SUARAMALANG.COM, Kota Malang – Rencana retreat kepala sekolah yang dianggarkan Rp300 juta oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Malang menuai sorotan. Gubernur LIRA Jawa Timur, M. Zuhdy Achmadi atau Didik, meminta perencanaan dan pelaksanaan kegiatan tersebut dikaji secara menyeluruh.
Menurut Didik, penggunaan anggaran negara harus disertai tujuan yang jelas dan ukuran keberhasilan yang terukur. Karena itu, Disdikbud perlu menjelaskan urgensi retreat, terutama jika kegiatan tersebut diklaim sebagai sarana evaluasi dan penguatan kapasitas kepala sekolah.
“Kalau alasannya untuk mengevaluasi kepala sekolah, apa indikator keberhasilannya? Apa target dan tujuan yang ingin dicapai? Ini harus dijelaskan sejak awal. Sebab, ada anggaran negara yang digunakan, sehingga perencanaan dan pelaksanaannya harus bisa dipertanggungjawabkan,” ujar Didik.
Ia juga mempertanyakan perbandingan antara retreat yang direncanakan berlangsung satu hari dengan pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah yang telah berjalan selama kurang lebih tiga bulan.
“Diklat calon kepala sekolah yang dilaksanakan selama 7-10 hari atau sekira 110 jam pembelajaran. Diklat ini diselenggarakan oleh BBGTK (Balai Besar Guru dan Tenaga Kependidikan) milik Provinsi Jawa Timur. Kalau dulu 7 hari teori, lanjut 3 bulan praktek, lalu 3 hari menguji hasil selama diklat,” terang Didik.
Menurutnya, Disdikbud perlu menjelaskan perbedaan fungsi kedua kegiatan tersebut, termasuk manfaat tambahan yang diharapkan dari retreat.
“Kalau calon kepala sekolah sudah menjalani diklat selama tiga bulan, kemudian masih perlu retreat satu hari, apa sebenarnya yang ingin dicapai? Jangan sampai kegiatan ini hanya menjadi agenda tambahan yang tidak jelas ukuran manfaatnya,” tegasnya.
Sorotan Didik semakin mengarah pada konsep kegiatan yang disebut akan dikemas dengan pendekatan militeristik. Ia menilai, Disdikbud perlu menjelaskan relevansi metode tersebut dengan kebutuhan pembinaan kepala sekolah, bukan sekadar menjadikannya kemasan acara.
“Kalau kemasannya ala militer, jangan sampai kegiatan ini justru terkesan seperti outbound. Bedanya, kalau biasanya outbound diikuti siswa, kali ini pesertanya kepala sekolah dengan pendekatan yang disesuaikan. Pertanyaannya, apa substansi pembinaannya dan bagaimana kegiatan itu bisa menjawab persoalan pendidikan?” ungkapnya.
Didik menilai, tanpa tujuan dan indikator keberhasilan yang jelas, retreat tersebut berisiko menjadi kegiatan yang menghabiskan anggaran tanpa hasil sebanding. Karena itu, ia meminta pemerintah memastikan setiap komponen biaya memiliki dasar kebutuhan yang dapat dipertanggungjawabkan.
“Jangan sampai anggaran ratusan juta rupiah habis untuk kegiatan yang manfaatnya tidak terukur. Kalau memang diperlukan, silakan dijelaskan dasar kebutuhannya, targetnya, dan bagaimana hasilnya nanti dievaluasi,” katanya.
Selain urgensi program, Didik mengingatkan pentingnya transparansi dalam penentuan pelaksana kegiatan. Ia meminta pemerintah memastikan anggaran benar-benar digunakan untuk mendukung peningkatan kualitas pendidikan, bukan sekadar membiayai penyelenggaraan acara.
“Jangan sampai kegiatan ini hanya menjadi ajang bagi-bagi proyek yang ujung-ujungnya lebih menguntungkan pelaksana atau event organizer. Yang harus menjadi prioritas adalah manfaat bagi dunia pendidikan, bukan kemasan acaranya,” pungkas Didik.
