SUARAMALANG.COM, JAKARTA – Mahasiswa Universitas Trisakti dijadwalkan menggelar demonstrasi di depan Istana Negara, Jakarta Pusat, Kamis (29/10/2026). Melalui aksi yang dikoordinasikan Kepresidenan Mahasiswa (Kepresma) Universitas Trisakti, mahasiswa membawa Tiga Tuntutan Rakyat (Tritura) yang menyoroti pemulihan kondisi nasional, kompetensi pejabat publik, hingga penegakan supremasi sipil.
Seruan aksi tersebut disampaikan melalui akun Instagram @kepresmausakti. Mahasiswa dijadwalkan berkumpul di lingkungan kampus Universitas Trisakti, Grogol, Jakarta Barat, mulai pukul 10.00 WIB sebelum bergerak menuju Istana Negara.
Dalam seruannya, Kepresma Universitas Trisakti menegaskan bahwa mahasiswa sebagai bagian dari masyarakat sipil memiliki tanggung jawab untuk mengawal jalannya pemerintahan. Mereka juga mendorong agar kebijakan publik lebih berpihak pada kepentingan rakyat.
“Mahasiswa sebagai bagian dari elemen masyarakat sipil memiliki tanggung jawab moral untuk terus mengawal jalannya pemerintahan serta memastikan setiap kebijakan berpihak kepada kepentingan rakyat,” demikian pernyataan yang dikutip dari akun tersebut.
Aksi ini menjadi wadah bagi mahasiswa untuk menyampaikan kritik dan aspirasi melalui tiga tuntutan yang telah dirumuskan dalam Tritura. Berikut rincian tuntutan yang akan dibawa ke Istana Negara.
1. Pemulihan Ekonomi, Ekologi, Politik, Pendidikan, dan Kesehatan
Tuntutan pertama mencakup pemulihan lima sektor nasional, yakni ekonomi, ekologi, politik, pendidikan, dan kesehatan. Kelima sektor tersebut dimasukkan mahasiswa dalam satu agenda besar yang dinilai perlu mendapat perhatian dalam penyelenggaraan negara.
Melalui tuntutan ini, mahasiswa menempatkan persoalan kesejahteraan, lingkungan, tata kehidupan politik, akses pendidikan, dan kesehatan sebagai bagian dari aspirasi yang ingin disampaikan kepada pemerintah.
Namun, seruan aksi yang dipublikasikan Kepresma Universitas Trisakti belum merinci indikator maupun langkah kebijakan spesifik yang diminta untuk memulihkan kelima sektor tersebut.
2. Berantas Inkompetensi Pejabat dan Hapus Rangkap Jabatan
Tuntutan kedua menyoroti kompetensi pejabat negara dan rangkap jabatan pejabat publik. Mahasiswa menyerukan pemberantasan inkompetensi pejabat negara sekaligus penghapusan rangkap jabatan di lingkungan pejabat publik.
Isu ini menjadi bagian dari kritik mahasiswa terhadap tata kelola pemerintahan, khususnya terkait kapasitas pejabat dalam menjalankan tanggung jawab serta penempatan jabatan publik.
Dalam rumusan Tritura yang disampaikan melalui seruan aksi, Kepresma Universitas Trisakti belum menjabarkan daftar jabatan yang dimaksud maupun mekanisme penghapusan rangkap jabatan yang mereka tuntut.
3. Tegakkan Supremasi Sipil
Tuntutan ketiga adalah penegakan supremasi sipil. Poin ini melengkapi dua tuntutan sebelumnya dan menjadi bagian dari aspirasi mahasiswa mengenai penyelenggaraan kehidupan bernegara.
Kepresma Universitas Trisakti juga menyampaikan kritik terhadap penggunaan kekuasaan dan penanganan perbedaan pendapat. Dalam pernyataannya, mereka menyoroti kondisi ketika kritik dinilai tidak mendapat ruang yang semestinya.
“Mereka bicara tentang demokrasi, tetapi gentar terhadap kritik. Menjanjikan kesejahteraan, tetapi membiarkan beban rakyat terus menumpuk,” demikian salah satu bagian pernyataan Kepresma Universitas Trisakti.
Mereka turut mengingatkan bahwa jabatan tidak bersifat abadi dan kekuasaan harus disertai pertanggungjawaban. Pernyataan tersebut menjadi bagian dari alasan yang disampaikan penyelenggara untuk mengajak mahasiswa ikut mengawal pemerintahan.
Hingga informasi dalam seruan aksi tersebut dipublikasikan, belum ada rincian mengenai jumlah peserta yang akan hadir maupun dampak demonstrasi terhadap arus lalu lintas di sekitar Istana Negara. Masyarakat yang hendak melintasi kawasan tersebut dapat memantau informasi lalu lintas terbaru dari pihak berwenang.
Dengan tiga tuntutan tersebut, mahasiswa Universitas Trisakti berencana menyampaikan aspirasi yang mencakup pemulihan sektor-sektor nasional, perbaikan tata kelola pejabat publik, dan penegakan supremasi sipil. Perkembangan pelaksanaan aksi dan respons pemerintah menjadi hal yang perlu dipantau selanjutnya.
