SUARAMALANG.COM, Jakarta – Badan Gizi Nasional (BGN) mulai memperkuat tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG) seiring meluasnya jangkauan program. Pembenahan dilakukan melalui verifikasi data penerima manfaat, pengawasan penggunaan anggaran, digitalisasi sistem pemantauan, hingga pengetatan standar higiene dan sanitasi dapur.
Dalam evaluasi 100 hari kerja kepemimpinan Sudaryono, BGN menyebut lebih dari 2.000 dapur telah ditutup karena tidak memenuhi persyaratan higiene dan sanitasi. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya memastikan perluasan program berjalan seiring dengan peningkatan kualitas dan keamanan pangan.
Menurut BGN, tantangan pengelolaan MBG semakin kompleks karena program ini melibatkan puluhan ribu dapur, jutaan penerima manfaat, tenaga kerja, pemasok pangan lokal, serta berbagai pemangku kepentingan.
Sudaryono, yang akrab disapa Mas Dar, mengatakan pada tahap awal pelaksanaan MBG pada Januari 2025, kapasitas pengawasan belum sebanding dengan besarnya program. Saat itu, BGN disebut hanya memiliki sekitar 700 tenaga kerja untuk mengendalikan sekitar 27 ribu dapur, dengan infrastruktur pengawasan yang masih terbatas.
“BGN kira-kira manpower-nya sekitar 700 orang langsung mengendalikan dapur kira-kira 27 ribu dengan infrastruktur pengawasan yang sangat minim,” kata Sudaryono dalam evaluasi tersebut.
Verifikasi Data dan Pengawasan Anggaran
Untuk memperkuat pengawasan, BGN mendorong digitalisasi alur kerja dan verifikasi data penerima manfaat. Langkah ini ditujukan untuk memastikan data yang digunakan valid serta memudahkan pemantauan pelaksanaan program.
“Data harus terverifikasi dan yang fiktif harus dicoret. Alur kerja juga harus bisa dimonitor melalui sistem digital,” ujar Sudaryono.
Pengelolaan anggaran juga menjadi perhatian. Dalam evaluasi 100 hari kerja, BGN menyatakan sekitar Rp44 triliun berhasil diefisienkan dan dikembalikan ke kas negara. Menurut lembaga tersebut, angka itu berasal dari sejumlah pos, antara lain anggaran BGN, insentif yayasan, dana operasional dapur, serta saldo rekening virtual atau virtual account yang dinilai fiktif.
BGN juga menyatakan pencairan dana akan dihentikan bagi dapur yang tidak melaporkan penggunaan anggaran harian. Kebijakan tersebut dimaksudkan untuk memperkuat akuntabilitas penggunaan uang negara dalam pelaksanaan program.
Lebih dari 58 Juta Penerima Manfaat Terverifikasi
Selain pembenahan administrasi, keamanan pangan menjadi perhatian utama. BGN menekankan bahwa kualitas makanan tidak hanya bergantung pada bahan baku, tetapi juga proses penyimpanan, pengolahan, memasak, hingga distribusi kepada penerima manfaat.
“Keamanan pangan menjadi prioritas. Satu anak pun masih terlalu banyak,” ujar Sudaryono.
Berdasarkan data yang disampaikan BGN, hingga akhir Oktober 2026 lebih dari 58 juta penerima manfaat telah terverifikasi. Dari total 27.485 dapur, sebanyak 26.723 dapur disebut telah menjalani verifikasi.
Program ini juga melibatkan sekitar 1,03 juta tenaga kerja dan lebih dari 80 ribu pemasok lokal, yang mayoritas berasal dari kalangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Besarnya cakupan tersebut menunjukkan bahwa MBG tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan gizi, tetapi juga melibatkan rantai pasok pangan dan aktivitas ekonomi masyarakat. Karena itu, pengawasan dapur, ketepatan data, pengelolaan anggaran, serta koordinasi antarlembaga menjadi bagian penting dalam keberlanjutan program.
BGN menyebut transformasi MBG 2.0 diarahkan untuk mengevaluasi dan memperkuat pelaksanaan program, bukan sekadar menambah jumlah dapur dan penerima manfaat.
“MBG ini program besar, tidak hanya besar tapi harus benar. Itu targetnya,” ujar Sudaryono.
BGN menilai pembenahan tata kelola perlu terus dilanjutkan agar makanan yang diterima masyarakat tidak hanya tersedia, tetapi juga bergizi, aman dikonsumsi, dan didukung proses pengelolaan yang dapat dipertanggungjawabkan.
