SUARAMALANG.COM, Surabaya – Peringatan Hari Pahlawan, Selasa (10/11/2026), diwarnai rencana demonstrasi dari mahasiswa dan sejumlah elemen masyarakat sipil di Surabaya. Aksi tidak hanya berlangsung di kawasan Alun-Alun Surabaya, tetapi juga dijadwalkan di depan Gedung DPRD Jawa Timur, Jalan Indrapura.
Berdasarkan perkembangan informasi yang dihimpun sejumlah media hingga Selasa pagi, terdapat dua agenda demonstrasi dengan kelompok dan tuntutan berbeda.
Aksi pertama dijadwalkan berlangsung di depan Gedung DPRD Jawa Timur mulai pukul 10.00 WIB. Kelompok yang mengatasnamakan Gerakan Pembela Konstitusi membawa tuntutan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Sementara itu, demonstrasi mahasiswa lintas kampus bersama elemen masyarakat sipil direncanakan berlangsung di kawasan Alun-Alun Surabaya mulai pukul 13.00 WIB. Aksi tersebut melibatkan mahasiswa dari sejumlah perguruan tinggi, termasuk Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS), Universitas Airlangga (Unair), dan Universitas Negeri Surabaya (Unesa).
Perbedaan lokasi dan agenda ini membuat peringatan Hari Pahlawan di Kota Pahlawan diwarnai penyampaian aspirasi melalui dua jalur aksi.
Mahasiswa Siapkan 17 Tuntutan, dari Lingkungan hingga Evaluasi MBG
Dalam demonstrasi di kawasan Alun-Alun Surabaya, mahasiswa membawa 17 tuntutan yang dikelompokkan ke dalam empat rumpun persoalan nasional.
Rumpun pertama berkaitan dengan lingkungan hidup dan penanggulangan bencana. Mahasiswa mendesak pemerintah mencabut izin usaha yang terbukti merusak lingkungan, menghentikan proyek yang melanggar analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL), serta membuka informasi anggaran penanggulangan bencana.
Mereka juga menyoroti persoalan lumpur Lapindo di Sidoarjo dengan meminta pemenuhan hak warga terdampak dan pemulihan lingkungan.
Rumpun kedua menyangkut pendidikan dan ketenagakerjaan. Mahasiswa mendorong pemerataan akses pendidikan serta kesempatan memperoleh pekerjaan yang layak.
Selanjutnya, rumpun ketiga menyoroti demokrasi, hak asasi manusia (HAM), dan supremasi sipil. Isu yang disuarakan meliputi penghentian kekerasan dan intimidasi aparat, perlindungan jurnalis serta aktivis dari kriminalisasi, hingga penuntasan pelanggaran HAM.
Sementara itu, rumpun keempat berfokus pada evaluasi kebijakan pemerintah dan keadilan ekonomi. Mahasiswa meminta kompensasi bagi korban keracunan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG), evaluasi menyeluruh program MBG dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), serta penerapan kebijakan perpajakan yang lebih berkeadilan.
Rincian 17 tuntutan tersebut diberitakan Kaldera News pada Selasa (10/11/2026). Dalam daftar tuntutan yang dipublikasikan media tersebut, tidak tercantum desakan agar Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengundurkan diri.
Namun, tuntutan pengunduran diri Prabowo-Gibran sebelumnya disampaikan Menteri Sosial dan Politik BEM Unair, Daniel Situmorang, sebagai salah satu aspirasi besar yang akan dibawa kelompok mahasiswa. Ia juga menyebut desakan penetapan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) sebagai bencana nasional, penurunan harga kebutuhan pokok, serta penguatan supremasi sipil.
Massa Berkumpul di Kampus Unair, Polisi Siapkan Rekayasa Lalu Lintas
Sebelum menuju lokasi demonstrasi di Alun-Alun Surabaya, mahasiswa Unair dijadwalkan berkumpul terlebih dahulu di Kampus B. Massa kemudian bergerak bersama menuju kawasan Bundaran Air Mancur di sekitar Alun-Alun Surabaya.
Berdasarkan laporan Kaldera News, jumlah peserta diperkirakan mencapai sekitar 400 mahasiswa, dengan target sekitar 200 peserta dari Unair dan 400 mahasiswa dari ITS. Sementara itu, pemberitaan lain menyebut keterlibatan mahasiswa dari Unesa dan elemen masyarakat sipil.
Kepolisian Daerah Jawa Timur telah menyiapkan pengamanan untuk mengawal kedua agenda demonstrasi tersebut.
Kabid Humas Polda Jatim Kombes Pol Jules Abraham Abast mengatakan, jumlah personel dan pola pengamanan akan disesuaikan dengan kebutuhan serta perkembangan situasi di lapangan.
Kepolisian juga menyiapkan pengaturan arus lalu lintas, termasuk kemungkinan pengalihan kendaraan secara situasional untuk mengantisipasi kepadatan dan mencegah kecelakaan.
Polda Jatim menegaskan penghormatan terhadap hak masyarakat dalam menyampaikan pendapat di muka umum. Pengamanan diarahkan untuk menjaga agar aksi berlangsung tertib sekaligus memastikan aktivitas masyarakat lainnya tidak terganggu.
Dengan beragam isu yang dibawa, demonstrasi Hari Pahlawan di Surabaya menjadi ruang bagi mahasiswa dan kelompok masyarakat sipil untuk menyampaikan kritik terhadap kebijakan pemerintah, persoalan lingkungan, serta kondisi demokrasi dan kesejahteraan masyarakat.
