SUARAMALANG.COM, Kota Malang – Evaluasi pemerintahan kembali mendapat sorotan. Aliansi Rakyat Bangkit Bersatu mendesak pemerintah segera menindaklanjuti berbagai persoalan masyarakat dengan langkah konkret.
Desakan itu disampaikan melalui aksi unjuk rasa di Kota Malang, Rabu (21/10/2026). Aliansi menyoroti empat sektor utama, yakni ekonomi, hukum dan tata kelola negara, hak asasi manusia (HAM) dan demokrasi, serta pendidikan.
Humas Aliansi Rakyat Bangkit Bersatu, Muhammad Arif Ilham, menilai pemerintah perlu mempercepat penyelesaian berbagai persoalan tersebut. Menurutnya, evaluasi tidak akan cukup tanpa kebijakan lanjutan yang jelas dan terukur.
“Harapannya, empat permasalahan tuntutan ini bisa diprioritaskan dan segera dibenahi dalam kurun waktu secepat-cepatnya,” ujar Arif.
Empat Sektor Jadi Sorotan Aliansi
Aliansi menilai persoalan ekonomi, hukum, demokrasi, dan pendidikan membutuhkan perhatian serius. Penanganan yang lambat dikhawatirkan membuat persoalan masyarakat terus berlarut tanpa kepastian penyelesaian.
Arif mengatakan, tuntutan tersebut merupakan bagian dari upaya menghimpun berbagai persoalan di tingkat kampus, daerah, hingga wilayah lain. Sejumlah elemen kampus di tingkat nasional juga berupaya menyatukan aspirasi tersebut.
Melalui konsolidasi itu, aliansi ingin membawa persoalan lokal ke ruang pembahasan yang lebih luas. Dengan demikian, keluhan masyarakat di berbagai daerah tidak berhenti sebagai persoalan setempat.
Himpun Persoalan dalam Kajian Bersama
Sebagai bagian dari gerakan tersebut, aliansi menyusun bunga rampai dan rilis kajian bertajuk Komite Sadar: Selamatkan Daulat Rakyat. Kajian itu menghimpun berbagai persoalan yang muncul dalam sejumlah siklus ekonomi.
Pengumpulan persoalan tersebut diharapkan dapat membantu menyusun tuntutan secara lebih terarah. Aliansi ingin berbagai temuan dan keresahan masyarakat memperoleh perhatian publik serta tindak lanjut yang jelas.
Arif menegaskan, gerakan tersebut tidak menggunakan tajuk yang berorientasi pada kepentingan politik tertentu. Menurutnya, persoalan masyarakat harus tetap menjadi perhatian bersama.
“Kita tidak menggunakan tajuk-tajuk yang bersifat politis karena harapannya permasalahan yang ada di setiap wilayah, masyarakat yang kemudian juga mengetahui permasalahan tidak terbagi-bagi,” jelasnya.
Dorong Pembentukan Komite di Daerah
Selain menyampaikan tuntutan, aliansi mendorong pembentukan komite perlawanan di setiap daerah. Langkah tersebut diharapkan memperkuat konsolidasi dan membuka ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan persoalannya.
Arif berharap gerakan di berbagai wilayah dapat membantu mengangkat persoalan yang selama ini belum mendapat perhatian. Dengan begitu, aspirasi masyarakat tidak hanya muncul saat demonstrasi berlangsung.
Aliansi juga ingin masyarakat yang belum memiliki kesempatan bersuara tetap mendapat ruang dalam gerakan tersebut. Upaya itu diharapkan memperluas jangkauan kampanye sekaligus menjaga agar persoalan publik tidak tenggelam.
“Harapannya, respons di setiap daerah itu juga turut mengampanyekan permasalahan daripada teman-teman kita yang belum bisa menyuarakan,” tandasnya.
Desakan tersebut menempatkan tindak lanjut sebagai persoalan penting setelah evaluasi pemerintahan. Namun, ukuran keberhasilannya tetap bergantung pada langkah nyata untuk menjawab empat sektor yang menjadi tuntutan aliansi.
