SUARAMALANG.COM, KOTA MALANG — Momentum peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-98 pada Rabu (28/10/2026) dimanfaatkan Aliansi Rakyat Bangkit Bersatu untuk menyuarakan kritik terhadap dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Dalam aksi di kawasan Gedung DPRD Kota Malang hingga Balai Kota Malang, massa menyoroti persoalan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), tekanan ekonomi masyarakat, ketenagakerjaan, hingga kebijakan pemerintah.
Dalam orasinya, Ardan dari Serikat Mahasiswa Indonesia mengajak massa meneriakkan slogan politik yang mengkritik pemerintahan Prabowo-Gibran.
Ia menyebut pemerintah belum menunjukkan keberpihakan yang memadai terhadap rakyat di tengah kondisi ekonomi yang dinilainya semakin sulit.
“Prabowo-Gibran, ante kaum modal!” seru Ardan, yang disambut teriakan massa aksi.
Ardan juga mempertanyakan keberpihakan pemerintah melalui sejumlah program, termasuk Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih.
Menurut dia, program-program tersebut tidak serta-merta membuktikan keberpihakan kepada masyarakat apabila persoalan mendasar yang dihadapi rakyat belum terselesaikan.
Ia menuding sejumlah program pemerintah berpotensi menguntungkan kelompok tertentu dan mempertanyakan pengelolaan anggaran negara yang bersumber dari pajak masyarakat.
Pernyataan tersebut merupakan kritik politik yang disampaikan dalam orasi aksi.
Peran Generasi Muda Mengawal Kebijakan
Ardan kemudian mengutip pemikiran sastrawan Pramoedya Ananta Toer mengenai peran generasi muda dalam perjalanan sejarah Indonesia.
Ia menegaskan pentingnya keterlibatan pemuda dalam mengawal kebijakan pemerintah dan memperjuangkan kepentingan masyarakat.
“Sejarah Indonesia adalah sejarah angkatan muda. Bila angkatan muda mati rasa, maka terancamlah sejarah Indonesia sendiri,” demikian kutipan yang disampaikan Ardan dalam orasinya.
Soroti Karhutla dan Beban Ekonomi Masyarakat
Selain orasi mahasiswa, Aliansi Rakyat Bangkit Bersatu menyampaikan pernyataan sikap bertajuk “Bakar Kekuasaan Prabowo-Gibran, Padamkan Api Karhutla”.
Dalam pernyataan tersebut, aliansi menyoroti kebakaran hutan dan lahan yang disebut telah berlangsung lebih dari tiga bulan di sejumlah wilayah Indonesia, termasuk Sumatera, Kalimantan, hingga Papua.
Menurut aliansi, karhutla menimbulkan kerusakan lingkungan, mengancam satwa liar, serta berpotensi mengganggu kesehatan masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan terdampak.
Persoalan lingkungan itu, menurut mereka, berlangsung bersamaan dengan tekanan ekonomi yang dirasakan masyarakat. Sejumlah persoalan yang disoroti meliputi kenaikan harga bahan pokok, sulitnya memperoleh pekerjaan layak, rendahnya upah, konflik dan perampasan lahan, mahalnya biaya pendidikan dan kesehatan, serta tingginya biaya perumahan dan energi.
Aliansi menilai kondisi tersebut membutuhkan respons pemerintah yang lebih konkret.
Mereka juga menyerukan perluasan mobilisasi masyarakat sebagai bentuk penyampaian aspirasi dan tekanan politik terhadap pemerintah.
Tuntutan Aliansi Rakyat Bangkit Bersatu
Dalam aksi tersebut, Aliansi Rakyat Bangkit Bersatu menyampaikan tujuh tuntutan utama.
Pertama, menetapkan karhutla sebagai bencana nasional, memulihkan kondisi korban, serta mencabut izin dan menjatuhkan sanksi kepada perusahaan skala besar yang terbukti bertanggung jawab.
Kedua, menurunkan harga bahan pokok, pajak, serta biaya pendidikan dan kesehatan, sekaligus memastikan pasokan bahan bakar minyak (BBM) bagi masyarakat.
Ketiga, menyediakan lapangan kerja yang layak dan berkualitas, menaikkan upah pekerja, serta menghapus sistem kerja kontrak dan alih daya.
Keempat, memberikan akses terhadap tanah, modal, dan teknologi bagi petani, nelayan, serta masyarakat miskin perkotaan.
Kelima, menghentikan apa yang mereka sebut sebagai penjarahan anggaran, mengevaluasi program Makan Bergizi Gratis (MBG), serta membubarkan Koperasi Desa Merah Putih.
Keenam, mengembalikan militer ke barak, mengadili pelanggar HAM berat, serta membubarkan Batalyon Pembangunan atau YonTP.
Ketujuh, membangun dan mengobarkan perlawanan rakyat terhadap penindasan demi memperjuangkan kesejahteraan.
Aliansi menegaskan bahwa tuntutan tersebut tidak akan terwujud dengan sendirinya tanpa tekanan dan keterlibatan masyarakat.
Mereka mendorong keterlibatan berbagai sektor rakyat dalam aksi massa untuk memperkuat gerakan dan memperjuangkan perubahan kebijakan.
Momentum Sumpah Pemuda dan Kritik 2 Tahun Pemerintahan
Peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-98 menjadi momentum bagi massa aksi untuk menghubungkan semangat perjuangan generasi muda dengan persoalan sosial, ekonomi, lingkungan, dan politik yang mereka soroti.
Melalui orasi dan pernyataan sikap tersebut, Aliansi Rakyat Bangkit Bersatu mendesak pemerintah agar lebih serius menangani persoalan karhutla, memperbaiki kondisi ketenagakerjaan, menjamin akses layanan dasar, serta memastikan kebijakan dan anggaran negara berpihak pada kepentingan masyarakat luas.
Aksi di Malang itu menjadi wadah bagi mahasiswa dan elemen masyarakat yang tergabung dalam aliansi untuk menyampaikan kritik serta tuntutan mereka terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran yang telah memasuki tahun kedua.
Pewarta: *Halim Ali
