SUARAMALANG.COM, Kabupaten Malang – Audiensi Aliansi BEM Kabupaten Malang dengan Bupati Malang berlangsung di Ruang Panji Pulangjiwo, Kepanjen, Senin (23/2), menyusul aksi demonstrasi mahasiswa pada 13 Februari lalu yang mengangkat isu kesejahteraan guru honorer, kendala Dapodik, hingga persoalan BPJS nonaktif.
Pertemuan tersebut dihadiri Bupati Malang Sanusi, Sekretaris Daerah, jajaran kepala perangkat daerah, unsur Polres Malang, serta perwakilan Aliansi BEM Kabupaten Malang.
Audiensi Aliansi BEM Kabupaten Malang menjadi forum dialog langsung setelah mahasiswa menyuarakan tuntutan di depan Kantor Bupati Malang. Koordinator aksi, Alfarizi (Al Qolam) dan Aziz (Unira), mendesak pemerintah daerah memberi perhatian serius pada kesejahteraan guru honorer yang dinilai masih rentan karena penghasilan belum sebanding dengan beban kerja.
Mahasiswa juga menyoroti persoalan pendataan guru dalam sistem Data Pokok Pendidikan (Dapodik) yang berdampak pada akses tunjangan dan program pemerintah. Selain itu, mereka mempertanyakan banyaknya kepala sekolah berstatus pelaksana tugas (Plt) serta status BPJS nonaktif yang dinilai merugikan masyarakat saat membutuhkan layanan kesehatan.
Respons Pemkab Malang atas Tuntutan Mahasiswa
Dalam paparannya, Bupati Malang menyampaikan bahwa berdasarkan penilaian Ombudsman, kualitas pelayanan publik Kabupaten Malang memperoleh skor 81,35 dengan kategori baik, meningkat dibanding tahun sebelumnya.
Namun, ia menegaskan bahwa sejumlah persoalan yang disampaikan mahasiswa berkaitan dengan kewenangan pemerintah pusat. “Untuk kendala pendataan guru dalam sistem Data Pokok Pendidikan (Dapodik), banyaknya kepala sekolah berstatus pelaksana tugas (Plt), serta persoalan BPJS nonaktif merupakan kewenangan pemerintah pusat. Pemerintah daerah tentu siap mendukung apabila guru honorer nantinya diangkat menjadi ASN. Tetapi kembali lagi semua kewenangan pemerintah pusat dan kita akan terus memperjuangkan,” tegasnya.
Di tingkat daerah, Pemkab Malang disebut telah memberikan bantuan sosial Rp500 ribu per bulan kepada guru honorer sebagai bentuk dukungan sementara.
Usulan Tim Pendataan Guru Kabupaten Malang
Menanggapi tuntutan pembenahan data, Bupati Malang mendorong pembentukan tim khusus pendataan guru di Kabupaten Malang dengan melibatkan organisasi profesi.
“Saya sepakat dengan apa yang disampaikan teman-teman mahasiswa, bahwa kita membutuhkan tim khusus untuk melakukan pendataan guru yang ada di Kabupaten Malang. Untuk itu, saya berharap Bapak Dwi selaku Ketua PGRI Kabupaten Malang dapat membantu membentuk tim pendataan guru di Kabupaten Malang,” ujarnya.
Sinergi antara mahasiswa, pemerintah daerah, dan PGRI dinilai penting untuk memperkuat advokasi pendidikan, terutama dalam memperjuangkan kejelasan status dan kesejahteraan guru honorer.
Di sisi lain, Kabupaten Malang juga mencatat hadirnya sekolah unggulan SMA Taruna Nusantara di Kecamatan Pagak sebagai bagian penguatan mutu pendidikan.
Audiensi Aliansi BEM Kabupaten Malang ini menegaskan bahwa isu kesejahteraan guru honorer dan tata kelola Dapodik masih menjadi agenda strategis daerah. Kolaborasi lintas elemen diharapkan mampu menghadirkan solusi konkret, meski sebagian kewenangan tetap berada di level pemerintah pusat.
