SUARAMALANG.COM, Kota Malang – Pemerintah Kota (Pemkot) Malang tengah mempercepat penyusunan Peraturan Wali Kota (Perwali) sebagai dasar teknis pelaksanaan program bantuan Rp50 juta per Rukun Tetangga (RT) yang ditargetkan berjalan efektif pada 2026 mendatang.
Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Malang, Dwi Rahayu, menjelaskan bahwa program tersebut mengusung konsep tematik, dengan tujuan agar bantuan bisa disalurkan sesuai kebutuhan nyata di setiap wilayah.
“Kami kejar supaya bisa masuk dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD) 2026,” ujar Dwi di Kota Malang.
Menurutnya, draf perwali tentang dana bantuan RT telah dikirimkan ke Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur untuk memperoleh nomor registrasi. Setelah proses tersebut rampung, regulasi bisa segera diterbitkan dan disosialisasikan kepada masyarakat agar pelaksanaannya berjalan sesuai mekanisme yang berlaku.
Program bantuan Rp50 juta per RT ini akan diintegrasikan ke dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) dan diusulkan melalui forum partisipatif seperti Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang). Dengan begitu, setiap RT dapat mengajukan program sesuai kebutuhan dan persoalan yang paling krusial di wilayahnya.
“Kalau di Sawojajar sering banjir, di RT-nya bisa mengusulkan program untuk mengatasi banjir. Jadi sesuai kebutuhan,” jelas Dwi.
Ia menambahkan, bantuan tersebut tidak diberikan dalam bentuk uang tunai, melainkan berbentuk program kegiatan. Dengan mekanisme ini, anggaran akan menyesuaikan dengan jumlah usulan yang masuk dari RT di seluruh wilayah Kota Malang.
“Di Kota Malang ada 4.320 RT. Kalau nanti hanya 4.000 yang mengajukan, maka akan disesuaikan dengan jumlahnya,” ujarnya.
Program Rp50 juta per RT menjadi salah satu program prioritas Wali Kota Malang Wahyu Hidayat dan Wakil Wali Kota Ali Muthohirin. Keduanya menggagas kebijakan ini sebagai bagian dari janji politik mereka saat mengikuti tahapan Pilkada 2024.
Selain program ini, empat program prioritas lainnya yang sudah berjalan lebih dulu meliputi beasiswa pendidikan, seragam sekolah gratis, 1.000 event wisata dan budaya, serta penanganan persoalan perkotaan.
Dengan percepatan penyusunan perwali ini, Pemkot Malang berharap agar program bantuan RT bisa menjadi stimulus untuk memperkuat partisipasi warga sekaligus mendorong pemerataan pembangunan di tingkat paling bawah.
“Kami ingin program ini tidak sekadar simbol janji, tetapi benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat dan memperkuat gotong royong di tingkat RT,” pungkas Dwi.
