SUARAMALANG.COM, Nasional – Pengunduran diri Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memunculkan kembali perbincangan mengenai mekanisme pemberhentian pejabat negara. Namun, mundur dari jabatan, diberhentikan, dan dimakzulkan merupakan tiga hal yang berbeda.
Ketiganya memiliki konsekuensi politik dan hukum tersendiri. Bahkan, proses yang harus dilalui juga tidak sama karena konstitusi mengatur mekanisme pemberhentian presiden dan wakil presiden secara khusus.
Persoalan ini menjadi perhatian setelah kabar pengunduran diri Gibran mencuat di tengah desakan sejumlah anggota DPR. Mereka mengusulkan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat terkait polemik persyaratan pencalonan wakil presiden.
Situasi tersebut membuat publik perlu memahami bagaimana seseorang bisa mengakhiri masa jabatan sebagai presiden atau wakil presiden sebelum masa tugasnya berakhir.
1. Mengundurkan Diri: Berasal dari Keputusan Pejabat Bersangkutan
Pengunduran diri merupakan keputusan seseorang untuk melepaskan jabatan atas kehendaknya sendiri. Artinya, keputusan tersebut tidak harus berawal dari proses pemakzulan atau keputusan pemberhentian oleh lembaga lain.
Dalam konteks wakil presiden, pengunduran diri juga berkaitan dengan mekanisme pengisian jabatan yang kosong. Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 mengatur bahwa MPR menyelenggarakan sidang untuk memilih wakil presiden pengganti.
Presiden mengusulkan dua calon untuk mengisi posisi tersebut. MPR kemudian memilih salah satunya paling lambat 60 hari setelah terjadi kekosongan jabatan.
Karena itu, kabar seseorang menyampaikan niat mundur belum otomatis menjelaskan seluruh proses ketatanegaraan. Status pengunduran diri dan pengisian jabatan tetap harus mengikuti ketentuan konstitusi.
2. Diberhentikan: Ada Keputusan dari Lembaga Berwenang
Berbeda dengan pengunduran diri, pemberhentian tidak selalu berasal dari keinginan pejabat yang bersangkutan. Konstitusi memberikan kewenangan kepada MPR untuk memberhentikan presiden dan wakil presiden dalam masa jabatan.
Ketentuan tersebut tercantum dalam Pasal 7A UUD 1945. Presiden atau wakil presiden dapat diberhentikan apabila terbukti melakukan pelanggaran hukum tertentu.
Alasannya meliputi pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela.
Selain itu, pemberhentian juga dapat terjadi apabila pejabat tersebut terbukti tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai presiden atau wakil presiden.
Dengan demikian, pemberhentian bukan sekadar keputusan politik sepihak. Prosesnya harus memiliki dasar konstitusional dan mengikuti tahapan yang berlaku.
3. Pemakzulan: Melalui Proses DPR, MK, dan MPR
Pemakzulan atau impeachment merupakan mekanisme konstitusional untuk memberhentikan presiden atau wakil presiden sebelum masa jabatannya berakhir.
Proses tersebut melibatkan tiga lembaga negara, yakni DPR, Mahkamah Konstitusi (MK), dan MPR.
Berdasarkan Pasal 7B UUD 1945, DPR terlebih dahulu menyampaikan pendapat mengenai dugaan pelanggaran atau ketidakmampuan pejabat memenuhi persyaratan jabatan.
DPR kemudian mengajukan permintaan kepada MK untuk memeriksa, mengadili, dan memutus pendapat tersebut. Mahkamah wajib menyelesaikan pemeriksaan paling lama 90 hari setelah menerima permintaan.
Jika MK membenarkan pendapat DPR, parlemen meneruskan usulan pemberhentian kepada MPR melalui sidang paripurna.
MPR selanjutnya mengambil keputusan dalam sidang yang memenuhi ketentuan kuorum. Presiden atau wakil presiden juga memperoleh kesempatan menyampaikan penjelasan sebelum keputusan diambil.
Dengan demikian, desakan politik atau pengajuan hak menyatakan pendapat belum otomatis membuat seorang pejabat kehilangan jabatannya.
4. Apa Bedanya dengan Kasus Gibran?
Polemik mengenai posisi Gibran memperlihatkan bagaimana pengunduran diri dan pemakzulan dapat muncul dalam dinamika politik yang sama.
Di satu sisi, kabar pengunduran dirinya mencuat setelah muncul pembicaraan mengenai persoalan persyaratan pencalonan. Di sisi lain, sejumlah anggota DPR mendorong penggunaan Hak Menyatakan Pendapat.
Kedua jalur tersebut tidak bisa disamakan. Pengunduran diri merupakan keputusan pejabat bersangkutan, sedangkan pemakzulan membutuhkan proses konstitusional yang melibatkan DPR, MK, dan MPR.
Apabila pengunduran diri berujung pada kekosongan jabatan wakil presiden, Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 mengatur mekanisme pemilihan pengganti oleh MPR.
Sementara itu, apabila DPR menempuh proses pemakzulan, lembaga tersebut harus melewati pemeriksaan MK sebelum MPR mengambil keputusan akhir.
Perbedaan ini penting dipahami agar perkembangan politik tidak menimbulkan kesimpangsiuran mengenai status jabatan wakil presiden.
Konstitusi Mengatur Jalan Berbeda
Pengunduran diri, pemberhentian, dan pemakzulan sama-sama dapat berujung pada berakhirnya masa jabatan sebelum waktunya. Namun, dasar hukum dan prosedur ketiganya berbeda.
Pengunduran diri bertumpu pada keputusan pejabat bersangkutan. Pemberhentian memiliki dasar kewenangan konstitusional, sedangkan pemakzulan menempuh tahapan pemeriksaan dan keputusan antarlembaga negara.
Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, perbedaan tersebut menjadi bagian penting dari prinsip negara hukum. Jabatan publik tidak hanya bergantung pada dinamika politik, tetapi juga harus tunduk pada mekanisme konstitusi.
