SUARAMALANG.COM, Yogyakarta – Universitas Gadjah Mada (UGM) menelusuri keberadaan delapan mahasiswanya yang dikabarkan ditangkap aparat kepolisian dalam aksi unjuk rasa di Yogyakarta, Selasa (10/11/2026). Kampus juga menyiapkan pendampingan hukum untuk memastikan hak-hak mahasiswa tetap terpenuhi.
Delapan mahasiswa tersebut terdiri dari enam mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisipol), satu mahasiswa Fakultas Filsafat, dan satu mahasiswa Fakultas Kehutanan. Informasi itu disampaikan Wakil Rektor Bidang Pendidikan dan Pengajaran UGM, Wening Udasmoro, dalam konferensi pers di kampus UGM, Rabu (11/11/2026).
Dekan Fisipol UGM, Prof. Gabriel Lele, mengatakan pihak fakultas telah mengirimkan tim ke Polda DIY untuk memastikan keberadaan mahasiswa berdasarkan nama, foto, dan identitas. Namun, tim tersebut belum berhasil bertemu dengan pihak kepolisian sehingga lokasi dan kondisi para mahasiswa belum dapat dipastikan.
Menurut Gabriel, beberapa mahasiswa sebelumnya sempat mengirimkan pesan yang menyebut mereka ditangkap. Informasi awal menyebut lokasi penangkapan berada di sekitar Gedung DPRD DIY dan Bundaran UGM.
UGM menyatakan proses pendataan, penelusuran, dan verifikasi masih berlangsung. Rektor UGM, Prof. Ova Emilia, menegaskan universitas akan mengupayakan langkah yang diperlukan apabila terdapat mahasiswa yang ditangkap atau diamankan, termasuk pendampingan hukum dan koordinasi dengan pihak berwenang.
Fisipol UGM Kecam Tindakan Represif
Perkembangan tersebut mendapat respons tegas dari Fisipol UGM. Melalui pernyataan sikap pada Rabu (11/11/2026), fakultas mengecam tindakan represif aparat dalam penanganan aksi yang berlangsung bertepatan dengan peringatan Hari Pahlawan.
Fisipol UGM menuntut pembebasan mahasiswa yang ditangkap serta meminta agar akses bantuan hukum diberikan secara penuh dan tanpa hambatan kepada mahasiswa yang menjalani pemeriksaan maupun penahanan.
Gabriel menegaskan kebebasan menyampaikan pendapat merupakan hak konstitusional warga negara. Menurutnya, kampus harus dihormati sebagai ruang aman bagi sivitas akademika untuk menjalankan kebebasan akademik dan menyampaikan aspirasi.
Fisipol juga mendukung langkah rektorat dalam mendata mahasiswa terdampak. Fakultas meminta adanya keterbukaan informasi, layanan kesehatan, serta pendampingan hukum yang adil bagi mereka yang membutuhkan.
Sementara itu, Rektor Ova Emilia menyatakan UGM menolak segala bentuk kekerasan terhadap sivitas akademika, baik ketika menyampaikan aspirasi maupun dalam proses pengamanan aksi. Ia menekankan bahwa tindakan aparat harus berlandaskan hukum, mengedepankan prinsip legalitas dan proporsionalitas, serta menghormati hak asasi manusia.
Polisi Amankan 154 Orang dalam Kericuhan
Di sisi lain, Polda DIY mencatat sebanyak 154 orang diamankan setelah aksi unjuk rasa di sejumlah titik Yogyakarta berujung ricuh pada Selasa malam hingga Rabu dini hari.
Pelaksana Tugas Kepala Bidang Humas Polda DIY AKBP Novita Eka Sari menyebut penindakan dilakukan di sekitar Gedung DPRD DIY, kawasan Malioboro, Tugu Pal Putih, hingga Bundaran UGM. Mereka yang diamankan diduga terlibat dalam kericuhan dan perusakan fasilitas umum.
Polisi menyatakan kericuhan bermula sekitar pukul 20.07 WIB ketika sekelompok massa menyerang kawasan Gedung DPRD DIY dengan petasan, lemparan batu, dan molotov. Aparat kemudian melakukan pengamanan dan mendorong massa ke sejumlah titik.
Novita juga membantah kabar bahwa aparat masuk ke area kampus UGM. Menurut keterangan kepolisian, penindakan berlangsung hingga Bundaran UGM, tetapi tidak memasuki lingkungan kampus.
Hingga Rabu (11/11/2026), pemeriksaan terhadap orang-orang yang diamankan masih berlangsung untuk mengetahui peran masing-masing. Sementara itu, UGM dan Fisipol terus menelusuri informasi mengenai delapan mahasiswa tersebut.
Perkembangan ini menempatkan perlindungan hak mahasiswa dan kebebasan menyampaikan pendapat sebagai perhatian penting setelah kericuhan. Kepastian mengenai keberadaan serta kondisi mahasiswa yang dikabarkan ditangkap masih menunggu hasil verifikasi kampus dan koordinasi dengan aparat.
