perkembangan penyidikan dan temuan yang telah diperoleh.
Sebelumnya, Kapolri Suyudi Ario Seto telah membentuk tim khusus untuk mengusut kasus dugaan penyadapan ilegal. Tim tersebut dipimpin Kabareskrim Polri Komjen Asep Safrudin.
Komisi III berharap penanganan perkara dapat berlangsung transparan dan seluruh fakta terungkap, termasuk apabila ditemukan dugaan pelanggaran lain di luar penyadapan.
Pembahasan ini sekaligus menyoroti pentingnya pengawasan terhadap penggunaan kewenangan penyadapan oleh aparat penegak hukum agar tetap sesuai ketentuan, menghormati hak privasi, dan tidak disalahgunakan.
