SUARAMALANG.COM, Jakarta – Nilai ekonomi digital Indonesia yang mencapai USD99 miliar pada 2025 menjadi peluang bagi perusahaan rintisan atau startup untuk mengembangkan bisnis dan memperluas jangkauan hingga pasar internasional.
Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid mengatakan, besarnya nilai transaksi bruto atau gross merchandise value (GMV) tersebut menunjukkan potensi pasar digital Indonesia yang dapat dimanfaatkan untuk menarik investasi dan memperkuat daya saing perusahaan rintisan.
Angka itu merujuk pada laporan e-Conomy SEA 2025. Menurut Meutya, Indonesia memiliki posisi strategis dalam ekonomi digital Asia Tenggara karena didukung populasi sekitar 287 juta jiwa atau kurang lebih 42 persen dari total penduduk ASEAN.
“Indonesia menawarkan skala yang memadai untuk membangun bisnis sekaligus jangkauan regional untuk terus berkembang,” ujarnya dalam acara NTT Startup Challenge 2026 Pitch Day di Jakarta Selatan, Rabu (11/11/2026).
Meutya menilai keunggulan Indonesia tidak hanya berasal dari jumlah penduduk, tetapi juga keberagaman karakteristik ekonomi dan kebutuhan masyarakat di berbagai daerah.
Kondisi tersebut memberikan peluang bagi startup untuk mengembangkan solusi digital, menguji model bisnis, serta menjangkau kelompok konsumen yang lebih luas.
Pemerintah Perkuat Infrastruktur dan Kepastian Regulasi
Untuk memanfaatkan potensi pasar tersebut, pemerintah terus memperkuat ekosistem inovasi digital melalui sejumlah langkah strategis.
Dukungan itu mencakup perluasan infrastruktur digital, pengembangan talenta, fasilitasi investasi, serta penyediaan regulasi yang mampu mengikuti perkembangan teknologi.
Meutya menegaskan, kepastian aturan dan kepercayaan publik menjadi faktor penting agar perusahaan rintisan dapat tumbuh secara berkelanjutan.
“Pemerintah berperan untuk memperkuat fondasi inovasi dengan meningkatkan akses terhadap infrastruktur digital, mengembangkan talenta, memfasilitasi investasi, serta yang terpenting, menciptakan kepastian regulasi yang lebih baik, dan membangun kepercayaan publik,” katanya.
Menurutnya, kebijakan ekonomi digital juga harus mampu menciptakan persaingan usaha yang adil sekaligus melindungi kepentingan masyarakat.
Regulasi yang dibutuhkan tidak hanya memberikan kejelasan bagi pelaku usaha dan investor, tetapi juga harus adaptif terhadap perubahan teknologi.
Teknologi Digital Didorong Masuk ke Sektor Produktif
Selain memperbesar ekosistem startup, pemerintah ingin memastikan perkembangan ekonomi digital memberikan dampak terhadap produktivitas sektor ekonomi lainnya.
Meutya menyebut sektor informasi dan komunikasi tumbuh sebesar 8,35 persen pada 2025. Pertumbuhan tersebut dinilai dapat menjadi momentum untuk memperluas pemanfaatan teknologi digital di berbagai bidang.
Pemerintah mendorong integrasi solusi digital ke sektor manufaktur, pertanian, perikanan, serta usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Langkah tersebut diharapkan mampu meningkatkan produktivitas dan daya saing pelaku usaha, termasuk sektor ekonomi yang selama ini menjadi penopang aktivitas masyarakat.
“Kami ingin memanfaatkan momentum ini untuk mengintegrasikan solusi digital ke dalam sektor manufaktur, pertanian, perikanan, serta UMKM, guna meningkatkan produktivitas dan daya saing di seluruh sektor ekonomi,” ungkap Meutya.
Ia menambahkan, pengembangan ekonomi digital tidak dapat hanya mengandalkan pemerintah. Kolaborasi dengan pelaku industri, investor, dan berbagai pemangku kepentingan diperlukan agar potensi pasar Indonesia dapat menghasilkan pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan.
Melalui penguatan ekosistem tersebut, pemerintah berharap ekonomi digital tidak hanya berkembang dari sisi nilai transaksi, tetapi juga mampu mendorong transformasi dan daya saing berbagai sektor ekonomi nasional.
